Suara.com - Sejumlah wartawan dari berbagai media tidak diperkenankan masuk untuk melakukan peliputan di Kantor DPP PDI Perjuangan seiring diumumkannya tim kuasa hukum mereka. Wartawan yang tidak diperbolehkan masuk itu disebabkan karena nama dan medianya yang tidak tercantum dalam daftar.
Dua orang sekuriti atau pengamanan yang bertugas menjaga, bahkan menanyakan identitas lengkap berikut id card media mereka saat datang dan ingin masuk. Nama pewarta dan medianya dicocokan terlebih dahulu oleh sekuriti ke lembaran kertas yang mereka pegang. Adapun lembaran tersebut bertuliskan nama dan media yang diperbolehkan masuk.
Wartawan yang tidak diperbolehkan masuk akhirnya hanya bisa mengabadikan gambar suasana dan kondisi di depan kantor DPP PDI Perjuangan, Menteng, Jakarta Pusat. Bahkan saat sejumlah wartawan mengambil gambar, hal tersebut tak luput dari perhatian pengamanan.
Dua orang pengamanan tersebut mencoba memperingatkan agar wartawan tidak sembarang bermain handphone di depan DPP dengan alasan banyak jambret. Padahal diketahui wartawan tengah mengambilkan gambar sebagai bahan laporan pemberitaan.
"Hati-hati jangan main HP di pinggir, Mas, banyak jambret. Kemarin aja tamu di sini banyak yang kejambret," ujar sekuriti, Rabu (15/1/2020).
Sebelumnya diberitakan, Kantor DPP PDI Perjuangan di Menteng, Jakarta Pusat lagi-lagi dijaga ketat oleh sekuriti, Rabu (15/1/2020). Padahal, pihak DPP telah memberikan informasi mengenai undangan peliputan kepada awak media.
Namun, undangan yang sudah tersebar di kalangan wartawan tersebut ternyata berlaku terbatas. Dari pantauan Suara.com di depan DPP PDI Perjuangan, sejumlah wartawan dari media mainstream bahkan dilarang masuk untuk ikut melipuut.
Dalihnya, nama media serta pewarta tidak tercantum dalam lembaran kertas yang dipegang sekuriti. Ada dua sekuriti di depan gerbang, satu memegang kertas dan satunya lagi bersiaga sambil meminta pewarta yang datang menunjukan id card sekaligus nama dan media mereka.
"Dari mana, id-nya id-nya? Parkir di samping dulu," ujar seorang anggota pengamanan pada Rabu (15/1/2020).
Baca Juga: Umumkan Tim Kuasa Hukum, Kantor DPP PDIP Batasi Jumlah Wartawan Peliput
Berita Terkait
-
Umumkan Tim Kuasa Hukum, Kantor DPP PDIP Batasi Jumlah Wartawan Peliput
-
KPK Pertanyakan Keaslian Sprinlidik Kasus Wahyu yang Dipegang Masinton
-
Wahyu Setiawan Akui Pernah Minta Ketua KPU Hubungi Harun Masiku
-
KPK Kirim Surat ke Polri agar Terbitkan Surat DPO Harun Masiku PDIP
-
Beberkan Suap Harun di Sidang Etik, Wahyu Akui Rutin Berkontak dengan PDIP
Terpopuler
- 5 HP Murah dengan NFC Harga Rp1 Jutaan untuk Multitasking dan Transaksi Cashless Lancar
- 6 Shio yang Menarik Keberuntungan 14 Juli 2026, Banyak Teka-teki Akhirnya Terjawab
- Bagaimana Dody Hanggodo Memanfaatkan Kekuasaannya sebagai Menteri di Kementerian PU
- 11 Merek Sepatu Lari Buatan Indonesia yang Populer, Kualitas Lokal Tak Bisa Diremehkan
- Eks Jampidsus Febrie Adriansyah Potensi Menang Praperadilan: Siasat Redam Konflik Polri-Kejagung
Pilihan
-
Isu Mutasi Besar-besaran di Kementerian PU Buntut Dokumen Menteri Dody Tersebar
-
Gianni Infantino Resmi Digugat! Hubungan Gelap dengan Donald Trump Dibongkar
-
Niat Hindari Ribut dengan Alasan Beli Kuota, Pria Palembang Malah Dikejar dan Ditembak
-
Kejagung Akhirnya Buka Suara Soal Temuan 74 Kg Emas di Rumah Febrie Adriansyah: Kami Tak Tahu
-
Ada Ancaman Teror Bom, Seluruh Siswa dan Guru SDN 15 Srengseh Sawah Dipulangkan
Terkini
-
Di Kedubes Qatar, Sugiono Puji Warisan Sheikh Hamad untuk Dunia dan Indonesia
-
Karier Febrie Adriansyah Tamat, Tapi Kepercayaan pada Hukum Tak Boleh Mati
-
Polisi Buru Terduga Penganiaya Kekasih di Bekasi, Korban Kabur Lewat Jendela
-
Seru, Dapatkan Harga Istimewa Hyundai Creta Lewat Program Triple Zero & Trade-In Benefit
-
Purbaya Pastikan Ada Efisiensi Anggaran MBG Tahun Depan, Jadi Rp 174 Triliun?
-
Kontestasi 2029: Menguji Batas Antara Pelayanan Publik dan Modal Politik
-
7 HP All-Rounder Terbaik Mulai Rp2 Jutaan, Performa Mantap untuk Hiburan dan Multitasking
-
Rawan Titipan, ADAKSI Tolak Menteri Jadi Penentu Rektor di RUU Sisdiknas
-
Sentil Polisi dan Lembaga Negara, MenHAM Pigai Curhat Jadi Korban Rasisme: Kenapa Tak Mau Hentikan?
-
KPK Sejalan dengan Mahfud MD: Pengalihan Perkara Febrie ke Kejagung Tak Sesuai KUHAP