Suara.com - Sejumlah wartawan dari berbagai media tidak diperkenankan masuk untuk melakukan peliputan di Kantor DPP PDI Perjuangan seiring diumumkannya tim kuasa hukum mereka. Wartawan yang tidak diperbolehkan masuk itu disebabkan karena nama dan medianya yang tidak tercantum dalam daftar.
Dua orang sekuriti atau pengamanan yang bertugas menjaga, bahkan menanyakan identitas lengkap berikut id card media mereka saat datang dan ingin masuk. Nama pewarta dan medianya dicocokan terlebih dahulu oleh sekuriti ke lembaran kertas yang mereka pegang. Adapun lembaran tersebut bertuliskan nama dan media yang diperbolehkan masuk.
Wartawan yang tidak diperbolehkan masuk akhirnya hanya bisa mengabadikan gambar suasana dan kondisi di depan kantor DPP PDI Perjuangan, Menteng, Jakarta Pusat. Bahkan saat sejumlah wartawan mengambil gambar, hal tersebut tak luput dari perhatian pengamanan.
Dua orang pengamanan tersebut mencoba memperingatkan agar wartawan tidak sembarang bermain handphone di depan DPP dengan alasan banyak jambret. Padahal diketahui wartawan tengah mengambilkan gambar sebagai bahan laporan pemberitaan.
"Hati-hati jangan main HP di pinggir, Mas, banyak jambret. Kemarin aja tamu di sini banyak yang kejambret," ujar sekuriti, Rabu (15/1/2020).
Sebelumnya diberitakan, Kantor DPP PDI Perjuangan di Menteng, Jakarta Pusat lagi-lagi dijaga ketat oleh sekuriti, Rabu (15/1/2020). Padahal, pihak DPP telah memberikan informasi mengenai undangan peliputan kepada awak media.
Namun, undangan yang sudah tersebar di kalangan wartawan tersebut ternyata berlaku terbatas. Dari pantauan Suara.com di depan DPP PDI Perjuangan, sejumlah wartawan dari media mainstream bahkan dilarang masuk untuk ikut melipuut.
Dalihnya, nama media serta pewarta tidak tercantum dalam lembaran kertas yang dipegang sekuriti. Ada dua sekuriti di depan gerbang, satu memegang kertas dan satunya lagi bersiaga sambil meminta pewarta yang datang menunjukan id card sekaligus nama dan media mereka.
"Dari mana, id-nya id-nya? Parkir di samping dulu," ujar seorang anggota pengamanan pada Rabu (15/1/2020).
Baca Juga: Umumkan Tim Kuasa Hukum, Kantor DPP PDIP Batasi Jumlah Wartawan Peliput
Berita Terkait
-
Umumkan Tim Kuasa Hukum, Kantor DPP PDIP Batasi Jumlah Wartawan Peliput
-
KPK Pertanyakan Keaslian Sprinlidik Kasus Wahyu yang Dipegang Masinton
-
Wahyu Setiawan Akui Pernah Minta Ketua KPU Hubungi Harun Masiku
-
KPK Kirim Surat ke Polri agar Terbitkan Surat DPO Harun Masiku PDIP
-
Beberkan Suap Harun di Sidang Etik, Wahyu Akui Rutin Berkontak dengan PDIP
Terpopuler
- 5 Cushion Terbaik dan Tahan Lama untuk Kondangan, Makeup Flawless Seharian
- 5 Sepeda Lipat Murah Kuat Angkut Beban hingga 100 Kg: Anti Ringkih dan Praktis
- 6 Sabun Cuci Muka yang Bagus untuk Memutihkan Wajah dan Harganya
- 5 Body Lotion untuk Memutihkan Kulit, Harga di Bawah Rp30 Ribu
- Pentagon Gelar Karpet Merah, Sjafrie Sjamsoeddin Dituding Bawa Agenda Akses Bebas di Langit RI
Pilihan
-
Konflik Geopolitik Tak Pernah Belanja di Warung, Tapi Pelaku UMKM Semarang Dipaksa Akrobat
-
Kenapa CFD di Kota Lain Lancar, Tapi Palembang Macet? Ini Penyebab yang Terungkap
-
JK Dilaporkan ke Polisi, Juru Bicara Jelaskan Konteks Ceramah
-
AS Blokade Semua Pelabuhan Iran Senin Hari Ini, Harga BBM Langsung Naik
-
Balas Rhoma Irama, LMKN Jelaskan Akar Masalah Royalti Musik Dangdut Jadi Rp25 Juta
Terkini
-
Dirjen Imigrasi Copot Pejabat Terkait Pungli Batam, Buka Peluang Proses Pidana
-
Formappi Soal Permintaan RDPU Kasus Korupsi Minyak Mentah: Komisi III Bukan Tempat Uji Hukum!
-
Cak Imin Dorong Koperasi Merah Putih Siap Bersaing di Tengah Kebuntuan Global
-
Survei Poltracking: Kepercayaan Publik pada Prabowo-Gibran Tembus 75,1 Persen
-
Golkar Bukan Milik Satu Keluarga! Bahlil Ingatkan Kader Tak Saling Singkirkan karena Beda Pilihan
-
MKD DPR Panggil Aboe Bakar Besok Soal Isu Ulama Madura di Pusaran Narkoba
-
Kemhan Luruskan Kabar 'Akses Udara Tanpa Izin' Militer AS: Itu Masih Pembahasan, Jangan Terprovokasi
-
Mendagri Tegaskan Dana Otsus dan Dana Keistimewaan Harus Beri Manfaat Nyata bagi Masyarakat
-
Mendagri Pastikan Pengawasan Diperketat, Pemanfaatan Dana Otsus Lebih Optimal
-
Diplomasi 'Sahabat' di Kremlin: Putin Puji Prabowo, Indonesia Tancap Gas Perkuat Ekonomi dan Energi