Rekannya jadi Tersangka KPK, Ketua KPU: Kami Minta Maaf Sebesar-besarnya

Suara.com - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman menyampaikan permohonan maaf secara resmi pasca penetapan tersangka salah satu komisioner KPU Wahyu Setiawan dalam kasus suap  terkait proses pergantian antar waktu (PAW) anggota DPR RI terpilih 2019-2024.

Arief mengatakan peristiwa ini membuat institusi yang dipimpinnya prihatin.

"Atas kejadian ini tentu kami sangat prihatin, kami ingin menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh masyarakat Indonesia," kata Arief dalam konferensi pers penetapan tersangka Wahyu di Gedung KPK, Jakarta Selatan, Kamis (8/1/2020).

Dia berharap peristiwa ini tidak berpengaruh pada jajaran KPU di daerah mengingat KPU masih tengah bertugas mempersiapkan Pilkada serentak yang akan digelar September mendatang.

"Saya tetap perintahkan kepada seluruh jajaran KPU yang ada di kantor pusat, provinsi, dan di kabupaten kota agar lebih mawas diri, tetap menjaga integritasnya dan tetap harus bekerja dengan profesional, karena tahun 2020, kami juga punya momentum besar untuk menyelenggarakan pemilihan kepala daerah di 270 daerah," tegasnya.

Diketahui, Wahyu ditetapkan tersangka bersama eks anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Agustiani Tio Fridelina yang merupakan orang kepercayaan Wahyu.

Selain Wahyu dan Agustiani, politkus PDIP Harun Masiku dan Saeful selaku pihak swasta turut ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus yang sama. Keduanya berperan sebagai pemberi suap.

Dalam kasus ini, Wahyu dan Agustiani disangkakan melanggar Pasal 12 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 11 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sementara, Harun dan Saeful disangkakan melanggar pasal 5 ayat 1 huruf a atau b atau Pasal 13 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Baca Juga: PDI Perjuangan Siap Kooperatif soal Lanjutan OTT Komisioner KPU Wahyu