Suara.com - Aeshnina Azzahra (Nina), siswi SMP Negeri 12 Gresik menemui Duta Besar (dubes) Australia untuk Indonesia Gary Quinlan setelah sebelumnya bertemu dengan Dubes Jerman Peter Schoof.
Nina yang dijuluki Greta Thunberg-nya Indonesia ini berdiskusi soal sampah plastik dengan Gary Quinlan.
Quinlan memperlihatkan foto saat dirinya berdiskusi dengan Nina. Foto tersebut diunggah ke akun Twitter pribadinya, @DubesAustralia pada Rabu (22/1/2020).
Dubes Australia ini menyebut Nina sebagai sosok yang hebat bagi anak muda. Ia juga memuji pengetahuan luas yang dimiliki siswi SMP itu.
"Nina adalah duta yang hebat untuk kaum muda dan advokat yang bersemangat dan berpengetahuan luas untuk lingkungan di Indonesia," tulis Quinlan dalam cuitannya seprti dikutip Suara.com, Kamis (23/1/2020).
Ia mengatakan bahwa mereka berdiskusi soal penanganan limbah plastik yang juga menjadi prioritas Australia.
"Kami berdiskusi di Kedutaan Besar hari ini terkait bagaimana menangani limbah plastik, ini adalah prioritas bagi Australia baik di rumah dan di kawasan ini," imbuhnya.
Sebelumnya, Nina menulis surat protes kepada Kanselir Jerman Angela Merkel yang ditanggapi oleh Duta Besar Jerman Untuk Indonesia, Peter Schoof.
Pegiat lingkungan cilik ini diundang Dubes Jerman untuk berdiskusi tentang masalah sampah plastik di Indonesia.
Baca Juga: Dihantui Wabah Virus Corona, Kota Wuhan Tutup Jalur Transportasi Umum
Bertemu dengan Peter Schoof, Nina menyerahkan surat protes terkait impor plastik yang ditulis tangan, beserta lebih dari 200 tanda tangan petisi teman-teman yang mendukungnya, seperti dilaporkan DW Indonesia---partner Suara.com, Selasa (21/1/2020)
Nina mengatakan bahwa rasa prihatin akan banyaknya sampah plastik yang diselundupkan dari luar negeri, mendorong dirinya untuk kemudian menuliskan surat protes, tidak hanya kepada pimpinan Jerman Angela Merkel, melainkan juga kepada Presiden Amerika Serikat, Donald Trump.
Melalui surat itu, Nina menuliskan pengalamannya melihat daur ulang plastik di Desa Bangun, Jawa Timur.
Ia menjelaskan bahwa sampah yang ada di Desa Bangun berasal dari beberapa negara barat, seperti Amerika Serikat, Inggris, Australia dan Eropa termasuk Jerman.
Berita Terkait
-
Babak Baru Kasus Bunuh Diri Siswi SMP di Ciracas
-
Kasus Siswi yang Diduga Tewas Bunuh Diri di Sekolah, KPAI Buka Suara
-
Anggota DPRD DKI Tanggapi Kasus Remaja Diduga Bunuh Diri karena Dibully
-
Siswi SMP di Ciracas Meninggal, Polisi: Ada Indikasi Bunuh Diri
-
Siswi Dikeluarkan Sekolah Karena Ucapkan Ultah, Disdik Minta Laporan Resmi
Terpopuler
- 5 Sampo Penghitam Rambut di Indomaret, Hempas Uban Cocok untuk Lansia
- 5 Mobil Kecil Bekas yang Nyaman untuk Lansia, Legroom Lega dan Irit BBM
- 7 Mobil Bekas untuk Grab, Mulai Rp50 Jutaan: Nyaman, Irit dan Tahan Lama!
- 5 Mobil Suzuki dengan Pajak Paling Ringan, Aman buat Kantong Pekerja
- 5 Mobil Bekas Rekomendasi di Bawah 100 Juta: Multiguna dan Irit Bensin, Cocok Buat Anak Muda
Pilihan
-
Rupiah Terkapar di Level Rp16.819: Kepercayaan Konsumen Lesu, Fundamental Ekonomi Jadi Beban
-
Kala Semangkok Indomie Jadi Simbol Rakyat Miskin, Mengapa Itu Bisa Terjadi?
-
Emiten Ini Masuk Sektor Tambang, Caplok Aset Mongolia Lewat Rights Issue
-
Purbaya Merasa "Tertampar" Usai Kena Sindir Prabowo
-
Darurat Judi Online! OJK Blokir 31.382 Rekening Bank, Angka Terus Meroket di Awal 2026
Terkini
-
60 Ton Sampah Menggunung, Pemprov DKI Janji Pasar Induk Kramat Jati Bersih dalam 5 Hari
-
Sinyal Bahaya Demokrasi, Lakso Anindito Sebut KUHP Baru Berpotensi Hidupkan Rezim Otoritarian Orba
-
KPK Sempat Terbelah dan Ragu Jadikan Yaqut Tersangka Korupsi Haji?
-
Lakso Anindito Prediksi Gelombang Praperadilan Koruptor Akibat KUHP Baru
-
Rumah Yaqut 'Dikepung' Aparat, Tamu Diperiksa Ketat Usai Jadi Tersangka Korupsi Haji
-
BNI Hadirkan agen46 hingga Pelosok Kota Bima, Perluas Inklusi Keuangan
-
Indonesia Terpilih jadi Presiden Dewan HAM PBB, Amnesty International Indonesia: Kebanggaan Semu!
-
KPK Bongkar Alasan Jerat Eks Menag Yaqut: 'Permainan' Kuota Haji Tambahan Jadi Pemicu
-
Sinyal Keras KPK, Eks Menag Yaqut Secepatnya Ditahan di Kasus Korupsi Haji
-
Tanggapi Soal Pilkada Langsung dan Tidak Langsung, Menko Yusril: Keduanya Konstitusional