Suara.com - Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Riau menyoroti adanya Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan provinsi tersebut yang lolos dilantik menjadi pejabat beberapa waktu lalu.
Kepala Bidang Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat (P2M) BNNP Riau AKBP Haldun di Pekanbaru, Rabu (15/1/2020), mengatakan sedikitnya 59 pegawai Pemprov Riau terdiri dari ASN dan honorer positif menyalahgunakan narkoba.
Jumlah itu merupakan akumulasi tindakan pemeriksaan urine rutin yang dilakukan sebanyak lima kali sejak 2019 lalu.
Namun, Haldun enggan berkomentar lebih jauh. Dia mengatakan tugas BNN hanya sebatas melakukan pemeriksaan, sementara identitas para pegawai positif narkoba itu diserahkan ke pemerintah provinsi.
"Kita dari BNN hanya menyerahkan nama-namanya ke Pemprov, nanti tindakannya dilakukan oleh Pemprov sendiri. Pemprov sendiri yang evaluasi. Namun sebelum kita serahkan (ke Pemprov), kita asesmen dulu apakah pemakai pemula, aktif dan lainnya," ujarnya sebagaimana dilansir dari laman Covesia.
Haldun juga enggan membuka nama-nama para pegawai yang terjerat penggunaan barang haram tersebut. Dia mengatakan telah menyerahkan data itu ke Wakil Gubernur Riau Edy Natar Nasution.
Secara keseluruhan, Haldun menjelaskan telah memeriksa 2.000 pegawai Pemerintah Provinsi Riau yang dilakukan secara bertahap sejak 2019. Langkah itu dilakukan untuk pemberantasan narkoba menindaklanjuti instruksi Presiden Nomor 6 tahun 2018 serta surat edaran Menteri Dalam Negeri.
Temuan 59 pegawai yang positif narkoba itu menguatkan adanya ASN yang ikut dilantik bersama 737 orang lainnya sebagai pejabat eselon III dan IV Pemprov Riau, pekan lalu, Selasa, 7 Januari 2020.
Temuan pejabat positif narkoba itu diungkapkan langsung Wakil Gubernur Riau, Edy Natar Nasution, Selasa kemarin (14/1). Wakil Gubernur Riau, Edy Natar Nasution murka dan berang dengan lolosnya ASN yang menjadi pejabat tersebut.
Baca Juga: Pegunungan Jawa Tengah Diprediksi Terancam Cuaca Ekstrem
Dilantiknya pejabat positif narkoba menambah daftar panjang kontroversi pelantikan pejabat eselon III dan IV Pemprov Riau sarat dengan politik kekeluargaan. Mulai dari menantu Gubernur Riau, dua ajudannya, termasuk abang, adik dan ajudan Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Riau, Yan Prana Jaya Indra Rasyid.
Edy Natar Nasution yang juga mantan Danrem 031/Wira Bima ini menjelaskan, usai mendapatkan informasi tersebut, langsung memerintahkan Kepala BKD Riau, Ikhwan Ridwan, segera mencopot dan mengganti pejabat sudah dilantik tersebut dengan pejabat lain.Ia tidak menginginkan ada ASN positif narkoba diberikan jabatan.
"Saya suda minta BKD untuk menindaklanjutinya. Saya minta itu segera digantikan. Masih banyak ASN Pemprov Riau yang kompeten dan bisa bekerja profesional," kata Wakil Gubernur Edy Natar.
Berita Terkait
-
Ketabuan Orang Tua Akan Bahaya Narkoba terhadap Kesehatan Anak Remaja
-
BNN Sebut GHB yang Dipakai Reynhard Sinaga Sebagai Narkotika Jenis Baru
-
Kata BNN Tentang Obat GHB yang Digunakan Reynhard Sinaga, Ada di Indonesia?
-
Hindari Razia Narkoba, Dita Terjatuh dari Motor Lalu Ditinggal Kabur Suami
-
Antisipasi Kecelakaan, BNN Lakukan Pemeriksan Narkoba ke Supir Bus
Terpopuler
- 5 Sampo Penghitam Rambut di Indomaret, Hempas Uban Cocok untuk Lansia
- 5 Mobil Kecil Bekas yang Nyaman untuk Lansia, Legroom Lega dan Irit BBM
- 7 Mobil Bekas untuk Grab, Mulai Rp50 Jutaan: Nyaman, Irit dan Tahan Lama!
- 5 Mobil Suzuki dengan Pajak Paling Ringan, Aman buat Kantong Pekerja
- 5 Mobil Bekas Rekomendasi di Bawah 100 Juta: Multiguna dan Irit Bensin, Cocok Buat Anak Muda
Pilihan
-
Rupiah Terkapar di Level Rp16.819: Kepercayaan Konsumen Lesu, Fundamental Ekonomi Jadi Beban
-
Kala Semangkok Indomie Jadi Simbol Rakyat Miskin, Mengapa Itu Bisa Terjadi?
-
Emiten Ini Masuk Sektor Tambang, Caplok Aset Mongolia Lewat Rights Issue
-
Purbaya Merasa "Tertampar" Usai Kena Sindir Prabowo
-
Darurat Judi Online! OJK Blokir 31.382 Rekening Bank, Angka Terus Meroket di Awal 2026
Terkini
-
60 Ton Sampah Menggunung, Pemprov DKI Janji Pasar Induk Kramat Jati Bersih dalam 5 Hari
-
Sinyal Bahaya Demokrasi, Lakso Anindito Sebut KUHP Baru Berpotensi Hidupkan Rezim Otoritarian Orba
-
KPK Sempat Terbelah dan Ragu Jadikan Yaqut Tersangka Korupsi Haji?
-
Lakso Anindito Prediksi Gelombang Praperadilan Koruptor Akibat KUHP Baru
-
Rumah Yaqut 'Dikepung' Aparat, Tamu Diperiksa Ketat Usai Jadi Tersangka Korupsi Haji
-
BNI Hadirkan agen46 hingga Pelosok Kota Bima, Perluas Inklusi Keuangan
-
Indonesia Terpilih jadi Presiden Dewan HAM PBB, Amnesty International Indonesia: Kebanggaan Semu!
-
KPK Bongkar Alasan Jerat Eks Menag Yaqut: 'Permainan' Kuota Haji Tambahan Jadi Pemicu
-
Sinyal Keras KPK, Eks Menag Yaqut Secepatnya Ditahan di Kasus Korupsi Haji
-
Tanggapi Soal Pilkada Langsung dan Tidak Langsung, Menko Yusril: Keduanya Konstitusional