Suara.com - Konfederasi Serikat Pekerja indonesia (KSPI) menyebut bila DPR RI menyetujui RUU Omnibus Law yang diminta pemerintah, hanya akan membuat nasib buruh makin terpuruk.
"Jadi sekali lagi salah, strategi pak Jokowi kalau memang melalui Omnibus Law ini manipulatif dari namanya dan substansinya, kemudian ingin menciptakan lapangan kerja yang ada adalah nasib buruh makin terpuruk. Nasib buruh makin tertindas, yang terakhir adalah investasi seperti apa yang mau diundang pak Jokowi? Terbukti yang masuk ke Indonesia adalah investasi dari China," ujar Ketua Harian KSPI, Muhammad Rusdi di Kantor, LBH Jakarta, Jalan Kimia, Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (18/1/2020).
Maka itu, KSPI menolak adanya RUU Omnibus Law. Rusdi menganggap dari rencana kebijakan pemerintah tersebut, Jokowi hanya akan menguntungkan pengusaha.
"Nah, karenanya sekali lagi, kami menolak hal itu, kami menilai kebijakan pak Jokowi ini sangat sangat pro terhadap pengusaha, terutama pengusaha-pengusaha cengeng, dan pengusaha-pengusaha rakus, yang ini adalah salah strategi," ucap Rusdi.
Rusdi kembali mempertanyakan pemerintahan Jokowi jilid II, apakah lebih mendukung kepada buruh atau pengusaha saat ini.
"Pak Jokowi dia lebih pro pada buruh dan rakyat atau pada pengusaha cengeng tadi. Karena menurut kami, mengabaikan upah yang layak dan hanya dengan mengupayakan investasi, ini adalah sebuah kesalahan yang fatal mengulangi kesalahan di periode awal pak Jokowi kemarin yang ekonomi tetap stagnan di angka 5 persen," ujar Rusdi.
Atas pengajuan RUU Omnibus Law itu, Rusdi bersama KSPI dan para serikat buruh lainnya, sepakat akan melakukan aksi demonstrasi pada Senin (20/1/2020) di Gedung DPR RI, Jakarta.
Di mana Rusdi menyebut, akan ada sekitar 30 ribu buruh ikut turun ke jalan.
Baca Juga: Tolak Omnibus Law dan Kenaikan BPJS, 30 Ribu Massa KSPI akan Geruduk DPR RI
Tag
Berita Terkait
-
Tolak Omnibus Law dan Kenaikan BPJS, 30 Ribu Massa KSPI akan Geruduk DPR RI
-
Minta DPR Tuntaskan Omnibus Law 100 Hari Kerja, Jokowi Bakal Beri 2 Jempol
-
Sandiaga Setuju Omnibus Law Jokowi: Ciptakan Lapangan Kerja
-
Jokowi Sebut Omnibus Law Diajukan ke DPR Minggu Ini
-
DPR Janji Libatkan Buruh dalam Pembahasan Omnibus Law Cilaka
Terpopuler
- Lipstik Warna Apa yang Cocok di Usia 50-an? Ini 5 Pilihan agar Terlihat Fresh dan Lebih Muda
- 5 Rekomendasi Sampo Kemiri Penghitam Rambut dan Penghilang Uban, Mulai Rp10 Ribuan
- 5 Sampo Uban Sachet Bikin Rambut Hitam Praktis dan Harga Terjangkau
- 5 Rekomendasi Sepatu Adidas untuk Lari selain Adizero, Harga Lebih Terjangkau!
- 5 Cat Rambut yang Tahan Lama untuk Tutupi Uban, Harga Mulai Rp17 Ribuan
Pilihan
-
Untuk Pengingat! Ini Daftar Korban Tewas Persib vs Persija: Tak Ada Bola Seharga Nyawa
-
Kriminalisasi Rasa Tersinggung: Mengadili Komedi 'Mens Rea' Pandji Pragiwaksono
-
Duduk Perkara Ribut Diego Simeone dengan Vinicius Jr di Laga Derby Madrid
-
5 HP Xiaomi RAM 8GB Paling Murah Januari 2026, Harga Mulai Rp2 Jutaan
-
Rupiah Terkapar di Level Rp16.819: Kepercayaan Konsumen Lesu, Fundamental Ekonomi Jadi Beban
Terkini
-
Wanti-wanti Peneliti UGM Soal Superflu, Tetap Bisa Fatal Bagi yang Rentan
-
Tersangka Korupsi Kini 'Dilindungi' dari Konferensi Penetapan KPK Imbas KUHAP Baru
-
Kronologi Suap Pajak KPP Madya Jakut: Diskon Rp59 M Dibarter Fee Miliaran Berujung OTT KPK
-
Cuaca Hari Ini: Hujan Terjadi Hampir di Berbagai daerah dari Banten Sampai Yogyakarta
-
PSI Incar Jawa Tengah Jadi Kandang Gajah, Hasto PDIP Kasih Respons Santai, Begini Katanya
-
Rakernas I 2026: PDIP Bakal Umumkan Sikap Resmi Terkait Wacana Pilkada di Akhir Acara
-
Megawati di HUT ke-53 PDIP: Politik Adalah Alat Pengabdian, Bukan Sekadar Kejar Jabatan
-
Megawati Dorong Politik Berbasis Kearifan Lokal: Peradaban Diukur dari Cara Menghormati Bumi
-
Instruksi Tegas Megawati di HUT ke-53 PDIP: Kader Wajib Jaga Alam, Hingga Lawan Keserakahan
-
Kritik Keras Regulasi Karpet Merah Konsesi, Megawati: Itu Pemicu Bencana Ekologis di Sumatra