Dirjen Imigrasi Dicopot, Haris Azhar: Tanda Kasus Harun Dibikin Susah

Suara.com - Direktur Eksekutif Lokataru Haris Azhar menyebut bahwa pemecatan Dirjen Imigrasi Ronny F Sompie oleh Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly menandakan persoalan kasus Harun Masiku dibuat susah.

Hal ini disampaikan Haris saat hadir dalam acara Indonesia Lawyers Club bertajuk "Masiku, Lenyap Ditelan Angin" yang tayang pada Selasa (28/1/2020) malam.

"Mencopot Ronny Sompie di tengah keriuhan dari hal yang gelap ini, itu menandakan bahwa persoalan ini enggak simple, dibikin susah. Ada seseuatu yang besar barang kali," kata Haris seperti dikutip Suara.com, Rabu (29/1/2020).

Ia berpendapat bahwa bisa saja Harun Masiku juga tidak sadar kalau ada yang menjaganya.

"Taruh lah kita enggak berspekulasi soal tembok besar, tapi soal Ronny Sompie dicopot dari Dirjen menunjukkan bahwa kasus ini besar, karena penjelasan menteri bertabrakan kepentingan," kata Haris.

Ia melanjutkan, "Apakah karena ada juga double fungsi dari Ronny Sompie, yang dia punya background polisi?"

Haris menuntut kerja nyata dari para penegak hukum terutama baik imigrasi dan KPK. Bukan hanya soal menunggu waktu.

"Kita mau nunggu bahwa Harun Masiku akan muncul, enggak bisa. Kita harus jawab hari ini, jawaban kita hari ini akan menentukan kita mau ngapain," ujarnya.

Ia mengatakan abhwa persoalan Harun Masiku ini bukan cuma ini urusan waktu.

Baca Juga: Teror Corona, Menaker Ida Belum Bersikap soal Pekerja China di Indonesia

"Kalau soal telur ayam sudah keluar dan menetas itu soal waktu. Tapi nyari penjahat soal kerja," katanya dengan tegas.

Atas asalan itulah, Haris Azhar tidak setuju dengan pernyataan jubir KPK Ali Fikri yang menyebut kasus Harun Masiku adalah persoalan waktu.

Haris juga berharap hasil investigasi digital yang melacak tersangka buron Harun Masiku harus berupa data, bukan sebuah pernyataan.

"Investigasi IT itu tidak boleh keluar hasilnya berupa statement. Anda harus buktikan berupa data. Jejak digital itu berupa data di-print," katanya.

Tidak hanya sistem yang harus diinvestigasi, tapi juga orang yang menyampaikan informasi itu harus diperiksa, menurut Haris.

Ia mengatakan, "Yang harus diinvestigasi bukan hanya sistemnya, tapi soal menteri minta informasi soal siapa, pada tanggal berapa, siapa yang menjawab, mengacu pada SOP dimana, apakah Ronny Sompie yang berbohong ngasih informasi, atau menterinya yang langsung potong ke bawah ngambil informasi, itu juga yang harus diinvestigasi."