Suara.com - Setelah bertemu dengan pimpinan Komisi Pemilihan Umum (KPU), tim kuasa hukum DPP PDI Perjuangan mendatangi kantor Komisi Pemberantasan Korupsi, Kamis (16/1/2020) siang.
I Wayan Sidarta, salah satu tim hukum PDIP sempat meminta agar petugas resepsionis mengabarkan kepada Dewan Pengawas KPK perihal kedatangan mereka ke lembaga antirasuah tersebut.
"Kami mau bertemu dewas KPK. Sampaikan saja," kata Sidarta kepada salah satu petugas resepsionis KPK.
Kepada wartawan, Sidarta mengaku kedatangannya ini untuk memberikan klarifikasi terkait banyaknya isu yang bergulir pasca KPK mengungkap kasus suap anggota PDI Perjuangan Harun Masiku kepada eks Komisioner KPU, Wahyu Setiawan.
"Ya, saya mau melaporkan, (terkait OTT) iya. Kami juga bawa surat," katanya.
Namun, petugas resepsionis itu menanyakan kepada Sidarta apakah sudah membuat janji untuk bertemu Dewas KPK. Sebab, kedatangan tim hukum PDIP ini tak masuk dalam daftar tamu-tamu yang hari ini berkunjung ke KPK.
Terkait hal itu, Sidarta pun mengklaim telah membuat janji kepada Dewas KPK
"Sudah kok," jawab Wayan.
Lantaran tak terdaftar sebagai tamu, Sidarta pun mempertegas kepada petugas resepsionis itu apakah Dewas KPK mau atau tidak bertemu dengan mereka.
Baca Juga: Wahyu Setiawan Akui Pernah Minta Ketua KPU Hubungi Harun Masiku
"Jadi, mau terima kami enggak?" tanya Wayan.
Petugas resepsionis meminta tim hukum PDI Perjuangan untuk menunggu di lobi sembari menunggu konfirmasi perihal kedatangan mereka kepada pimpinan Dewas.
"Ya sudah duduk dulu tunggu ya pak," ujar petugas resepsionis.
Berdasarkan pantauan Suara.com, Sidharta didampingi Teguh Samudera dan tiga tim hukum lainnya saat menyambangi KPK. Hingga berita ini diturunkan tim Hukum PDI Perjuangan masih menunggu di lobi untuk bertemu Dewas KPK.
Tag
Berita Terkait
-
Tepis Isu Bermain Suap Harun Masiku, PDIP Temui Pimpinan KPU
-
Dewas KPK Telusuri Kebocoran Sprinlidik Kasus Wahyu yang Dipegang Masinton
-
Masinton PDIP Pamer Sprinlidik Kasus Wahyu Setiawan, Dewas KPK Prihatin
-
Gagal Periksa Kantor PDIP, Abraham Samad: Kejayaan KPK Tinggal Sejarah
-
Sekuriti PDIP ke Wartawan: Jangan Main HP Sembarang Banyak Jambret di Depan
Terpopuler
- Kecil tapi Lega: Hatchback Bermesin Avanza Kini Cuma 50 Jutaan, Makin Layak Dilirik?
- Promo JCO Mei 2026, Paket Hemat Donat dan Kopi yang Sayang Dilewatkan
- 5 Rekomendasi Bedak Wardah Colorfit yang Warnanya Auto Menyatu di Kulit
- 4 Rekomendasi Parfum Lokal Wangi Tidak Lebay dan Tahan Lama untuk Perempuan
- 6 Rekomendasi Sepatu Lokal Rp 200 Ribuan, Kualitas Bintang Lima
Pilihan
-
16 Korban Tewas Bus ALS Terbakar di Muratara Berhasil Dievakuasi, Jalinsum Masih Mencekam
-
'Celana Saya Juga Hancur', Cerita Saksi yang Kena Sisa Air Keras Saat Bantu Andrie Yunus
-
Kala Harga Kebutuhan Meroket, Menulis Jadi Andalan Saya untuk Nambal Dompet
-
Hakim Gemas Anggota BAIS Siram Air Keras ke Andrie Yunus: Amatir Banget, Malu-maluin!
-
10 WNI Diamankan di Arab Saudi Terkait Haji Ilegal, Kemenhaj Pastikan Tak Akan Intervensi
Terkini
-
Sidang Kasus Andrie Yunus, Eks Kepala BAIS: Kalau Dipaksa ke Peradilan Umum Bisa Berujung Impunitas
-
3 Bos KoinWorks Dijebloskan ke Bui, Skandal Korupsi Kredit Rp 600 Miliar
-
Soal Ketimpangan Personel Polri, Kapolri: Ada yang Harus Dirampingkan dan Diperkuat
-
Jangan Cuma Salahkan Sopir! DPR Soroti Kondisi Jalan Nasional di Balik Kecelakaan Maut Bus ALS
-
Resmi! Muktamar ke-35 NU Digelar 1-5 Agustus 2026, Siap Pilih Ketum PBNU dan Rais Aam
-
Listyo Sigit Buka Suara soal Rekomendasi Calon Kapolri Harus Punya Sisa Masa Dinas 2-3 Tahun
-
Nama Dirjen Bea Cukai Djaka Budhi Utama Muncul di Dakwaan Korupsi, Menkeu: Tak Dinonaktifkan
-
Gus Ipul Bantah Tahan SK Jelang Muktamar PBNU: Itu Kabar Menyesatkan
-
Motif 'Sakit Hati' Gugur di Persidangan! TAUD: Serangan ke Andrie Yunus Itu Operasi, Bukan Dendam
-
Hakim Nur Sari Semprot Dirjen Binwasnaker Fahrurozi: Saudara Lahir di Kemnaker, Masa Tidak Tahu?