Suara.com - Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) berencana akan menggelar aksi demonstrasi dengan massa mencapai 30 ribu orang untuk menolak rancangan undang-undang (RUU) Omnibus Law Kerja dari pemerintah dan kenaikan iuran BPJS Kesehatan.
Hal itu disampaikan dalam konferensi pers KSPI di Kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta, Jalan Kimia, Jakarta Pusat, Sabtu (18/1/2020).
"Satu tujuan kami dari KSPI menolak omnibus law dan BPJS Kesehatan. Kami KSPI mengkonfirmasi sikap kami," ujar Ketua Harian KSPI, Muhammad Rusdi.
Menurut Rusdi, massa KSPI akan menyampaikan aspirasinya pada Senin (20/1/2020) di DPR RI.
"KSPI akan aksi bersama seluruh pekerja rencana ada 30 ribu massa. Bergerak menuju DPR RI pada Senin 20 Januari 2020," ucap Rusdi.
Rusdi menyebut massa KSPI yang akan hadir bukan hanya dari Jakarta, namun mereka yang berada di Jawa Barat, Lampung, Bengkulu akan turut hadir dalam aksi di DPR RI nanti.
Aksi itu, kata dia, tak hanya dilakukan di Jakarta. Namun juga di beberapa kota lain, menyampaikan tuntutan yang sama.
"Bukan hanya di Jakarta. Kami juga gelar aksi serempak bersama di sejumlah kota besar, ada di Makasar, Surabaya dan Gorontalo," kata Rusdi.
Diberitakan sebelumnya, Presiden Jokowi berharap DPR RI segera menyelesaikan pembahasan Rancangan Undang-undang (RUU) Omnibus Law dalam waktu 100 hari. Jokowi bahkan akan memberikan apresiasi dengan mengangkat kedua jempol tangannya jika DPR bisa menyelesaikan dalam waktu 100 hari kerja.
Baca Juga: Jokowi Ingin Omnibus Law Kelar 100 Hari, DPR: Pemerintah Jangan Berwacana
"Cepat sekali kalau ini terjadi. Saya akan angkat dua jempol kalau DPR bisa selesaikan ini dalam 100 hari," ujar Jokowi dalam acara Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan di Hotel Ritz Carlton Jakarta.
Sebelumnya, Jokowi mengatakan pemerintah akan mengajukan Omnibus Law ke DPR pada minggu ini. Hal itu disampaikan Jokowi saat menghadiri pelantikan Badan Pengurus Pusat (BPP) Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Masa Bakti 2019-2022 di Raffes Hotel, Jakarta, Rabu (15/1/2020).
Berita Terkait
-
Minta DPR Tuntaskan Omnibus Law 100 Hari Kerja, Jokowi Bakal Beri 2 Jempol
-
Sandiaga Setuju Omnibus Law Jokowi: Ciptakan Lapangan Kerja
-
Jokowi Sebut Omnibus Law Diajukan ke DPR Minggu Ini
-
DPR Janji Libatkan Buruh dalam Pembahasan Omnibus Law Cilaka
-
Lewat Audiensi di DPR, Buruh Tetap Tolak Omnibus Law RUU Cilaka
Terpopuler
- LHKPN Tembus Rp7,2 Miliar, Kendaraan Plt Jampidsus Rudi Margono Cuma Motor Honda Seharga Rp5 Juta
- HP Murah Tapi Bagus HP Apa? Ini 9 Rekomendasi Terbaik Mulai Rp1 Jutaan
- 5 Sepatu Kanky Warna Putih Mulai Rp160 Ribuan, Nyaman dan Stylish
- 5 HP Murah dengan NFC Harga Rp1 Jutaan untuk Multitasking dan Transaksi Cashless Lancar
- Tan Kian Orang Terkaya ke Berapa di Indonesia?
Pilihan
-
Niat Hindari Ribut dengan Alasan Beli Kuota, Pria Palembang Malah Dikejar dan Ditembak
-
Kejagung Akhirnya Buka Suara Soal Temuan 74 Kg Emas di Rumah Febrie Adriansyah: Kami Tak Tahu
-
Ada Ancaman Teror Bom, Seluruh Siswa dan Guru SDN 15 Srengseh Sawah Dipulangkan
-
Hari Pertama Sekolah Mencekam! SDN Srengseng Sawah 15 Diteror Bom, Gegana dan Densus 88 Turun Tangan
-
Iran Luncurkan Serangan Balasan ke Amerika, Serbuan Drone Meluncur
Terkini
-
Prabowo Hanya Mengangguk Dapat Laporan Biaya Haji 2027 Diusulkan Naik
-
Audit Digital Jadi Kunci! Dana Banpol Naik Tak Jamin Bebas Korupsi
-
Pembongkaran JPO Tendean Selesai, Jalur Arah Pancoran Mulai Dibuka
-
KPK Geledah Rumah Anggota BPK Bobby Rizaldi, Dalami Kasus Dugaan Suap di Muara Enim
-
Kuntadi Masuk Bursa Jampidsus usai Febrie Adriansyah Mundur, Kejagung Belum Tahu?
-
Benarkah E-Voting untuk Pemilu Rawan Manipulasi? Pakar IT Ungkap Keunggulan Kertas Suara Manual
-
Sapa Jaksa Agung 'Kakak Asuh', Kapolri Dikritik: Sejak Kapan Jadi Subordinat?
-
Rumor Kuntadi Jadi Jampidsus Mencuat, Jaksa Agung Beri Respons Singkat
-
Tak Percaya Polri dan Kejagung, SEMA UGM Desak KPK Ambil Alih Kasus Febrie Adriansyah
-
Disimpan Dalam Koper President! Don Ritto Tak Berani Ungkap Pengusaha Pemilik Duit di Cafe de'Clan