Suara.com - Tim Advokasi Banjir Jakarta 2020 mengklaim telah menerima 600 laporan korban terdampak banjir.
Sebanyak 186 warga dalam laporan yang diterima Tim Advokasi Banjir 2020 mencantumkan nilai kerugian terkait rencana gugatan class action terhadap Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.
"Sampai tanggal 9 Januari 2020 pukul 21.00 WIB, Jumlah email yang masuk sudah mencapai 600 laporan, dari data tersebut yang sudah berhasil terinput sebanyak 243 pelapor," kata koordinator Tim Advokasi Korban Banjir DKI Jakarta 2020, Alvon Kurnia Palma seperti dikutip dari Ayobandung.com--jaringan--Suara.com, Jumat (10/1/2020).
Mantan Direktur YLHBI itu menyebut nilai total kerugian dari para pelapor mencapai Rp 43,32 miliar. Untuk nilai kerugian terkecil tercatat Rp 890 ribu dan terbesar Rp 8,7 miliar.
Berdasarkan wilayah, pelapor terbanyak berdomisi di Jakarta Barat dengan total mencapai 120 orang atau 49 persen dari total pelapor yang teridentifikasi. Mereka mengadukan banjir melanda Kecamatan Cengkareng (34 orang), Kebon Jeruk (31 orang), dan Kembangan (15 orang).
Diikuti area Jakarta Timur sebanyak 52 orang atau 21 persen pelapor.
Menurut Alvon, aduan terbanyak datang dari korban yang tinggal di Pulogadung, yaitu 12 orang.
"Terdapat 49 kecamatan yang telah melapor," ujar dia tanpa merincinya.
Sebelumnya, Tim Advokasi Banjir Jakarta 2020 membuka pendaftaran bagi warga terdampak banjir untuk mengajukan gugatan class action terhadap Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Gugatan ini diinilai perlu guna mencegah terjadi kembali dampak buruk dan kerugian akibat banjir di Ibu Kota.
Baca Juga: Anies Sebut Banjir Rob di Jakarta Utara Tak Mengkhawatirkan
Berita Terkait
-
Lebih dari 500 Orang Warga DKI Siap Gugat Anies karena Banjir Jakarta
-
Jokowi ke Basuki dan Anies: Sodetan Ciliwung Harus Selesai Tahun Ini
-
Panggil Anies hingga Ridwan Kamil, Jokowi Bahas Dampak Banjir Jabodetabek
-
CEK FAKTA: Foto Anies Baca Buku 'Pedoman Menata Kata', Benarkah?
-
Ditanya soal Gugatan Korban Banjir ke Anies, Jokowi Cuma Senyum ke Jurnalis
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
6 Stadion Paling Angker: Tempat Eksekusi, Sosok Neti hingga Suara Misterius
-
Shell, Vivo Hingga AKR Bungkam Usai 'Dipaksa' Beli BBM dari Pertamina
-
Drama Stok BBM SPBU Swasta Teratasi! Shell, Vivo & BP Sepakat 'Titip' Impor ke Pertamina
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
Terkini
-
KPK: Penyidikan Korupsi Haji Tidak Mengarah ke PBNU
-
Ancol Rencanakan Reklamasi 65 Hektare, Pastikan Tak Gunakan Dana APBD
-
Dirut PAM Jaya Jamin Investor Tak Bisa Paksa Naikkan Tarif Air Pasca-IPO
-
Wacana 'Go Public' PAM Jaya Bikin DPRD DKI Terbelah, Basri Baco: Ini Dinamika, Normal
-
Bukan Cuma Wacana, Ini Target Rinci Pemindahan ASN ke IKN yang Diteken Presiden Prabowo
-
Polandia Jadi Negara Eropa Kedua yang Kerja Sama dengan Indonesia Berantas Kejahatan Lintas Negara
-
Gerakan 'Setop Tot tot Wuk wuk' Sampai ke Istana, Mensesneg: Semau-maunya Itu
-
Koalisi Sipil Kritik Batalnya Pembentukan TGPF Kerusuhan Agustus: Negara Tak Dengarkan Suara Rakyat!
-
Menkeu Purbaya Bahas Status Menteri: Gengsi Gede Tapi Gaji Kecil
-
Semua Agama Dapat Porsi, Menag Nazaruddin Umar: Libur Nasional 2026 Sudah Adil