Suara.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mengaku tak mengetahui keberadaan 191 pohon yang sudah ditebang karena revitalisasi sisi selatan kawasan Monumen Nasional (Monas). Namun batang pohon itu diyakini tidak dijual.
Sekretaris Daerah (Sekda) Saefullah menyebut ratusan pohon itu ditebang karena tak lagi ada opsi lain untuk menjalankan proyek. Namun ia meyakini batang tak dijual karena tak ada nilainya.
"Enggak lah. Saya yakin enggak ada nilainya," ujar Saefullah di Balai Kota, Jakarta Pusat, Selasa (4/2/2020).
Menurutnya berita acara soal penebangan pohon itu ada di Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang (Citata). Meski demikian, ia tidak mengetahui dibawa ke mana batang pohon itu setelah ditebang.
"Batang pohon ya saya mana tahu," jelasnya.
Ia juga meyakini tidak ada pohon yang bernilai tinggi jutaan rupiah seperti Mahoni. Menurutnya tidak ada pohon besar yang mencirikan pohon mahal itu.
"Kamu lihat mahoni di mana? Kamu cek saja nggak besar kok pohonnya," pungkasnya.
Nasib ratusan pohon yang ditebang di kawasan Monumen Nasional (Monas) karena proyek revitalisasi menjadi pertanyaan. Dinas Kehutanan (Dishut) DKI selaku pihak yang bertanggung jawab atas hal ini masih tak kunjung buka suara.
Kepala Dishut DKI Suzi Marsita padahal sudah pernah dipanggil oleh DPRD DKI untuk hadir di Rapat Pimpinan Gabungan (Rapimgab) yang digelar Selasa (29/1/2020). Namun Suzi malah mangkir dan bahkan tidak mengirim anak buahnya.
Baca Juga: Soal Monas Gundul, Kadis Pertamanan dan Hutan Kota: Jangan Tanya soal Pohon
Ketua fraksi PSI Idris Ahmad yang juga hadir dalam rapat itu mengatakan pihak DPRD butuh keterangan jelas dari Suzi soal nasib pohon yang ditebang. Menurutnya sejauh ini belum ada data kongkrit terkait jumlah hingga nasib potongan pohon itu.
"Kemarin Dishut memang tidak hadir saat Rapimgab. Rencananya kemarin kita klarifikasi. Pertemuan kemarin memang tidak ada dari pihak Pemprov yang bisa menjelaskan," ujar Idris saat dihubungi, Rabu (29/1/2020).
Menurutnya, pohon-pohon ini tidak bisa sembarangan tebang karena butuh bertahun-tahun untuk membesarkannya. Terlebih lagi salah satu jenisnya, pohon Mahoni memiliki harga yang cukup tinggi di pasaran.
Jika batang pohon harus dijual, maka Dishut disebutnya harus memberikan rincian penjualannya. Pohon mahoni itu, kata Idris, harganya bisa sampai Rp 3-5 juta per meter kubik.
"Jadi, seandainya kayu-kayu tersebut dijual, apakah uangnya masuk ke kas negara? Ada banyak hal yang masih gelap," jelasnya.
Berita Terkait
-
Besok, Sekretariat Negara Bahas Revitalisasi Monas, Mau Dilanjutkan?
-
Gunduli Monas Demi Revitalisasi, Pemprov: Apakah Haram atau Langgar Hukum?
-
Soal Monas Gundul, Kadis Pertamanan dan Hutan Kota: Jangan Tanya soal Pohon
-
Anies Kembali Hijaukan Monas, Warganet: Pohon Mahoni Mana, Kok Jadi Kecil?
-
Klaim Sudah Hijaukan Monas, Pemprov DKI Masih Utang Tanam 273 Pohon
Terpopuler
- 5 Rekomendasi Serum Malam untuk Hempas Flek Hitam Usia 50 Tahun ke Atas
- Kecil tapi Lega: Hatchback Bermesin Avanza Kini Cuma 50 Jutaan, Makin Layak Dilirik?
- Promo JCO Mei 2026, Paket Hemat Donat dan Kopi yang Sayang Dilewatkan
- Work to Run: 5 Sepatu Lari Hitam Polos yang Tetap Rapi di Kantor dan Nyaman Dipakai Lari
- 5 HP Redmi RAM 8 GB Memori 256 GB Termurah di Bawah Rp1,5 Juta, Spek Juara
Pilihan
-
Bejatnya Kiai Cabul Ashari di Pati: Ngaku Keturunan Nabi hingga Istri Orang Bebas Dicium
-
Mengungkap Jejak Pelarian Kiai Cabul Pati: Terendus Ritual di Kudus, Kini Raib Bak Ditelan Bumi
-
Diterpa Kontroversi dan Dilaporkan ke Bareskrim Terkait Ceramah JK, Ade Armando Mundur dari PSI
-
Lolos Blokade AS! Kapal Tanker Iran Rp 3,8 T Menuju Riau, Kemlu RI: Tak Langgar Hukum
-
Kapal Perang AS Dihantam 2 Rudal karena Coba Masuk Selat Hormuz, Klaim Iran
Terkini
-
Letjen TNI Agus Widodo Dikabarkan Resmi Jabat Wakil Kepala BIN, Gantikan Komjen Imam Sugianto
-
Nyawa di Ujung Shift: Mengungkap Jam Kerja Tak Manusiawi Dokter Internship dan Regulasi Kemenkes
-
Sama dengan TNI, Prabowo Batasi Jabatan Anggota Polri di Luar Institusi
-
Komitmen ESG Meningkat, Mengapa Data Logistik Masih Jadi Tantangan di Lapangan?
-
KPK Ingatkan Tunjangan Hakim Ad Hoc Harus Beriringan dengan Perbaikan Sistem Peradilan
-
AI Diklaim Bisa Jadi Solusi Mitigasi Banjir Rob dan Krisis Air Bersih, Gimana Caranya?
-
Indonesian Proposal Jadi Fokus Pertemuan Indonesia dan United Kingdom Intellectual Property Office
-
Idul Adha 2026 Tanggal Berapa? Penetapan Versi Muhammadiyah dan Pemerintah Diprediksi Sama
-
33 Tahun Kasus Marsinah Stagnan, Aktivis: Keadilan Tidak Bisa Digantikan Seremoni Gelar Pahlawan!
-
Daftar Harga Kambing Kurban 2026 Terbaru Mulai Rp1 Jutaan, Cek Rekomendasinya di Sini!