Jokowi ke Natuna, Istana: Bukti Kedaulatan RI Tidak Boleh Diganggu

Suara.com - Sekretaris Kabinet Pramono Anung menyebut kunjungan kerja Presiden Joko Widodo atau Jokowi merupakan tanda bahwa pemerintah serius mempertahankan kedaulatan Indonesia di Perairan Natuna.

"Ini memberikan sinyal bahwa pemerintah Indonesia, terutama bapak presiden dalam persoalan Natuna ini benar-benar memberikan attention serius," ujar Pramono di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (8/1/2020).

Pramono menceritakan, pada tahun 2016, Jokowi juga pernah mengunjungi Natuna saat konflik mengenai wilayah perbatasan di Natuna. Jokowi, kata dia, ketika itu menggelar rapat terbatas dengan para menteri di Kapal Perang Indonesia Imam Bonjol -383.

"Karena waktu dulu pernah ada case (Perairan Natuna) yang sejenis, bahkan presiden menggunakan kapal perang pada waktu itu, melakukan rapat terbatas di Natuna, di kapal perang pada waktu itu," ujar Pramono.

Karena itu, Pramono menegaskan kedaulatan Indonesia tidak boleh diganggu dan tidak bisa ditawar. Hal tersebut sudah ditegaskan Jokowi saat sidang kabinet pada Senin (6/1/2020).

"Ini menunjukkan bahwa kedaulatan RI itu tidak boleh diganggu, dan tidak boleh ditawar-menawar, dan itu adalah hal prinsip, dan presiden sudah mengatakan dalam sidang kabinet paripurna kemarin bahwa untuk urusan Natuna tidak ada tawar menawar," ucap dia.

Lebih lanjut, Pramono menuturkan langkah yang dilakukan Jokowi membuktikan negara benar-benar hadir dalam rangka mempertahankan kedaulatan Indonesia. Ia meyakini masyarakat Indonesia memberikan dukungan sepenuhnya kepada Jokowi.

"Ini kan menjadi simbol negara. bahwa negara betul-betul hadir, dan negara dalam hal ini pemimpin tertinggi kita, terutama pemimpin tertinggi di bidang pertahanan negara, itu hadir. Sehingga dengan demikian, apa yang dilakukan presiden tentunya, saya yakin seluruh rakyat Indonesia akan memberikan dukungan sepenuhnya," katanya.

Sebelumnya, telah terjadi pelanggaran oleh kapal-kapal China di wilayah ZEE Indonesia di perairan Natuna, Provinsi Kepulauan Riau. Kapal-kapal tersebut melakukan penangkapan ikan di wilayah ZEE Indonesia.

Baca Juga: Plt Gubernur Kepri Usul Natuna jadi Provinsi, Kemendagri: Tidak Bisa