Suara.com - Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta menemukan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di kawasan Pluit Jakarta Utara, telah beralih fungsi. Bahkan mulai dijual dengan harga Rp 60 juta per meter.
Temuan ini dibagikan oleh anggota DPRD DKI Jakarta dari fraksi PDIP Ima Mahdiah ke media sosial.
Dalam cuitan yang diunggah Selasa (4/2/2020), Ima menjelaskan bahwa RTH di kawasan Pluit akan dibangun pusat bisnis.
"Salah satu fungsi dewan adalah pengawasan terhadap Pemprov DKI. Kemarin kami dari Fraksi PDI Perjuangan menemukan Ruang Terbuka Hijau yang akan dibangun pusat bisnis," tulis Ima melalui akun Twitter @imadya.
Berdasarkan penelusurannya, tanah di wilayah RTH yang digagas Ahok tersebut sudah mulai dipasarkan dengan harga Rp 60 juta per meter.
Ima mengatakan, fraksi PDIP di DPRD DKI Jakarta akan memanggil PT. Jakarta Propertindo (Jakpro) dan dinas terkait.
"Tindaklanjutnya apa? Perwakilan fraksi fraksi PDIP di Komisi B dan Komisi D akan memanggil Jakpro dan Tata Ruang. Ruang Terbuka Hijau akan dikembalikan sesuai dengan fungsinya," kata Ima.
Rata-rata warganet yang berkomentar di cuitan Ima, mendukung fraksi PDIP Jakarta untuk mengungkap kasus alih fungsi RTH tersebut.
Seperti komentar dari @kennol61 yang menulis, "Terimakasih fraksi PDIP, this finding is a big fish. Jangan berhenti sampai di sini, diproses secara hukum supaya tidak terulang. Gubernurnya benar-benar kewalahan mengurus Jakarta. Harusnya lempar handuk putih aja".
Baca Juga: Klaim Sudah Hijaukan Monas, Pemprov DKI Masih Utang Tanam 273 Pohon
"Hayoo..fraksi yang lain pada ke mana? Jangan meneng bae kalau tahu ada yang mau jual lahan hijau untuk urusan bisnis, " komentar dari @noroddien.
Untuk diketahui, upaya alih fungsi lokasi RTH yang dipersoalkan fraksi PDIP PRD DKI Jakarta sebelumnya sempat berhenti.
Saat era Ahok, kawasan tersebut disterilkan dari pedagang untuk dikembalikan kepada fungsi jalur hijau RTH.
Namun kekinian, beberapa alat berat ditemukan tampak sedang mengerjakan proyek pembangunan di sana. Alih fungsi RTH kawasan Pluit Jakarta Utara kembali terjadi.
Berita Terkait
-
Mangkir, KPK Jadwalkan Panggilan Kedua untuk Zulkifli Hasan
-
Bayar Pakai Voucher, PSK Gang Royal Diupah Rp 90 Ribu Sekali Naik Ranjang
-
Simpan 34 PSK di Penampungan Gang Royal, 7 Orang Jadi Tersangka
-
Kasus Korupsi RTH Pemkot Bandung Tahun 2012, KPK Resmi Tahan Dua Tersangka
-
Kementan Minta Dinas Pertanian Daerah Tolak Alih Fungsi Lahan
Terpopuler
- KPU Tak Bisa Buka Ijazah Capres-Cawapres ke Publik, DPR Pertanyakan: Orang Lamar Kerja Saja Pakai CV
- Cara Edit Foto Pernikahan Pakai Gemini AI agar Terlihat Natural, Lengkap dengan Prompt
- Anak Jusuf Hamka Diperiksa Kejagung Terkait Dugaan Korupsi Tol, Ada Apa dengan Proyek Cawang-Pluit?
- Dedi Mulyadi 'Sentil' Tata Kota Karawang: Interchange Kumuh Jadi Sorotan
- Ditunjuk Jadi Ahli, Roy Suryo Siapkan Data Akun Fufufafa Dukung Pemakzulan Gibran
Pilihan
-
Belajar dari Cinta Kuya: 5 Cara Atasi Anxiety Attack Saat Dunia Terasa Runtuh
-
Kritik Menkeu Purbaya: Bank Untung Gede Dengan Kasih Kredit di Tempat yang Aman
-
PSSI Diam-diam Kirim Tim ke Arab Saudi: Cegah Trik Licik Jelang Ronde 4 Kualifikasi Piala Dunia 2026
-
Pemain Eropa Telat Gabung, Persiapan Timnas Indonesia Terancam Kacau Jelang Hadapi Arab Saudi
-
PSSI Protes AFC, Wasit Laga Timnas Indonesia di Ronde 4 Kok dari Timur Tengah?
Terkini
-
Mendagri Bagikan 2.000 Paket Sembako Kepada Warga Tanah Tinggi Dalam Peringatan HUT ke-15 BNPP
-
Kata-kata Menkeu Purbaya: Jangan Fomo soal Investasi! Doyan Belanja Gak Apa-apa Asal Sesuai Kantong
-
Siswi 13 Tahun Tewas Gantung Diri di Cipayung, Polisi Dalami Dugaan Bullying
-
Misteri Kursi Menko Polkam: Istana Bungkam, Nama Jenderal Purnawirawan Bintang Tiga Ini Santer
-
Teka-teki Menko Polkam Baru: Nama Mahfud MD hingga Letjen Purn. Djamari Chaniago Mencuat
-
Tokoh Senior PPP Bongkar Kelompok 'Lima Serangkai' di Balik Kudeta Suharso Monoarfa
-
Pemerintah Pastikan Pajak UMKM Tetap 0,5 Persen, Cak Imin: Harus Diterapkan Selamanya
-
Timeline Lengkap Kasus Pembunuhan Kacab Bank BUMN: Direncanakan 2 Bulan, Berakhir Gagal Total
-
APBD untuk Ciptakan Lapangan Kerja, Pemprov DKI Diingatkan Prioritaskan Warga KTP Jakarta
-
Protes Tanggul Viral, KTP Nelayan Cilincing Bakal Dicek, Wamen KKP: Mana Pendatang, Mana Warga Asli