Suara.com - Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Riau menyoroti adanya Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan provinsi tersebut yang lolos dilantik menjadi pejabat beberapa waktu lalu.
Kepala Bidang Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat (P2M) BNNP Riau AKBP Haldun di Pekanbaru, Rabu (15/1/2020), mengatakan sedikitnya 59 pegawai Pemprov Riau terdiri dari ASN dan honorer positif menyalahgunakan narkoba.
Jumlah itu merupakan akumulasi tindakan pemeriksaan urine rutin yang dilakukan sebanyak lima kali sejak 2019 lalu.
Namun, Haldun enggan berkomentar lebih jauh. Dia mengatakan tugas BNN hanya sebatas melakukan pemeriksaan, sementara identitas para pegawai positif narkoba itu diserahkan ke pemerintah provinsi.
"Kita dari BNN hanya menyerahkan nama-namanya ke Pemprov, nanti tindakannya dilakukan oleh Pemprov sendiri. Pemprov sendiri yang evaluasi. Namun sebelum kita serahkan (ke Pemprov), kita asesmen dulu apakah pemakai pemula, aktif dan lainnya," ujarnya sebagaimana dilansir dari laman Covesia.
Haldun juga enggan membuka nama-nama para pegawai yang terjerat penggunaan barang haram tersebut. Dia mengatakan telah menyerahkan data itu ke Wakil Gubernur Riau Edy Natar Nasution.
Secara keseluruhan, Haldun menjelaskan telah memeriksa 2.000 pegawai Pemerintah Provinsi Riau yang dilakukan secara bertahap sejak 2019. Langkah itu dilakukan untuk pemberantasan narkoba menindaklanjuti instruksi Presiden Nomor 6 tahun 2018 serta surat edaran Menteri Dalam Negeri.
Temuan 59 pegawai yang positif narkoba itu menguatkan adanya ASN yang ikut dilantik bersama 737 orang lainnya sebagai pejabat eselon III dan IV Pemprov Riau, pekan lalu, Selasa, 7 Januari 2020.
Temuan pejabat positif narkoba itu diungkapkan langsung Wakil Gubernur Riau, Edy Natar Nasution, Selasa kemarin (14/1). Wakil Gubernur Riau, Edy Natar Nasution murka dan berang dengan lolosnya ASN yang menjadi pejabat tersebut.
Baca Juga: Pegunungan Jawa Tengah Diprediksi Terancam Cuaca Ekstrem
Dilantiknya pejabat positif narkoba menambah daftar panjang kontroversi pelantikan pejabat eselon III dan IV Pemprov Riau sarat dengan politik kekeluargaan. Mulai dari menantu Gubernur Riau, dua ajudannya, termasuk abang, adik dan ajudan Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Riau, Yan Prana Jaya Indra Rasyid.
Edy Natar Nasution yang juga mantan Danrem 031/Wira Bima ini menjelaskan, usai mendapatkan informasi tersebut, langsung memerintahkan Kepala BKD Riau, Ikhwan Ridwan, segera mencopot dan mengganti pejabat sudah dilantik tersebut dengan pejabat lain.Ia tidak menginginkan ada ASN positif narkoba diberikan jabatan.
"Saya suda minta BKD untuk menindaklanjutinya. Saya minta itu segera digantikan. Masih banyak ASN Pemprov Riau yang kompeten dan bisa bekerja profesional," kata Wakil Gubernur Edy Natar.
Berita Terkait
-
Ketabuan Orang Tua Akan Bahaya Narkoba terhadap Kesehatan Anak Remaja
-
BNN Sebut GHB yang Dipakai Reynhard Sinaga Sebagai Narkotika Jenis Baru
-
Kata BNN Tentang Obat GHB yang Digunakan Reynhard Sinaga, Ada di Indonesia?
-
Hindari Razia Narkoba, Dita Terjatuh dari Motor Lalu Ditinggal Kabur Suami
-
Antisipasi Kecelakaan, BNN Lakukan Pemeriksan Narkoba ke Supir Bus
Terpopuler
- 5 Sampo Uban Sachet Bikin Rambut Hitam Praktis dan Harga Terjangkau
- 5 HP Helio G99 Termurah di Awal Tahun 2026, Anti Lemot
- 6 Rekomendasi HP OPPO Murah dengan Performa Cepat, RAM 8 GB Mulai Rp2 Jutaan
- 5 Rekomendasi Sepatu Adidas untuk Lari selain Adizero, Harga Lebih Terjangkau!
- 28 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 10 Januari 2026, Ada 15.000 Gems dan Pemain 111-115
Pilihan
-
Cek Fakta: Yaqut Cholil Qoumas Minta KPK Periksa Jokowi karena Uang Kuota Haji, Ini Faktanya
-
Hasil Akhir: Kalahkan Persija, Persib Bandung Juara Paruh Musim
-
Babak Pertama: Beckham Putra Bawa Persib Bandung Unggul atas Persija
-
Untuk Pengingat! Ini Daftar Korban Tewas Persib vs Persija: Tak Ada Bola Seharga Nyawa
-
Kriminalisasi Rasa Tersinggung: Mengadili Komedi 'Mens Rea' Pandji Pragiwaksono
Terkini
-
4 Poin Utama Rapat Terbatas Prabowo di Hambalang: Dari Industri Tekstil hingga Chip Masa Depan
-
Kecupan Hangat Puan dan Prananda untuk Megawati: Sisi Lain Kekeluargaan di Balik Rakernas PDIP 2026
-
Logika KPK: Staf Tak Mungkin Punya Rp4 M, Direksi Wanatiara Otak Suap Pajak?
-
KPK Aminkan Teori 'Kebocoran Negara' Prabowo, Kasus Pajak Tambang Jadi Bukti Nyata
-
Sinyal Tarif Transjakarta Naik Menguat? Anggaran Subsidi Dipangkas, Gubernur Buka Suara
-
KPK: Wajib Pajak Boleh Lawan Oknum Pemeras, Catat Satu Syarat Penting Ini
-
Kena OTT KPK, Pegawai Pajak Langsung Diberhentikan Sementara Kemenkeu
-
Antisipasi Risiko Perluasan, Tanah Ambles di Panggang Gunungkidul Segera Diuji Geolistrik
-
KPK Ungkap Akal Bulus Korupsi Pajak PT Wanatiara Persada, Negara Dibobol Rp59 M
-
5 Fakta OTT Kepala Pajak Jakut: Suap Rp6 Miliar Lenyapkan Pajak Rp59 Miliar