Suara.com - Video yang memperlihatkan Musala di Perum Agape, Desa Tumaluntung, Kabupaten Minahasa Utara, Sulawesi Utara dirusak sejumlah orang viral di media sosial.
Menyikapi peristiwa tersebut, Ikatan Cendekiawan Muslim Se-Indonesia (ICMI) organisasi wilayah Sulawesi Utara menyurati Gubernur Sulawesi Utara (Sulut) Olly Dondokambey.
Surat ICMI ditunjukkan oleh Ketua Divisi Advokasi Hukum & HAM ICMI Sulut Ridwan.A.Nggilu melalui unggahannya di akun Twitter @NggiluRidwan, Kamis (30/1/2020).
ICMI menyebut bahwa tindakan merusak tempat ibadah umat muslim ini sangat tidak intoleran.
Tindakan itu "kontraporduktif" dengan giatnya usaha pemerintah Sulut yang tengah membangun sektor pariwisata. Dimana sektor pariwisata mengharapkan kondisi aman, nyaman, tentram dan damai serta bebas konflik di masyarakat.
Melalui suratnya, ICMI menyesalkan tindakan brutal itu karena bertentangan dengan asas Pancasila dan UUD 1945.
"Tindakan seperti inilah menurut kami yang dikategorikan radikalisme dan perlu ditertibkan, apalagi terjadi di Sulawesi Utara dengan jargon 'Torang Samua Ciptaan Tuhan - Torang Samua Basudara' yang harusnya kental denga budaya 'Si Tou Timou Tumou Tou'," tulis ICMI, seperti dikutip Suara.com.
Mereka juga khawatir peristiwa ini berpotensi meluas dan memancing konflik horizontal di tengah masyarakat.
Maka dari itu, ICMI meminta Olly Dondokambey untuk segera menurunkan aparat dan mengusut pelaku perusakan musala Desa Tumaluntung.
Baca Juga: Lahan Terbatas, Pemenuhan Rumah Sederhana di Yogyakarta Terkendala
Video perusakan musala tersebut diunggah oleh Ketua Cyber Indonesia Husin Alwi dalam akun Twitter pribadinya, @HusinShihab, Kamis (30/1/2020).
Tampak dalam video, sejumlah orang masuk ke dalam musala dan melakukan pengrusakan. Sambil berteriak, mereka menghancurkan dinding, mencopot tirai, dan merusak pagar.
Pada akhir video terdengar beberapa orang meminta untuk menghentikan tindakan tersebut.
Bersamaan dengan video ini, ikut viral foto spanduk yang berisi penolakan pendirian musala atau masjid di wilayah Desa Tumaluntung. Terdapat tiga poin alasan penolakan di sana.
Alasan yang tertulis di spanduk itu menyebutkan bahwa penduduk sekitar tidak mau terganggu kenyamanan hidupnya dan memprotes atas kebisingan TOA.
Husin Alwi yang mengunggah video itu memberikan komentar.
Berita Terkait
-
Viral Video Banjir Bandang Bondowoso, Lumpur dan Kayu Terjang Permukiman
-
Kocak! Enggak Terima Motor Tua Disita Polisi, Pemotor Ini Mewek Tak Karuan
-
Viral Video Monyet Menolak Diberi Pisang, Lebih Pilih Keripik
-
Viral Video Eks Bupati Nias Selatan Idealisman Dachi Dilempar Kotoran Babi
-
Heboh "Batas Hujan" di Jogja, Begini Penampakannya
Terpopuler
- 3 Pilihan Cruiser Ganteng ala Harley-Davidson: Lebih Murah dari Yamaha NMAX, Cocok untuk Pemula
- 7 Mobil Bekas Favorit 2025: Tangguh, Irit dan Paling Dicari Keluarga Indonesia
- 5 Mobil Bekas Punya Sunroof Mulai 30 Jutaan, Gaya Sultan Budget Kos-kosan
- 25 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 1 November: Ada Rank Up dan Pemain 111-113
- 5 HP Murah Terbaik dengan Baterai 7000 mAh, Buat Streaming dan Multitasking
Pilihan
-
Pemilik Tabungan 'Sultan' di Atas Rp5 Miliar Makin Gendut
-
Media Inggris Sebut IKN Bakal Jadi Kota Hantu, Menkeu Purbaya: Tidak Perlu Takut!
-
5 HP RAM 12 GB Paling Murah, Spek Gahar untuk Gamer dan Multitasking mulai Rp 2 Jutaan
-
Meski Dunia Ketar-Ketir, Menkeu Purbaya Klaim Stabilitas Keuangan RI Kuat Dukung Pertumbuhan Ekonomi
-
Tak Tayang di TV Lokal! Begini Cara Nonton Timnas Indonesia di Piala Dunia U-17
Terkini
-
Dorong Kedaulatan Digital, Ekosistem Danantara Perkuat Infrastruktur Pembayaran Nasional
-
AJI Gelar Aksi Solidaritas, Desak Pengadilan Tolak Gugatan Mentan Terhadap Tempo
-
Temuan Terbaru: Gotong Royong Lintas Generasi Jadi Kunci Menuju Indonesia Emas 2045
-
PSI Kritik Pemprov DKI Pangkas Subsidi Pangan Rp300 Miliar, Dana Hibah Forkopimda Justru Ditambah
-
Penerima Bansos di Jakarta Kecanduan Judi Online, DPRD Minta Pemprov DKI Lakukan Ini!
-
Pecalang Jakarta: Rano Karno Ingin Wujudkan Keamanan Sosial ala Bali di Ibu Kota
-
5 Fakta OTT KPK Gubernur Riau Abdul Wahid: Barang Bukti Segepok Uang
-
Di Sidang MKD: Ahli Sebut Ucapan Ahmad Sahroni Salah Dipahami Akibat Perang Informasi
-
TKA 2025 Hari Pertama Berjalan Lancar, Sinyal Positif dari Sekolah dan Siswa di Seluruh Indonesia
-
Aktivis Serukan Pimpinan Pusat HKBP Jaga Netralitas dari Kepentingan Politik