Suara.com - Sejumlah pengemudi ojek online (ojol) asal Surabaya, Jawa Timur, ikut demonstrasi bersama pengemudi ojol lainnya di depan Gedung Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Rabu (15/1/2020).
Salah satu dari pengemudi ojol asal Surabaya itu meluapkan keluh kesannya melihat pengemudi ojol yang lebih memilih untuk bekerja ketimbang ikut demo.
Adit, salah satu pengemudi ojol yang tergabung ke dalam komunitas Front Driver Online Tolak Aplikator Nakal (Frontal) naik ke atas mobil komando untuk berorasi. Mulanya ia menjelaskan bagaimana bisa ikut demonstrasi di Jakarta.
Ia bersama empat kawannya mengaku tidak mengeluarkan sepeser pun agar bisa menyuarakan aspirasinya di depan Gedung Kemenhub.
"Kami berangkat ke sini pakai uang teman-teman. Kami kumpulkan Rp 10 ribu, Rp 15 ribu untuk datang ke Jakarta," kata Adit dalam orasinya.
Dalam kesempatan itu, Adit pun menyampaikan keluhannya ketika melihat masih banyak pengendara ojol yang memilih untuk bekerja ketimbang demo. Berbanding terbalik dengan semangatnya, ia malah menyindir pengemudi ojol lainnya yang sibuk mengantarkan penumpang.
"Saya miris lihat rekan-rekan yang ada di jalan masih ngebid (menerima penumpang). Malu! Kalau harga naik, mereka merasakan! Kan jancuk!," ujarnya.
"Tapi nanti kalau motornya ditarik leasing koar-koar di grup," tutupnya.
Sebelumnya, Presidium Gabungan Transportasi Roda Dua (Garda) Indonesia, Igun Wicaksono menjelaskan pihaknya membawa dua tuntutan yang berkaitan dengan permasalahan Ojol saat ini.
Baca Juga: Tuntut Payung Hukum hingga Evaluasi Tarif, 5.000 Ojol Akan Geruduk Istana
Tuntutan pertama adalah para pengemudi Ojol ingin memiliki payung hukum atau legalitas yang jelas dalam menekuni pekerjaannya.
"Kemudian, kami ingin ada evaluasi tarif. Kalau saat ini kan masih dibayar per zonasi," jelasnya.
Menurutnya, legalitas ini penting agar perusahaan pengembang aplikasi tidak bisa seenaknya memutuskan kemitraan. Dengan payung hukum yang jelas, kata Igun, Ojol bisa membela diri.
"Jangan sampai apabila kita di Putus Mitra, kita tidak punya kekuatan legalitas hukum," jelasnya.
Berita Terkait
Terpopuler
- 6 Ramalan Shio Paling Beruntung di Akhir Pekan 4-5 Oktober 2025
- DANA Kaget Jumat Berkah: Klaim Saldo Gratis Langsung Cair Rp 255 Ribu
- Fakta-Fakta Korupsi Bupati HSS Kalsel, Diduga Minta Dana Proyek Puluhan Miliar
- 20 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 4 Oktober 2025, Klaim Ballon d'Or dan 16.000 Gems
- 18 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 3 Oktober: Klaim Ballon d'Or 112 dan Gems
Pilihan
-
Formasi Bocor! Begini Susunan Pemain Arab Saudi Lawan Timnas Indonesia
-
Getol Jualan Genteng Plastik, Pria Ini Masuk 10 Besar Orang Terkaya RI
-
BREAKING NEWS! Maverick Vinales Mundur dari MotoGP Indonesia, Ini Penyebabnya
-
Harga Emas Terus Meroket, Kini 50 Gram Dihargai Rp109 Juta
-
Bursa Saham 'Pestapora" di Awal Oktober: IHSG Naik, Transaksi Pecahkan Rekor
Terkini
-
Petaka Jelang HUT TNI: Detik-detik Kecelakaan Tewaskan Penerjun Payung Praka Zaenal, Apa Pemicunya?
-
Tewas Terlindas Truk, Begini Pemicu Kecelakaan Tragis Pemotor Lansia di Daan Mogot Jakbar
-
BRIN Jelaskan Penyebab Dentuman dan Kilatan Cahaya Langit Cirebon: Benar Meteor?
-
Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng Ajukan Perda untuk Perkuat Peran Pondok Pesantren
-
Kabar Meteor Jatuh di Cirebon Bikin Geger, Polisi Langsung Cek ke Lokasi
-
Instruksi Prabowo ke Cak Imin: Periksa dan Perbaiki Struktur Pondok Pesantren!
-
Cek Kebersihan MBG, Prabowo Minta BGN Segera Lengkapi Dapur dengan Test Kit
-
Minggu Malam di Kertanegara, Prabowo Temui Kepala BGN dan Sejumlah Menteri: Bahas Isu Apa?
-
Malaysia Ikut Buru Riza Chalid, Benarkah Buronan Kakap Ini Benar Jadi Menantu Keluarga Sultan?
-
Tragedi Ponpes Al Khoziny Telan Puluhan Nyawa Santri, Ini Perintah Tegas Prabowo ke Menteri-Gubernur