Suara.com - Sejumlah pengemudi ojek online (ojol) asal Surabaya, Jawa Timur, ikut demonstrasi bersama pengemudi ojol lainnya di depan Gedung Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Rabu (15/1/2020).
Salah satu dari pengemudi ojol asal Surabaya itu meluapkan keluh kesannya melihat pengemudi ojol yang lebih memilih untuk bekerja ketimbang ikut demo.
Adit, salah satu pengemudi ojol yang tergabung ke dalam komunitas Front Driver Online Tolak Aplikator Nakal (Frontal) naik ke atas mobil komando untuk berorasi. Mulanya ia menjelaskan bagaimana bisa ikut demonstrasi di Jakarta.
Ia bersama empat kawannya mengaku tidak mengeluarkan sepeser pun agar bisa menyuarakan aspirasinya di depan Gedung Kemenhub.
"Kami berangkat ke sini pakai uang teman-teman. Kami kumpulkan Rp 10 ribu, Rp 15 ribu untuk datang ke Jakarta," kata Adit dalam orasinya.
Dalam kesempatan itu, Adit pun menyampaikan keluhannya ketika melihat masih banyak pengendara ojol yang memilih untuk bekerja ketimbang demo. Berbanding terbalik dengan semangatnya, ia malah menyindir pengemudi ojol lainnya yang sibuk mengantarkan penumpang.
"Saya miris lihat rekan-rekan yang ada di jalan masih ngebid (menerima penumpang). Malu! Kalau harga naik, mereka merasakan! Kan jancuk!," ujarnya.
"Tapi nanti kalau motornya ditarik leasing koar-koar di grup," tutupnya.
Sebelumnya, Presidium Gabungan Transportasi Roda Dua (Garda) Indonesia, Igun Wicaksono menjelaskan pihaknya membawa dua tuntutan yang berkaitan dengan permasalahan Ojol saat ini.
Baca Juga: Tuntut Payung Hukum hingga Evaluasi Tarif, 5.000 Ojol Akan Geruduk Istana
Tuntutan pertama adalah para pengemudi Ojol ingin memiliki payung hukum atau legalitas yang jelas dalam menekuni pekerjaannya.
"Kemudian, kami ingin ada evaluasi tarif. Kalau saat ini kan masih dibayar per zonasi," jelasnya.
Menurutnya, legalitas ini penting agar perusahaan pengembang aplikasi tidak bisa seenaknya memutuskan kemitraan. Dengan payung hukum yang jelas, kata Igun, Ojol bisa membela diri.
"Jangan sampai apabila kita di Putus Mitra, kita tidak punya kekuatan legalitas hukum," jelasnya.
Berita Terkait
Terpopuler
- Gaji di Bawah Rp 8 Juta Kini Masuk Kategori Berpenghasilan Rendah
- 4 Genset Mini Portable Praktis dan Senyap, Solusi Saat Mati Listrik
- Mahasiswa UBK Tuntut Pengurus BEM Mundur usai Diduga Terima Suap dari Wapres Gibran
- Ikuti Jejak Hotel Sultan, Otto Hasibuan Diminta Ikhlas Lepas Lapangan Golf Ottolima ke Negara
- Isu Rapat Khusus Berisi Perintah Awasi Gibran, Gerindra Sebut Hanya Mengawasi Harga Sembako
Pilihan
-
Program Ayah Ambil Rapor Tuai Dilema, Anak Yatim hingga Buruh Harian Punya Cerita Berbeda
-
Jelang Lawan Mesir, Striker Iran Mehdi Taremi Ditahan Otoritas AS
-
Semua Pengurus BEM FH UBK Dipecat, Kasus Suap Rp 20 Juta dari Polisi
-
Satu Kapal Tanker Pertamina Lolos dari Selat Hormuz
-
Tahan Inggris, Pelatih Ghana Sindir VAR: Saya Tak Yakin Masih Berfungsi
Terkini
-
3 Manajer KDMP-KNMP Meninggal, Amnesty Desak Latsarmil Dihentikan
-
Gempa Besar Venezuela: Ribuan Orang Hilang Dampaknya Sampai Sejauh 1700 Km
-
Fadli Zon Dorong Cerita Rakyat Jadi Gerakan Nasional, Bukan Sekadar Warisan Budaya
-
KPK Cecar Eks Sekjen MPR Maruf Cahyono Soal Bukti-Bukti Gratifikasi Rp17 Miliar
-
Gus Ipul Ajak SP2MI Ambil Peran di Program Sekolah Rakyat
-
19 Ribu Anak Garut Putus Sekolah, Bupati 'Todong' ASN hingga Pengusaha Jadi Orang Tua Asuh!
-
Riset Ungkap Skema Hibah dan Pinjaman Lunak Paling Efektif Danai PLTS Komunitas
-
Hari Pelaut Sedunia, Pelindo Dukung Potensi Ekonomi di Selat Malaka
-
Prabowo Percepat Pengembangan Mobil Nasional hingga Farmasi, Kampus Diminta Kejar Kebutuhan SDM
-
Geledah Kantor BKP Sumsel, KPK Temukan Bukti Upaya Ubah Opini WTP Usai Bupati Muara Enim Kena OTT