Suara.com - Bupati Natuna Abdul Hamid Rizal, Wakil Bupati Natuna Ngesti Yuni Suprapti, dan Ketua DPRD Natuna Andes Putra meminta pemerintah pusat membangun rumah sakit sebagai kompensasi polemik karantina WNI dari Wuhan, pusat virus corona di China. Hal itu mereka sampaikan saat bertemu dengan Komisi IX DPR RI di Senayan, Jakarta, Selasa (4/2/2020).
Bupati Abdul Hamid mengatakan keterlambatan informasi dari pusat ke Natuna soal penunjukkan lokasi karantina harus diimbangi dengan peningkatan dan pembangunan fasilitas rumah sakit di Natuna.
“Kami minta nanti dibangun rumah sakit yang lebih lengkap. Dan sekarang ini untuk mengatasi permasalahan itu kami minta dibantu peralatan yang kurang di RS kami,” kata Abdul di Kompleks Parlemen DPR RI.
Hal itu juga telah ia sampaikan kepada Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto saat bertemu di Kementerian Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan, Jakarta pagi tadi.
"Dan sekarang ini, untuk mengatasi permasalahan itu, kami minta dibantu peralatan yang kurang di RS kami, itu supaya segera juga diperhatikan oleh Pak Menteri Kesehatan. Jadi sudah kita bicarakan," ucapnya.
Abdul juga menyebut aksi penolakan warganya bukan karena tidak cinta dengan saudara WNI dari Wuhan, melainkan lebih kepada kecemasan masyarakat karena fasilitas kesehatan di Natuna belum canggih.
"Biasa, yang namanya orang kampung, belum pernah ada yang begitu, jadi merasa waswas," tegasnya.
Diketahui, tim evakuasi yang terdiri dari Kementerian Luar Negeri, Kementerian Kesehatan, Kementerian Perhubungan, Kementerian Komunikasi dan Informasi, TNI, Polri, dan BNPB telah mengevakuasi 238 WNI dari total 245 WNI yang berada di Wuhan, Hubei, China pada Sabtu (1/2/2020) kemarin.
Mereka di karantina di Lanud Raden Sadjad, Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau. Rencananya selama 14 hari mereka akan menjalani observasi dan monitoring yang diawasi oleh Kemenkes.
Baca Juga: Begini Situasi Tempat Isolasi WNI dari Wuhan di Natuna
Pemilihan lokasi karantina di Natuna membuat warga lokal khawatir virus corona akan masuk ke wilayahnya, mereka melakukan aksi demonstrasi bahkan hingga berujung kerusuhan pada Minggu (2/2/2020).
Berita Terkait
Terpopuler
- Pasca Penonaktifan, 3.000 Warga Kota Yogyakarta Geruduk MPP untuk Reaktivasi PBI JK
- 5 Pemain Top Dunia yang Berpotensi Ikuti Jejak Layvin Kurzawa Main di Super League
- 7 HP Xiaomi RAM 8 GB Termurah di Februari 2026, Fitur Komplet Mulai Rp1 Jutaan
- 7 HP Murah Terbaru 2026 Buat Gaming: Skor AnTuTu Tinggi, Mulai Rp1 Jutaan!
- 10 HP OPPO RAM 8 GB dari yang Termurah hingga Flagship 2026
Pilihan
-
Kembali Diperiksa 2,5 Jam, Jokowi Dicecar 10 Pertanyaan Soal Kuliah dan Skripsi
-
Geger! Pemain Timnas Indonesia Dituding Lakukan Kekerasan, Korban Dibanting hingga Dicekik
-
Polisi Jamin Mahasiswi Penabrak Jambret di Jogja Bebas Pidana, Laporan Pelaku Tak Akan Diterima
-
Komisi III DPR Tolak Hukuman Mati Ayah di Pariaman yang Bunuh Pelaku Kekerasan Seksual Anaknya
-
Bocah-bocah di Sarang Polisi: Asal Tangkap Perkara Aksi Agustus
Terkini
-
Potret Masalah Pangan Jakarta Jelang Ramadan, Apa Saja?
-
Saksi Kasus Suap Ijon Bekasi, Istri H.M Kunang Dicecar KPK Soal Pertemuan dengan Pengusaha Sarjan
-
Jaga Stabilitas Harga Daging Jelang Ramadan di Jakarta, Dharma Jaya Impor Ratusan Sapi
-
Santunan Korban Bencana Sumatra Disalurkan, Mensos Sebut Hampir Seribu Ahli Waris Terbantu
-
PDIP Sebut 100 Persen Warga Indonesia Bisa Mendapatkan BPJS Gratis, Begini Kalkulasinya
-
Adu Mulut Menteri Keuangan dan Menteri KKP Bikin PDIP Geram: Jangan Rusak Kepercayaan Pasar!
-
Wamensos Agus Jabo Cek Pembangunan Sekolah Rakyat Permanen di Sragen
-
Sudah Jatuh Tertimpa Tangga: Korban Penganiayaan di Cengkareng Kini Dilaporkan Balik Pelaku
-
Pemerintah Kucurkan Dana Tunggu Hunian Rp600 Ribu Per Bulan, Pembangunan Huntap Capai 15.719 Unit
-
Sengketa Lahan Bendungan Jenelata di Gowa, BAM DPR Desak Penyelesaian yang Adil bagi Warga