7 Fakta Terbaru Kasus OTT Wahyu Setiawan: Kode Siap Mainkan Pemulus Suap

Kedua, transaksi dilakukan pada akhir Desember 2019. Harun Masiku memberikan uang sebesar Rp 450 juta kepada ATF untuk diberikan kepada Wahyu.

"Pada Rabu 8 Januari 2020, Wahyu Komisioner KPU meminta sebagian uangnya yang dikelola oleh ATF. Tim menemukan dan mengamankan barang bukti Rp 400 juta yang berada di tangan ATF dalam bentuk dolar Singapura," kata Lili.

4. KPK Telusuri Aliran Dana

KPK masih terus melakukan penyelidikan terkait aliran dana yang diterima oleh Wahyu Setiawan. Dalam kasus suap ini, Wahyu diduga telah menerima uang total sebesar Rp 600 juta.

Salah satu pemberi uang, yakni Harun Masiku telah ditangkap dan juga ditetapkan sebagai tersangka.

"Aliran Rp 400 juta akan didalami di penyidikan ini karena masih tahap penyelidikan awal. Ini baru kita dalami," ucap Lili.

5. Kode Suap 'Siap Mainkan!'

Untuk memuluskan jalan Harun Masiku terpilih sebagai anggota DPR PAW, muncul kode 'siap mainkan!' yang dibuat oleh Wahyu Setiawan.

Kode "siap mainkan!" itu dibongkar KPK setelah resmi menetapkan status Wahyu dan Harun sebagai tersangka, Kamis (9/1/2020) malam.

Baca Juga: Wahyu Setiawan Ditahan KPK, Intip Besaran Gajinya Selama Jadi Petinggi KPU

"ATF mengirimkan dokumen dan fatwa MA (Mahkamah Agung) yang didapat dari Saeful, kepada Wahyu untuk membantu proses penetapan Harun Masiku dan Wahyu menyanggupi membantu dengan membalas 'Siap, mainkan!" ungkap Lili.

6. Mundur dari KPU

Usai ditetapkan sebagai tersangka, Wahyu digiring dari Kantor KPK dengan mengenakan rompi oranye tahanan khas KPK. Ia memastikan akan mengundurkan diri dari jabatannya sebagai komisioner KPU.

"Dengan saya telah ditetapkan sebagai tersangka, maka dalam waktu segera saya akan mengundurkan diri sebagai anggota KPU," kata Wahyu.

7. Ketua KPU Lapor Jokowi

Ketua KPU Arief Budiman akan segera melaporkan penetapan status tersangka terhadap Wahyu Setiawan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi). Sebab, pengangkatan dan pemberhentian komisioner KPU ditetapkan oleh presiden.

Selain itu Arief juga akan melaporkan hal itu kepada DPR dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) sebagai pihak yang terkait dalam pemilihan komisioner KPU.