Suara.com - Konfederasi Serikat Pekerja indonesia (KSPI) menyebut bila DPR RI menyetujui RUU Omnibus Law yang diminta pemerintah, hanya akan membuat nasib buruh makin terpuruk.
"Jadi sekali lagi salah, strategi pak Jokowi kalau memang melalui Omnibus Law ini manipulatif dari namanya dan substansinya, kemudian ingin menciptakan lapangan kerja yang ada adalah nasib buruh makin terpuruk. Nasib buruh makin tertindas, yang terakhir adalah investasi seperti apa yang mau diundang pak Jokowi? Terbukti yang masuk ke Indonesia adalah investasi dari China," ujar Ketua Harian KSPI, Muhammad Rusdi di Kantor, LBH Jakarta, Jalan Kimia, Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (18/1/2020).
Maka itu, KSPI menolak adanya RUU Omnibus Law. Rusdi menganggap dari rencana kebijakan pemerintah tersebut, Jokowi hanya akan menguntungkan pengusaha.
"Nah, karenanya sekali lagi, kami menolak hal itu, kami menilai kebijakan pak Jokowi ini sangat sangat pro terhadap pengusaha, terutama pengusaha-pengusaha cengeng, dan pengusaha-pengusaha rakus, yang ini adalah salah strategi," ucap Rusdi.
Rusdi kembali mempertanyakan pemerintahan Jokowi jilid II, apakah lebih mendukung kepada buruh atau pengusaha saat ini.
"Pak Jokowi dia lebih pro pada buruh dan rakyat atau pada pengusaha cengeng tadi. Karena menurut kami, mengabaikan upah yang layak dan hanya dengan mengupayakan investasi, ini adalah sebuah kesalahan yang fatal mengulangi kesalahan di periode awal pak Jokowi kemarin yang ekonomi tetap stagnan di angka 5 persen," ujar Rusdi.
Atas pengajuan RUU Omnibus Law itu, Rusdi bersama KSPI dan para serikat buruh lainnya, sepakat akan melakukan aksi demonstrasi pada Senin (20/1/2020) di Gedung DPR RI, Jakarta.
Di mana Rusdi menyebut, akan ada sekitar 30 ribu buruh ikut turun ke jalan.
Baca Juga: Tolak Omnibus Law dan Kenaikan BPJS, 30 Ribu Massa KSPI akan Geruduk DPR RI
Tag
Berita Terkait
-
Tolak Omnibus Law dan Kenaikan BPJS, 30 Ribu Massa KSPI akan Geruduk DPR RI
-
Minta DPR Tuntaskan Omnibus Law 100 Hari Kerja, Jokowi Bakal Beri 2 Jempol
-
Sandiaga Setuju Omnibus Law Jokowi: Ciptakan Lapangan Kerja
-
Jokowi Sebut Omnibus Law Diajukan ke DPR Minggu Ini
-
DPR Janji Libatkan Buruh dalam Pembahasan Omnibus Law Cilaka
Terpopuler
- Janji Ringankan Kasus, Oknum Jaksa di Banten Ancam Korban Bayar Rp2 Miliar atau Dihukum Berat
- 5 HP Murah Terbaru Lolos Sertifikasi di Indonesia, Usung Baterai Jumbo hingga 7.800 mAh
- 6 Bedak Tabur Tahan Air, Makeup Tetap Mulus Meski Keringatan Seharian
- 69 Kode Redeem FF Max Terbaru 14 April 2026: Ada Skin Chromasonic dan Paket Bawah Laut
- Misteri Lenyapnya Bocah 4 Tahun di Tulung Madiun: Hanya Sekedip Mata Saat Ibu Mencuci
Pilihan
-
Beban Ganda Wanita Saat WFH: Terjebak Laptop dan Pekerjaan Rumah Tangga
-
Hore! Jogja Berlakukan Perpanjangan STNK Tanpa KTP Asli, Calo PajakMakin Terhimpit
-
Daftar Starting XI Timnas Indonesia U-17 vs Malaysia: Dava Yunna Masih Jadi Tumpuan!
-
Jateng Belum Ikut-ikut Kebijakan KDM, Bayar Pajak Kendaraan Masih Pakai KTP Pemilik Lama
-
Ketua Ombudsman RI Hery Susanto Jadi Tersangka Kejagung, Tangan Diborgol
Terkini
-
Sapu Jalan Berujung Maut: Petugas PPSU Tewas Ditabrak Mobil Oleng di Pejaten
-
Petani Tembakau Madura Desak Pemerintah Ubah Kebijakan Rokok Ilegal
-
DKI Jakarta Berangkatkan 7.819 Jemaah Haji, Pemprov Siapkan 117 PPIH
-
Tangisan Anak di Serpong Utara Ungkap Penemuan Jasad Wanita Dalam Rumah
-
Aksi Kamisan ke-904 Soroti Militerisasi Sipil: Impunitas Masih Berulang
-
Tim Advokasi Minta MK Batalkan Pasal Kontroversial UU TNI, Soroti Ruang Sipil dan Impunitas
-
Cueki Permintaan Trump, Presiden Lebanon Ogah Bicara dengan Benjamin Netanyahu
-
Gelar KWP Awards 2026, Ariawan: Pers dan Parlemen Wajib Kolaborasi untuk Negara
-
Mengenal Piramida Budaya Perkosaan: Dari Obrolan Digital hingga Kekerasan Nyata
-
Pentagon Panaskan Mesin Perang, Negosiasi AS-Iran Terancam Kolaps