Suara.com - Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Ahmad Sahroni mengapresiasi permintaan maaf Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly atas ucapannya yang dianggap menghina warga Tanjung Priok.
Sahroni yang dijuluki sebagai "Crazy Rich Tanjung Priok" menilai prersoalam antara Yasonna dengan warga Priok yang merasa tersinggung tak perlu lagi diperpanjang. Sebab, lelaki yang lahir di Utara Jakarta itu mengatakan warga Tanjung Priok yang sempat berujuk rasa di kantor Kemenkumham, Rabu (22/1/2020) kemarin itu telah menerima permohonan maaf yang disampaikan Yasonna.
"Enggak lah, sudah selesai per hari tadi malam, sama Tanjung Priok, Pak Yasonna wis selesai. Apresiasi sudah, tidak perlu diperpanjang," ujar Sahroni di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (23/1/2020).
Diketahui, atas ucapannya mengenai Tanjung Priok, muncul petisi yang menginginkan agar Yasonna mundur dari jabatannya sebagai Menkum HAM.
Terkait hal itu, Sahroni tidak sependapat dan menilai hal itu sangat berlebihan. Ia berujar munculnya petisi dengan permasalahan Tanjung Priok tidak ada kaitan.
"Enggak, Itu berlebihan. Itu kan ada orang yang mungkin ada urusan yang berbeda. Karena Tanjung Priok dengan Pak Yasonna terkait masalah Tanjung Priok dengan Menteng," katanya.
"Tapi kalau akhirnya ada perbedaan yang bikin petisi Menkumham mundur saya enggak setuju. Pak yasonna punya kinerja yang baik kok ngapain harus mundur," sambung Sahroni.
Sebelumnya, Menkumham Yasonna Laoly akhirnya meminta maaf kepada warga Tanjung Priok pada Rabu (22/1/2020).
Ia meminta maaf karena sudah menyinggung perasaan warga karena menyatakan Tanjung Priok sebagai daerah rawan kriminal akibat miskin.
Baca Juga: Kasus Harun Masiku, Ferdinand: Drama Paling Busuk, Yasonna Layak Mundur!
Permintaan maaf itu disampaikan Yasonna secara terbuka melalui konferensi pers yang digelar di Gedung Kemenkumham, Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (22/1/2020) sore.
"Maka saya menyampaikan permohonan maaf, akan tetapi saya sekali lagi sampaikan, saya sedikit pun tidak mempunyai maksud seperti itu," kata Yasonna.
Dalam kesempatan ini, Yasonna menjelaskan pernyataannya berdasar pada pengetahuan ilmiah sehingga bisa dipertanggungjawabkan juga secara ilmiah.
"Sebenarnya apa yang saya sampaikan itu kan penjelasan ilmiah, seharusnya ditanggapi secara ilmiah bukan secara politik. Karena dipelitir-pelintir ada beda informasi yang disampaikan ke publik sehingga adanya perbedaan pendapat," ucapnya.
Untuk diketahui, kemarahan warga Tanjung Priok ini bermula dari pernyataan Yasonna saay berkunjung ke Lapas Narkotika Kelas IIA, Jatinegara, Jakarta pada Kamis (16/1/2020) lalu, Yasonna mengatakan kriminalitas muncul akibat dari kemiskinan.
Untuk menjelaskan itu, dia mencontohkan anak yang lahir dari Tanjung Priok akan lebih kriminil ketimbang anak Menteng.
Berita Terkait
-
Kasus Harun Masiku, Ferdinand: Drama Paling Busuk, Yasonna Layak Mundur!
-
Koalisi Masyarakat Sipil akan Laporkan Menkumham Yasonna Laoly ke KPK
-
Ade Armando Bikin Petisi Desak Presiden Jokowi Pecat Menteri Yasonna Laoly
-
Tersinggung soal Tanjung Priok, Bebizie Ikut Demo Menteri Yasona
-
Janji Sowan ke Tokoh Tanjung Priok Usai Minta Maaf, Yasonna: Cari Waktu Pas
Terpopuler
- 5 Mobil Bekas Selevel Innova Budget Rp60 Jutaan untuk Keluarga Besar
- 5 Pilihan Ban Motor Bebas Licin, Solusi Aman dan Nyaman buat Musim Hujan
- 5 HP Memori 128 GB Paling Murah untuk Penggunaan Jangka Panjang, Terbaik November 2025
- 5 Mobil Keluarga Bekas Kuat Tanjakan, Aman dan Nyaman Temani Jalan Jauh
- Cara Cek NIK KTP Apakah Terdaftar Bansos 2025? Ini Cara Mudahnya!
Pilihan
-
Cuaca Semarang Hari Ini: Waspada Hujan Ringan, BMKG Ingatkan Puncak Musim Hujan Makin Dekat
-
Menkeu Purbaya Mau Bekukan Peran Bea Cukai dan Ganti dengan Perusahaan Asal Swiss
-
4 HP dengan Kamera Selfie Beresolusi Tinggi Paling Murah, Cocok untuk Kantong Pelajar dan Mahasiswa
-
4 Rekomendasi HP Layar AMOLED Paling Murah Terbaru, Nyaman di Mata dan Cocok untuk Nonton Film
-
Hasil Liga Champions: Kalahkan Bayern Muenchen, Arsenal Kokoh di Puncak Klasemen
Terkini
-
Bansos Tetap Jalan Meski Sumatera Terendam Bencana, PT Pos Indonesia Pastikan Penyaluran Aman
-
KPK Pertimbangkan Lakukan Eksekusi Sebelum Bebaskan Eks Dirut ASDP Ira Puspadewi, Ini Penjelasannya
-
Francine PSI Tagih Janji Pramono: kalau Saja Ada CCTV yang Memadai, Mungkin Nasib Alvaro Beda
-
Rano Karno: JIS Siap Hidup Lagi, Pemprov DKI Benahi Akses dan Fasilitas Pendukung
-
KPK Sudah Terima Surat Keppres Rehabilitasi, Eks Dirut ASDP Ira Puspadewi dan Rekan Segera Bebas
-
Mulai 2026, Periksa Kehamilan Wajib 8 Kali: Cara Pemerintah Turunkan Angka Kematian Ibu dan Bayi
-
KPK Ungkap Keppres Rehabilitasi Eks Dirut ASDP Ira Puspitasari Dikirim Pagi Ini
-
Menanti Keppres Turun, Keluarga Eks Dirut ASDP Ira Puspadewi Sudah Tunggu Sejak Subuh di Rutan KPK
-
Isu Pembabatan Mangrove untuk Rumah Pribadi Mencuat, Komisi IV DPR Desak Investigasi Pemerintah
-
Menkes Sesalkan Kematian Ibu Hamil di Papua, Janji Perbaikan Layanan Kesehatan Agar Tak Terulang