Suara.com - Politikus Partai Demokrat Jansen Sitindaon protes atas beredarnya foto Harun Masiku, caleg Partai PDI Perjuangan (PDIP) yang masih memakai seragam Demokrat. Harun merupakan tersangka suap terhadap anggota KPU Wahyu Setiawan.
Tidak ada foto Harun memakai baju PDIP yang beredar di internet. Foto-fotonya yang tersebar masih memakai seragam Partai Demokrat.
Protes Jansen ini disampaikan dalam cuitan di akun Twitter pribadinya, @jansen_jsp, yang diunggah pada Selasa (15/1/2020).
"Sampai sekarang ketik "Buron Harun Masiku" di Google, 3 teratas masih pakai baju Demokrat. Ketik Harun Masiku juga sama, tidak satupun pakai baju PDIP," tulis Jansen, seperti dikutip Suara.com, Rabu (15/1/2020).
Ia pun menyarankan sebaiknya memasang foto baliho Harun Masiku saat nyaleg.
"Kalau media tidak bisa dapat foto KTA (kartu tanda anggota) Harun ini di PDIP, saran saya kalian pasang aja balihonya waktu nyaleg dr PDIP. Biar fair," ujar Jansen.
Cuitan Jansen ini telah mendapatkan lebih dari 1.600 like dan 432 retweet.
Sejumlah warganet juga heran dengan beredarnya foto Harun Masiku yang memakai baju Partai Demokrat.
Seperti komentar dari @zarqawis, "nah ini dia bang, kemarin pas awal juga bingung, si buron PDIP napa di mbah google masih demokrat gak ada seragam banteng".
Baca Juga: DKPP Gelar Sidang Etik Kasus Suap Wahyu Setiawan Siang Ini
Bahkan foto Harun Masiku juga tidak ditemukan dalam daftar calon anggota dewan yang diunggah dalam situ resmi KPU.
Untuk diketahui, Harun Masiku dikabarkan kabur ke Singapura setelah statusnya dinyatakan menjadi tersangka kasus suap terkait proses pergantian antar waktu (PAW) anggota DPR RI terpilih dari Fraksi PDIP periode 2019-2024.
Ia dikabarkan sudah lari ke luar negeri sejak 6 Januari 2020.
Kepala Bagian Humas dan Umum Ditjen Imigrasi Arvin Gumilang mengatakan, Harun kali terakhir terdeteksi berada di negara tetangga Indonesia, yakni Singapura.
"Itu, yang bersangkutan tercatat keluar Indonesia tanggal 6 Januari ke Singapura," ujar Arvi dihubungi, Senin (13/1/2020).
Berita Terkait
-
KPK Tahan Dirut PT CMI Teknologi Rahardjo Terkait Kasus Korupsi Bakamla
-
KPK Sita Dokumen Penting Milik Harun Caleg PDIP di Thamrin Residence
-
Kasus Suap KPU, KPK Geledah Apartemen Milik Caleg PDIP Harun Masiku
-
Tumpak: Omong Kosong Orang Bilang Dewas Memperlama Kinerja KPK
-
Ogah Bantu Cari Buronan Harun Masiku, PDIP: Sudah Kewenangan KPK
Terpopuler
- Media Belanda Heran Mauro Zijlstra Masuk Skuad Utama Timnas Indonesia: Padahal Cadangan di Volendam
- Anak Wali Kota Prabumulih Bawa Mobil ke Sekolah, Padahal di LHKPN Hanya Ada Truk dan Buldoser
- Harta Kekayaan Wali Kota Prabumulih, Disorot usai Viral Pencopotan Kepala Sekolah
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Profil Wali Kota Prabumulih: Punya 4 Istri, Viral Usai Pencopotan Kepsek SMPN 1
Pilihan
-
Kemiskinan dan Ketimpangan Ekonomi RI Seperti Lingkaran Setan
-
Core Indonesia Sebut Kebijakan Menkeu Purbaya Suntik Rp200 Triliun Dinilai Salah Diagnosis
-
When Botanies Meets Buddies: Sporadies Meramban Bunga Jadi Cerita
-
Ternyata Ini Rahasia Kulit Cerah dan Sehat Gelia Linda
-
Kontras! Mulan Jameela Pede Tenteng Tas Ratusan Juta Saat Ahmad Dhani Usulkan UU Anti Flexing
Terkini
-
Strategi Baru Senayan: Mau RUU Perampasan Aset Lolos? UU Polri Harus Direvisi Dulu
-
Misi Penyelamatan Pekerja Tambang Freeport Berlanjut, Ini Kabar Terbarunya
-
Buntut Aksi Pemukulan Siswa ke Guru, Dikeluarkan Sekolah dan Ayah yang Polisi Terancam Sanksi
-
Perkuat Pertahanan Laut Indonesia, PLN dan TNI AL Jalin Kolaborasi
-
Korban Pemerkosaan Massal '98 Gugat Fadli Zon: Trauma dan Ketakutan di Balik Penyangkalan Sejarah
-
Pengamat: Dasco Punya Potensi Ubah Wajah DPR Jadi Lebih 'Ramah Gen Z'
-
Cuma Minta Maaf Usai Ditemukan Polisi, Kejanggalan di Balik Hilangnya Bima Permana Putra
-
YLBHI Kritik Keras Penempatan TNI di Gedung DPR: Semakin Jauhkan Wakil Rakyat dengan Masyarakat!
-
Babak Baru Perang Lawan Pencucian Uang: Prabowo 'Upgrade' Komite TPPU Tunjuk Yusril Jadi Ketua
-
Serikat Petani: Program 3 Juta Rumah Akan Gampang Dilaksanakan kalau Reforma Agraria Dilaksanakan