Suara.com - Politisi Partai Demokrat Andi Arief meminta Komisi Pemberantasan Korupsi menunjukkan bukti bahwa politisi PDIP Harun Masiku yang jadi tersangka kasus suap Komisioner KPU Wahyu Setiawan telah kabur ke Singapura. Ia mendapatkan informasi bahwa Harun berada di Indonesia.
Setelah penangkapan Wahyu Setiawan pada Rabu (8/1/2020), Harun Masiku hilang dari peredaran. Ia dikabarkan telah kabur ke Singapura sejak 6 Januari 2020.
Melalui akun Twitter milik @andiarief_, Andi mendapatkan informasi bahwa pada 6 Januari Harun masih berada di Indonesia. Ia sedang asik meminum kopi di suatu tempat yang tak disebutkan oleh Andi.
"Banyak yang melihat tanggal tersebut dia masih berada di Jakarta, ngopi-ngopi," kata Andi seperti dikutip Suara.com, Rabu (15/1/2020).
Andi mendesak agar KPK dan Imigrasi segera menunjukkan bukti kepergian Harun Masiku pada tanggal itu. Hal ini untuk mengembalikan rasa kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah.
"Kita meminta KPK dan Imigrasi mengupload ke rakyat bukti tanggal 6 Januari tersangka Harun Masiku sudah berada di Singapura," ungkapnya.
Untuk diketahui, Wahyu Setiawan terjaring dalam operasi tangkap tangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Rabu (8/1/2020). Wahyu Setiawan terbukti melakukan suap penggantian anggota DPR Pengganti Antarwaktu (PAW) 2019-2024.
Tak hanya Wahyu Setiawan saja yang terjaring dalam OTT KPK dan telah ditetapkan sebagai tersangka. Eks anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Agustiani Tio Fridelina (ATF) yang merupakan orang kepercayaan Wahyu turut diciduk.
Selain Wahyu dan Agustiani, anggota DPR RI dari PDIP, Harun Masiku dan Saeful Bahri staf sekjen PDIP juga ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus itu. Keduanya berperan sebagai pemberi suap.
Baca Juga: Ketentuan Bea Masuk Baru, Strategi Pemerintah Lindungi Industri Lokal
Tag
Berita Terkait
-
Harun Masiku Tersangka Suap Pakai Baju Demokrat, Jansen Protes
-
KPK Sita Dokumen Penting Milik Harun Caleg PDIP di Thamrin Residence
-
Ogah Bantu Cari Buronan Harun Masiku, PDIP: Sudah Kewenangan KPK
-
Tumpak: Dewas Hanya Terlibat soal Izin Geledah, Soal Lain di Pimpinan KPK
-
Cari Buronan Harun Masiku Caleg PDIP, Polri Tunggu KPK Minta Bantuan
Terpopuler
- Selamat Tinggal Jay Idzes? Sassuolo Boyong Amunisi Pertahanan Baru dari Juventus Jelang Deadline
- 26 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 31 Januari 2026: Buru Gullit 117 OVR dan Voucher Draft Gratis
- 5 Mobil Toyota Dikenal Paling Jarang Rewel, Ideal untuk Mobil Pertama
- 5 HP Murah Alternatif Redmi Note 15 5G, Spek Tinggi buat Multitasking
- 6 Moisturizer Pencerah Wajah Kusam di Indomaret, Harga di Bawah Rp50 Ribu
Pilihan
-
Perilaku Audiens Berubah, Media Diminta Beradaptasi dengan AI dan Medsos
-
Pintu Langit Dibuka Malam Ini, Jangan Lewatkan 5 Amalan Kunci di Malam Nisfu Syaban
-
Siapa Jeffrey Hendrik yang Ditunjuk Jadi Pjs Dirut BEI?
-
Harga Pertamax Turun Drastis per 1 Februari 2026, Tapi Hanya 6 Daerah Ini
-
Tragis! Bocah 6 Tahun Tewas Jadi Korban Perampokan di Boyolali, Ibunya dalam Kondisi Kritis
Terkini
-
Arkadia Digital Media akan Gelar Seminar Nasional Profesionalisme Penegakan Hukum dan Iklim Usaha
-
Gaza Diserang, Prabowo Komunikasi ke Board of Peace
-
Sempat Picu Korban Jiwa, Polisi Catat 1.000 Titik Jalan Rusak di Jakarta Mulai Diperbaiki
-
Jelang Hadapi Saksi, Nadiem Makarim Mengaku Masih Harus Jalani Tindakan Medis
-
Propam Pastikan Bhabinkamtibmas Tak Aniaya Pedagang Es Gabus, Aiptu Ikhwan Tetap Jalani Pembinaan
-
Singgung Alasan Medis Nadiem Makarim, Pengacara Minta Penahanan Dibantarkan
-
Israel Kembali Serang Gaza, Komisi I DPR Minta RI Lebih Aktif Tekan Institusi Internasional
-
Febri Diansyah: Dialog Publik soal Fakta Sidang Bukan Obstruction of Justice
-
Ekonom UGM: Iuran Dewan Perdamaian Bebani APBN, Rakyat Bersiap Hadapi Kenaikan Pajak
-
Pengamat: Pernyataan Menhan Soal Direksi Himbara Di Luar Kapasitas