Suara.com - Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) berencana akan menggelar aksi demonstrasi dengan massa mencapai 30 ribu orang untuk menolak rancangan undang-undang (RUU) Omnibus Law Kerja dari pemerintah dan kenaikan iuran BPJS Kesehatan.
Hal itu disampaikan dalam konferensi pers KSPI di Kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta, Jalan Kimia, Jakarta Pusat, Sabtu (18/1/2020).
"Satu tujuan kami dari KSPI menolak omnibus law dan BPJS Kesehatan. Kami KSPI mengkonfirmasi sikap kami," ujar Ketua Harian KSPI, Muhammad Rusdi.
Menurut Rusdi, massa KSPI akan menyampaikan aspirasinya pada Senin (20/1/2020) di DPR RI.
"KSPI akan aksi bersama seluruh pekerja rencana ada 30 ribu massa. Bergerak menuju DPR RI pada Senin 20 Januari 2020," ucap Rusdi.
Rusdi menyebut massa KSPI yang akan hadir bukan hanya dari Jakarta, namun mereka yang berada di Jawa Barat, Lampung, Bengkulu akan turut hadir dalam aksi di DPR RI nanti.
Aksi itu, kata dia, tak hanya dilakukan di Jakarta. Namun juga di beberapa kota lain, menyampaikan tuntutan yang sama.
"Bukan hanya di Jakarta. Kami juga gelar aksi serempak bersama di sejumlah kota besar, ada di Makasar, Surabaya dan Gorontalo," kata Rusdi.
Diberitakan sebelumnya, Presiden Jokowi berharap DPR RI segera menyelesaikan pembahasan Rancangan Undang-undang (RUU) Omnibus Law dalam waktu 100 hari. Jokowi bahkan akan memberikan apresiasi dengan mengangkat kedua jempol tangannya jika DPR bisa menyelesaikan dalam waktu 100 hari kerja.
Baca Juga: Jokowi Ingin Omnibus Law Kelar 100 Hari, DPR: Pemerintah Jangan Berwacana
"Cepat sekali kalau ini terjadi. Saya akan angkat dua jempol kalau DPR bisa selesaikan ini dalam 100 hari," ujar Jokowi dalam acara Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan di Hotel Ritz Carlton Jakarta.
Sebelumnya, Jokowi mengatakan pemerintah akan mengajukan Omnibus Law ke DPR pada minggu ini. Hal itu disampaikan Jokowi saat menghadiri pelantikan Badan Pengurus Pusat (BPP) Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Masa Bakti 2019-2022 di Raffes Hotel, Jakarta, Rabu (15/1/2020).
Berita Terkait
-
Minta DPR Tuntaskan Omnibus Law 100 Hari Kerja, Jokowi Bakal Beri 2 Jempol
-
Sandiaga Setuju Omnibus Law Jokowi: Ciptakan Lapangan Kerja
-
Jokowi Sebut Omnibus Law Diajukan ke DPR Minggu Ini
-
DPR Janji Libatkan Buruh dalam Pembahasan Omnibus Law Cilaka
-
Lewat Audiensi di DPR, Buruh Tetap Tolak Omnibus Law RUU Cilaka
Terpopuler
- Erick Thohir Umumkan Calon Pelatih Baru Timnas Indonesia
- 4 Daftar Mobil Kecil Toyota Bekas Dikenal Ekonomis dan Bandel buat Harian
- 5 Lipstik Transferproof untuk Kondangan, Tidak Luntur Dipakai Makan dan Minum
- 5 Rekomendasi Sepatu Running Selevel Adidas Adizero Versi Lokal, Lentur dan Kuat Tahan Beban
- 8 City Car yang Kuat Nanjak dan Tak Manja Dibawa Perjalanan Jauh
Pilihan
-
Timnas Indonesia: U-17 Dilatih Timur Kapadze, Nova Arianto Tukangi U-20, Bojan Hodak Pegang Senior?
-
Harga Minyak Dunia Melemah, di Tengah Upaya Trump Tekan Ukraina Terima Damai dengan Rusia
-
Indonesia jadi Raja Sasaran Penipuan Lowongan Kerja di Asia Pasifik
-
Kisah Kematian Dosen Untag yang Penuh Misteri: Hubungan Gelap dengan Polisi Jadi Sorotan
-
Kisi-Kisi Pelatih Timnas Indonesia Akhirnya Dibocorkan Sumardji
Terkini
-
Roy Suryo 'Disikat' Polisi, Dicekal ke Luar Negeri Malah Cuma Senyum: Misi di Australia Beres!
-
MK Batalkan Skema HGU 190 Tahun di IKN, DPR Usulkan Prabowo Terbitkan Perppu
-
Lebih Dekat, Lebih Hijau: Produksi LPG Lokal untuk Tekan Emisi Transportasi Energi
-
Gibran Wakilkan Pidato Presiden di KTT G20, Ini Alasan Prabowo Tak Pergi ke Afrika Selatan
-
Profil Irjen Argo Yuwono: Jenderal Kepercayaan Kapolri Ditarik dari Kementerian Buntut Putusan MK
-
Hadiri KTT G20 di Afsel, Gibran akan Berpidato di Depan Pemimpin Dunia
-
KPK Buka-bukaan Asal Duit Rp300 M di Kasus Taspen: Bukan Pinjam Bank, Tapi dari Rekening Penampungan
-
Harapan Driver Ojol Selepas Nasib Mereka Dibahas Prabowo dan Dasco di Istana
-
Analis: Masa Depan Politik Budi Arie Suram Usai Ditolak Gerindra dan PSI
-
Soal Anggota Polri Aktif di Kementan, Menteri Amran: Justru Sangat Membantu