Suara.com - Konfederasi Serikat Pekerja indonesia (KSPI) menyebut bila DPR RI menyetujui RUU Omnibus Law yang diminta pemerintah, hanya akan membuat nasib buruh makin terpuruk.
"Jadi sekali lagi salah, strategi pak Jokowi kalau memang melalui Omnibus Law ini manipulatif dari namanya dan substansinya, kemudian ingin menciptakan lapangan kerja yang ada adalah nasib buruh makin terpuruk. Nasib buruh makin tertindas, yang terakhir adalah investasi seperti apa yang mau diundang pak Jokowi? Terbukti yang masuk ke Indonesia adalah investasi dari China," ujar Ketua Harian KSPI, Muhammad Rusdi di Kantor, LBH Jakarta, Jalan Kimia, Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (18/1/2020).
Maka itu, KSPI menolak adanya RUU Omnibus Law. Rusdi menganggap dari rencana kebijakan pemerintah tersebut, Jokowi hanya akan menguntungkan pengusaha.
"Nah, karenanya sekali lagi, kami menolak hal itu, kami menilai kebijakan pak Jokowi ini sangat sangat pro terhadap pengusaha, terutama pengusaha-pengusaha cengeng, dan pengusaha-pengusaha rakus, yang ini adalah salah strategi," ucap Rusdi.
Rusdi kembali mempertanyakan pemerintahan Jokowi jilid II, apakah lebih mendukung kepada buruh atau pengusaha saat ini.
"Pak Jokowi dia lebih pro pada buruh dan rakyat atau pada pengusaha cengeng tadi. Karena menurut kami, mengabaikan upah yang layak dan hanya dengan mengupayakan investasi, ini adalah sebuah kesalahan yang fatal mengulangi kesalahan di periode awal pak Jokowi kemarin yang ekonomi tetap stagnan di angka 5 persen," ujar Rusdi.
Atas pengajuan RUU Omnibus Law itu, Rusdi bersama KSPI dan para serikat buruh lainnya, sepakat akan melakukan aksi demonstrasi pada Senin (20/1/2020) di Gedung DPR RI, Jakarta.
Di mana Rusdi menyebut, akan ada sekitar 30 ribu buruh ikut turun ke jalan.
Baca Juga: Tolak Omnibus Law dan Kenaikan BPJS, 30 Ribu Massa KSPI akan Geruduk DPR RI
Tag
Berita Terkait
-
Tolak Omnibus Law dan Kenaikan BPJS, 30 Ribu Massa KSPI akan Geruduk DPR RI
-
Minta DPR Tuntaskan Omnibus Law 100 Hari Kerja, Jokowi Bakal Beri 2 Jempol
-
Sandiaga Setuju Omnibus Law Jokowi: Ciptakan Lapangan Kerja
-
Jokowi Sebut Omnibus Law Diajukan ke DPR Minggu Ini
-
DPR Janji Libatkan Buruh dalam Pembahasan Omnibus Law Cilaka
Terpopuler
- Pelatih Argentina Buka Suara Soal Sanksi Facundo Garces: Sindir FAM
- Kiper Keturunan Karawang Rp 2,61 Miliar Calon Pengganti Emil Audero Lawan Arab Saudi
- Usai Temui Jokowi di Solo, Abu Bakar Ba'asyir: Orang Kafir Harus Dinasehati!
- Ingatkan KDM Jangan 'Brengsek!' Prabowo Kantongi Nama Kepala Daerah Petantang-Petenteng
- Seret Nama Mantan Bupati Sleman, Dana Hibah Pariwisata Dikorupsi, Negara Rugi Rp10,9 Miliar
Pilihan
-
Roy Suryo Ikut 'Diseret' ke Skandal Pemalsuan Dokumen Pemain Naturalisasi Malaysia
-
Harga Emas Hari Ini: Antam Naik Lagi Jadi Rp 2.338.000, UBS di Pegadaian Cetak Rekor!
-
Puluhan Siswa SD di Agam Diduga Keracunan MBG, Sekda: Dapurnya Sama!
-
Bernardo Tavares Cabut! Krisis Finansial PSM Makassar Tak Kunjung Selesai
-
Ada Adrian Wibowo! Ini Daftar Pemain Timnas Indonesia U-23 Menuju TC SEA Games 2025
Terkini
-
Lewat Sirukim, Pramono Sediakan Hunian Layak di Jakarta
-
SAS Institute Minta Program MBG Terus Dijalankan Meski Tuai Kontroversi: Ini Misi Peradaban!
-
Dua Kakek Kembar di Bekasi Lecehkan Difabel, Aksinya Terekam Kamera
-
Jadwal SIM Keliling di 5 Wilayah Jakarta Hari Ini: Lokasi, Syarat dan Biaya
-
Dana Bagi Hasil Jakarta dari Pemerintah Pusat Dipangkas Rp15 Triliun, Pramono Siapkan Skema Ini
-
KemenPPPA Dorong Evaluasi Program Makan Bergizi Gratis Pasca Kasus Keracunan
-
BGN Enggan Bicara Sanksi untuk Dapur MBG, Malah Sebut Mereka 'Pejuang Tanah Air'
-
Agus Suparmanto Sah Pimpin PPP, Mahkamah Partai Bantah Dualisme Usai Muktamar X Ancol
-
DPRD DKI Sidak 4 Lahan Parkir Ilegal, Pemprov Kehilangan Potensi Pendapatan Rp70 M per Tahun
-
Patok di Wilayah IUP PT WKM Jadi Perkara Pidana, Pengacara: Itu Dipasang di Belakang Police Line