Suara.com - Kepala Kepolisian Sektor Menteng Jakarta Pusat, Komisaris Polisi Guntur Muhammad Tariq mengkonfirmasi kehadiran penyelidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di dalam gedung Dewan Pimpinan Pusat PDI Perjuangan, Kamis (9/1/2020). Saat mengetahui ada penyelidik KPK di dalam kantor DPP PDIP dari Pengamanan Dalam gedung tersebut, saat itu juga ia langsung keluar dari Kantor DPP PDIP tersebut.
Keterangan itu untuk mengklarifikasi kehadiran jajaran Polsek Menteng yang terlihat oleh wartawan ikut keluar-masuk Gedung DPP PDIP, Kamis. Saat itu, ia penasaran dan berkunjung hanya untuk melihat ada keramaian apa di Kantor DPP PDI Perjuangan saat melakukan pengamanan di Kantor DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP).
"Di dalam ada penyidik KPK. Ya sudah saya keluar," ujar dia berdasarkan keterangan tertulis, Kamis siang.
"Penasaran ada apa di situ. Ada apa dan kami harus tahu. Itu tugas kami. Ya sudah, saya habis itu keluar. Karena rupanya yang terkait dengan kegiatan tadi pagi memang di KPK ya, ya sudah kalau soal itu ya bukan urusan saya," ujar Guntur.
Ia menambahkan kalau pengamanan di gedung PPP memang sudah hampir dua tahun menjadi prosedur operasional tetap yang dilakukan oleh Polsek Menteng.
"Jadi kalau saya mengecek ke situ, kan saya Kapolsek, wilayah saya. Masa kalau ada apa-apa saya tidak boleh tahu," ucap dia.
Sebelumnya, beredar kabar di kalangan wartawan jika penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penyidikan di kantor DPP PDIP, Kamis pagi. Penyelidikan KPK tersebut diduga terkait pencarian alat bukti atas kasus operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK terhadap Komisioner Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) Wahyu Setiawan yang kabarnya ikut menjerat staf Sekjen PDIP berinisial D dan S pada Rabu (8/1/2020).
Kabar kantor tersebut dikunci dari dalam karena KPK sedang melakukan penggeledahan itu sempat dibantah oleh pengamanan dalam gedung DPP PDIP. Salah satu pamdal mengatakan gedung itu dikunci karena kegiatan sedang libur. (Antara)
Baca Juga: Yasonna Klaim Belum Dengar Kabar Staf Hasto PDIP Diciduk KPK
Berita Terkait
-
Yasonna Klaim Belum Dengar Kabar Staf Hasto PDIP Diciduk KPK
-
Ruangan Rekan Disegel KPK, Ketua KPU: Cuma Menjaga, Belum Ada yang Disita
-
Penasihat Hukum Klaim Terdakwa Suap SAH Jogja "Digigit" Jaksa Eka Safitra
-
KPK Segel Ruang Kerja Komisioner KPU Wahyu Setiawan
-
Komisioner KPU Kena OTT KPK, Tengku Zul: Jika soal Pilpres Hukum Mati
Terpopuler
- 5 Rekomendasi Motor Matic untuk Keluarga yang Irit BBM dan Murah Perawatan
- 58 Kode Redeem FF Terbaru Aktif November 2025: Ada Item Digimon, Diamond, dan Skin
- 5 Rekomendasi Mobil Kecil Matic Mirip Honda Brio untuk Wanita
- Liverpool Pecat Arne Slot, Giovanni van Bronckhorst Latih Timnas Indonesia?
- 5 Sunscreen Wardah Untuk Usia 50 Tahun ke Atas, Bantu Atasi Tanda Penuaan
Pilihan
-
Menkeu Purbaya Diminta Jangan Banyak Omon-omon, Janji Tak Tercapai Bisa Jadi Bumerang
-
Trofi Piala Dunia Hilang 7 Hari di Siang Bolong, Misteri 59 Tahun yang Tak Pernah Tuntas
-
16 Tahun Disimpan Rapat: Kisah Pilu RR Korban Pelecehan Seksual di Kantor PLN
-
Harga Pangan Nasional Hari Ini: Cabai Makin Pedas
-
FIFA Atur Ulang Undian Piala Dunia 2026: 4 Tim Unggulan Dipastikan Tak Segrup
Terkini
-
Gus Yahya Staquf Diberhentikan dari Ketua NU, Siapa Penggantinya?
-
Kuasa Hukum Nadiem Makarim: Kasus Kliennya Mirip Polemik Tom Lembong dan Ira Puspadewi
-
1.131 Aktivis Dikriminalisasi, ICEL dan Koalisi Sipil Desak Kapolri Terbitkan Perkap Anti-SLAPP
-
Kemajuan yang Membebani: Ketika Perempuan Jadi Korban Pertama Pembangunan
-
Kapan Bahasa Portugis Diajarkan di Sekolah? Ini Jawaban Mendikdasmen
-
Geram Legislator Senayan Soal Bandara PT IMIP Beroperasi Tanpa Libatkan Negara: Kedaulatan Terancam!
-
Wamenkes Dante: Sistem Rujukan BPJS Tak Lagi Berjenjang, Pembayaran Klaim Disesuaikan Kompetensi RS
-
Pemprov DKI Gagas LPDP Jakarta, Siap Biayai Warga Kuliah S2-S3 hingga Luar Negeri
-
Rehabilitasi Eks Dirut ASDP Picu Sorotan, Komisi III DPR Warning Penegak Hukum
-
Ira Puspadewi Cs Dapat Rehabilitasi dari Prabowo, Eks Penyidik KPK: Tamparan Penegak Hukum