Suara.com - Dewan Pengurus Pusat (DPP) Partai Berkarya menyebut banyak kader yang enggan menerima efek negatif dari kasus korupsi pengadaan Alquran. Dalam kasus tersebut diduga terlibat di dalamnya Sekjen Partai Berkarya Priyo Budi Santoso dan Ketua DPP Vasco Ruseimy.
DPP Partai Berkarya pun memberikan waktu kepada Priyo dan Vasco untuk segera mundur dari jabatannya hingga dua bulan mendatang.
Ketua DPP Partai Berkarya Andi Badaruddin Picunang mengatakan bahwa para kader kerap berkomunikasi melalui WhatsApp hingga melakukan pertemuan untuk membicarakan terkait kasus yang diduga melibatkan Priyo dan Vasco.
"Saya kira keluarga besar Partai Berkarya melihat partai ini tidak ingin menjadi bahan olok-olokan lawan politik karena mempekerjakan orang-orang yang terlibat proses hukum," kata Andi di Kantor DPP Partai Berkarya, Jalan Pangeran Antasari, Jakarta Selatan, Jumat (24/1/2020).
"Apalagi kasusnya sangat mencederai bangsa kita apalagi umat Islam dalam kasus (korupsi pengadaan) kitab suci," sambungnya.
Dengan begitu DPP Partai Berkarya akan mengajukan rekomendasi kepada Ketua Umum Partai Berkarya yakni Hutomo Mandala Putra alias Tommy Soeharto agar segera menonaktifkan Priyo dan Vasco dari jabatannya.
Opsi lain yang bisa diambil kata dia, adalah meminta Priyo dan Vasco untuk sadar segera mengundurkan diri dari jabatannya.
"(Kalau tidak) maka kemungkinan besar keluarga besar Berkarya mendesak DPP untuk menggelar munas untuk evaluasi secara keseluruhan kepengurusan yang ada di Partai Berkarya," pungkasnya.
Baca Juga: Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto Diperiksa KPK
Berita Terkait
Terpopuler
- 4 Model Honda Jazz Bekas Paling Murah untuk Anak Kuliah, Performa Juara
- 7 Rekomendasi HP RAM 12GB Rp2 Jutaan untuk Multitasking dan Streaming
- 4 Motor Matic Terbaik 2025 Kategori Rp 20-30 Jutaan: Irit BBM dan Nyaman Dipakai Harian
- BRI Market Outlook 2026: Disiplin Valuasi dan Rotasi Sektor Menjadi Kunci
- Pilihan Sunscreen Wardah yang Tepat untuk Umur 40 Tahun ke Atas
Pilihan
-
Timnas Indonesia U-22 Gagal di SEA Games 2025, Zainudin Amali Diminta Tanggung Jawab
-
BBYB vs SUPA: Adu Prospek Saham, Valuasi, Kinerja, dan Dividen
-
6 HP Memori 512 GB Paling Murah untuk Simpan Foto dan Video Tanpa Khawatir
-
Pemerintah Bakal Hapus Utang KUR Debitur Terdampak Banjir Sumatera, Total Bakinya Rp7,8 T
-
50 Harta Taipan RI Tembus Rp 4.980 Triliun, APBN Menkeu Purbaya Kalah Telak!
Terkini
-
Tak Cukup di Jabar, TikToker Resbob Kini Resmi Dilaporkan ke Polda Metro Jaya
-
Harga Diri Bangsa vs Air Mata Korban Bencana Sumatera, Sosok Ini Sebut Donasi Asing Tak Penting
-
Tembus Proyek Strategis Nasional hingga Energi Hijau, Alumni UPN Angkatan 2002 Ini Banjir Apresiasi
-
Implementasi Pendidikan Gratis Pemprov Papua Tengah, SMKN 3 Mimika Kembalikan Seluruh Biaya
-
Boni Hargens: Reformasi Polri Harus Fokus pada Transformasi Budaya Institusional
-
Alarm Keras DPR ke Pemerintah: Jangan Denial Soal Bibit Siklon 93S, Tragedi Sumatra Cukup
-
Pemprov Sumut Sediakan Internet Gratis di Sekolah
-
Bantuan Tahap III Kementan Peduli Siap Diberangkatkan untuk Korban Bencana Sumatra
-
Kasus Bupati Lampung Tengah, KPK: Bukti Lemahnya Rekrutmen Parpol
-
Era Baru Pengiriman MBG: Mobil Wajib di Luar Pagar, Sopir Tak Boleh Sembarangan