Suara.com - Sejumlah wartawan dari berbagai media tidak diperkenankan masuk untuk melakukan peliputan di Kantor DPP PDI Perjuangan seiring diumumkannya tim kuasa hukum mereka. Wartawan yang tidak diperbolehkan masuk itu disebabkan karena nama dan medianya yang tidak tercantum dalam daftar.
Dua orang sekuriti atau pengamanan yang bertugas menjaga, bahkan menanyakan identitas lengkap berikut id card media mereka saat datang dan ingin masuk. Nama pewarta dan medianya dicocokan terlebih dahulu oleh sekuriti ke lembaran kertas yang mereka pegang. Adapun lembaran tersebut bertuliskan nama dan media yang diperbolehkan masuk.
Wartawan yang tidak diperbolehkan masuk akhirnya hanya bisa mengabadikan gambar suasana dan kondisi di depan kantor DPP PDI Perjuangan, Menteng, Jakarta Pusat. Bahkan saat sejumlah wartawan mengambil gambar, hal tersebut tak luput dari perhatian pengamanan.
Dua orang pengamanan tersebut mencoba memperingatkan agar wartawan tidak sembarang bermain handphone di depan DPP dengan alasan banyak jambret. Padahal diketahui wartawan tengah mengambilkan gambar sebagai bahan laporan pemberitaan.
"Hati-hati jangan main HP di pinggir, Mas, banyak jambret. Kemarin aja tamu di sini banyak yang kejambret," ujar sekuriti, Rabu (15/1/2020).
Sebelumnya diberitakan, Kantor DPP PDI Perjuangan di Menteng, Jakarta Pusat lagi-lagi dijaga ketat oleh sekuriti, Rabu (15/1/2020). Padahal, pihak DPP telah memberikan informasi mengenai undangan peliputan kepada awak media.
Namun, undangan yang sudah tersebar di kalangan wartawan tersebut ternyata berlaku terbatas. Dari pantauan Suara.com di depan DPP PDI Perjuangan, sejumlah wartawan dari media mainstream bahkan dilarang masuk untuk ikut melipuut.
Dalihnya, nama media serta pewarta tidak tercantum dalam lembaran kertas yang dipegang sekuriti. Ada dua sekuriti di depan gerbang, satu memegang kertas dan satunya lagi bersiaga sambil meminta pewarta yang datang menunjukan id card sekaligus nama dan media mereka.
"Dari mana, id-nya id-nya? Parkir di samping dulu," ujar seorang anggota pengamanan pada Rabu (15/1/2020).
Baca Juga: Umumkan Tim Kuasa Hukum, Kantor DPP PDIP Batasi Jumlah Wartawan Peliput
Berita Terkait
-
Umumkan Tim Kuasa Hukum, Kantor DPP PDIP Batasi Jumlah Wartawan Peliput
-
KPK Pertanyakan Keaslian Sprinlidik Kasus Wahyu yang Dipegang Masinton
-
Wahyu Setiawan Akui Pernah Minta Ketua KPU Hubungi Harun Masiku
-
KPK Kirim Surat ke Polri agar Terbitkan Surat DPO Harun Masiku PDIP
-
Beberkan Suap Harun di Sidang Etik, Wahyu Akui Rutin Berkontak dengan PDIP
Terpopuler
- 4 HP RAM 8 GB Harga di Bawah Rp1,5 Juta: Kamera Bagus, Performa Juara
- 28 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 10 Januari 2026, Ada 15.000 Gems dan Pemain 111-115
- Link Gratis Baca Buku Broken Strings, Memoar Pilu Aurelie Moeremans yang Viral
- 4 Mobil Bekas Rp50 Jutaan yang Ideal untuk Harian: Irit, Gesit Pas di Gang Sempit
- 5 Cat Rambut untuk Menutupi Uban: Hasil Natural, Penampilan Lebih Muda
Pilihan
-
Gurita Bisnis Adik Prabowo, Kini Kuasai Blok Gas di Natuna
-
Klaim "Anti Banjir" PIK2 Jebol, Saham PANI Milik Aguan Langsung Anjlok Hampir 6 Persen
-
Profil Beckham Putra, King Etam Perobek Gawang Persija di Stadion GBLA
-
4 HP Snapdragon RAM 8 GB Paling Murah untuk Gaming, Harga Mulai Rp2 Jutaan
-
Rupiah Terancam Tembus Rp17.000
Terkini
-
Cegah Bencana Ekologis, Rakernas I PDIP Desak Penegakan Hukum Lingkungan dan Penguatan Mitigasi
-
Prabowo Beri Mandat ke Dirut Baru Pertamina: Pecat Siapa Saja yang Tidak Bagus!
-
Bantah Dibekingi Orang Besar, Abdul Gafur Tantang Pembuktian Aliran Dana ke Kubu RRT
-
MAKI Laporkan Rekening Gendut Istri Pejabat Kemenag Senilai Rp32 Miliar ke KPK
-
Setelah Resmikan Proyek Besar di Balikpapan, Apa Agenda Rahasia Prabowo di IKN?
-
Sadar Direksi BUMN Ndablek, Prabowo: Sudah Rugi Malah Minta Tantiem
-
Donald Trump Makin Berani! Ketua The Fed Jerome Powell Dihadapkan Kasus Kriminal
-
Gegara Bobby Nasution Tak Dipanggil, Boyamin MAKI Temui Dewas KPK Bawa Bukti Rekaman Sidang
-
PDIP Desak Reformasi Total Polri: Hapus Dwifungsi dan Perkuat Pengawasan Eksternal
-
Tutup Rakernas I, PDIP Resmi Tegaskan Posisinya Sebagai Partai Penyeimbang: Kawal Pemerintahan