Suara.com - KPK terus melanjutkan penyidikan kasus suap terkait proyek infrastruktur setelah menetapkan Bupati Sidoarjo, Saiful Ilah sebagai tersangka.
Plt Jubir KPK Bidang Penindakan, Ali Fikri pada Jumat (10/1/2020) menyebut ada sejulah lokasi di Sidoarjo, Jawa Timur yang disatroni tim KPK untuk digeledah.
Di antaranya adalah sebuah rumah di Jalan, Yos Sudarso 6 Nomor 1A, Sidoarjo, Jawa Timur dan sebuah rumah di Desa Janti Dusun Balongan RT 017, RW 004, Kecamatan Tarik Kabupaten Sidoarjo.
Kemudian, kantor Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Sidoarjo.
Menurut Ali, penggeledahan di sejumlah lokasi itu sudah dilakukan sejak Jumat (10/1/2020) lalu. Namun, Ali belum dapat memastikan apakah saja yang ditemukan oleh tim penindakan KPK.
Sebelumnya, KPK telah menetapkan Saiful Ilah sebagai tersangka kasus suap sejumlah proyek di Sidoarjo.
Selain Saiful, KPK juga menetapkan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga, dan Sumber Daya Air Sidoarjo, Sunarti Setyaningsih; Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Pekerjaan Umum, Bina Marga dan Sumber Daya Air, Judi Tetrahastoto; dan Kepala Bagian Unit Layanan Pengadaan Sanadjihitun Sangadji sebagai tersangka dalam kasus yang sama.
Dua orang pihak swasta bernama Ibnu Ghopur dan Totok Sumedi juga sudah menyandang status tersangka lantaran diduga berperan sebagai pemberi suap.
Dalam kasus tersebut, Saiful Ilah mendapatkan uang fee dari empat proyek infrastruktur di Kabupaten Sidoarjo.
Baca Juga: Kena OTT KPK dan Jadi Tersangka, Wahyu Setiawan Undur Diri dari KPU
Empat proyek tersebut antara lain, yakni proyek Pembangunan Wisma Atlet senilai Rp 13,4 miliar, proyek pembangunan Pasar Porong Rp 17,5 miliar, proyek Jalan Candi-Prasung senilai Rp 21,5 miliar dan proyek peningkatan Afv. Karag Pucang Desa Pagerwojo Kecamatan Buduran senilai Rp 5,5 miliar.
Kasus ini terungkap setelah KPK menjaring Saiful bersama beberapa pihak dalam operasi tangkap tangan di Sidoarjo pada Selasa (7/1/2020) lalu. Dalam OTT itu, KPK menyita barang bukti uang sebesar Rp 1,8 miliar.
Tag
Berita Terkait
-
Korupsi Bupati Saiful Ila, KPK Geledah Dinas PU Sidoarjo
-
Tepis Kabar Geledah Ruangan Hasto, Wakil Ketua KPK: Mau Buat KPK Line
-
Ketua KPK Firli Bahuri: Saya Tidak Happy Ada Kepala Daerah Terjaring OTT
-
Resmi Ditahan KPK, Bupati Sidoarjo Saiful llah: Saya Nggak Salah
-
Total Rp 1,8 M, Barbuk OTT Bupati Sidoarjo di KPK
Terpopuler
- Jadwal Pemadaman Listrik PLN Kamis 18 Juni 2026 Wilayah Jogja Jateng, Cek Daftar Lokasinya
- Motor Baru Harley-Davidson Harga Cuma Rp40 Jutaan, Tenaga Setara Motor 250cc
- 4 Rekomendasi Tablet Mini Serbaguna: Nyaman Digenggam, Muat Tas Kecil
- Viva Sunscreen Foundation SPF Berapa? Banyak Dapat Review Positif dari Pengguna
- KPK Ungkap Dugaan Modus 'Pinjam Bendera' di Proyek Gedung Pemkab Lamongan Rp151 Miliar
Pilihan
-
Dasco di Mobil Komando Aksi: Aspirasi Kawan-kawan Sudah Disampaikan, Hidup Mahasiswa!
-
Bukan Sekadar Karaoke, Orutaku Club Jadi Mesin Waktu Bagi Wibu Generasi 90-an
-
Kejagung Tetapkan Glory Harimas Sihombing Tersangka, Dugaan Jual Beli Titik Dapur MBG Terungkap
-
Wamensesneg Terluka Kena Batu, Kivlan Zen Berdarah Saat Eksekusi Hotel Sultan GBK Ricuh
-
Ketegangan Memuncak di Hotel Sultan: Eksekusi Lahan Jadi Arena Perlawanan
Terkini
-
Sekolah Rakyat Jadi Harapan Baru Anak Miskin, Wamensos: Presiden Jalankan Amanat Konstitusi
-
Pramono Siapkan 500 Ondel-Ondel Karya Desainer Top untuk Rayakan 5 Abad Jakarta
-
Irma Suryani: Program MBG Bisa Jadi Mudarat Jika Salah Sasaran dan Tak Dikelola Profesional
-
Dasco di Mobil Komando Aksi: Aspirasi Kawan-kawan Sudah Disampaikan, Hidup Mahasiswa!
-
Metromini dan Kopaja Sudah Pergi, tapi Jakarta Belum Selesai Merindukannya
-
Sembunyi di Kawasan Elit Bangkok, Istri Frans Antoni Ikut Terseret Jaringan Fredy Pratama
-
Jejak Perjuangan Riyan Hidayat: Dari Kebun Kopi Perbatasan Hingga ke Panggung Kepemimpinan Nasional
-
Mendagri dan Menteri ATR/BPN Terbitkan SEB untuk Perkuat Perlindungan Lahan Pertanian Pangan
-
Penandatanganan SKB Kemendagri & Menteri PKP Perkuat Peran Pemda dalam Program 3 Juta Rumah
-
Dasco Hubungi Kepala BGN, DPR Sebut Ada Efisiensi Anggaran MBG Rp70 Triliun