Suara.com - Penebangan 191 pohon di kawasan Monumen Nasional (Monas) dalam proyek revitalisasi memicu perdebatan di masyarakat.
Apalagi setelah Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mengganti pohon mahoni yang ditebang dengan pohon pule atau pulai.
Juru Bicara Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Sigit Widodo ikut menanggapi penggantian pohon mahoni tersebut.
Menurut Sigit, pohon pule yang ditanam oleh Pemprov DKI Jakarta baru-baru ini harganya lebih murah dari mahoni.
Hal ini disampaikan Sigit dalam cuitan yang diunggah melalui akun Twitter pribadinya, @sigitwid, Selasa (4/2/2020).
"Kalau dicek sekilas, pohon pule lebih murah dari pohon mahoni," tulis Sigit yang menunjukkan foto perbandingan harga pohon mahoni dan pule.
"Pohon pule berukuran besar bisa dibeli seharga Rp 8 juta, sedangkan Mahoni yang berukuran jauh lebih kecil, harganya Rp.12,3 juta," ungkap Sigit.
Sigit juga menyayangkan pohon mahoni yang ditebang telah berumur puluhan tahun. Menurutnya, harga kayu mahoni tersebut mencapai Rp 5 juta.
"Padahal, pohon mahoni yang ditebang sudah berumur puluhan tahun dan berukuran besar. Harga satu meter kubik kayu Mahoni itu sekitar Rp 3-5 juta, loh," kata Sigit.
Baca Juga: Ikut Melayat ke Gus Sholah, Hotman Paris Benarkan Sudah Pindah Agama?
Pertanyaan muncul kemudian terkait keberadaan batang kayu pohon mahoni yang ditebang.
"Jadi, masih untung lah ya, kalau pohon mahoni yang ditebang diganti pohon pule. Pertanyaannya, kayu mahoni hasil tebangan Monas sekarang di mana, Pak Anies Baswedan? Disimpan atau dijual?" tanya Sigit.
Sebelumnya, Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta, Saefullah mengatakan bahwa kawasan Monas sudah ditanam 300 pohon.
"Sedang dikerjakan perhari Minggu sore sudah ada 300 lebih di kawasan Monas dan sekitarnya sebagai pohon pengganti," ujar Saefullah.
Lebih dari 190 pohon yang ditebang lokasinya berada di bagian selatan Monas yang akan dibuat plaza untuk upacara dan air mancur.
Namun, Saefullah meyakini ratusan pohon yang ditebang tak dijual karena tak ada nilainya.
Berita Terkait
-
Revitalisasi Monas Kembali Picu Polemik, Tagar #MisteriPohonMahoni Bergema
-
Polemik Revitalisasi Monas, Gus Sahal: Tumben Anies Mingkem
-
Sekda Tak Tahu Ratusan Pohon Monas Ditebang: Gak Ada Nilainya Jika Dijual
-
KPK Usut Aliran Uang Suap Mesin Pesawat Garuda dari Mabua Harley Davidson
-
Besok, Sekretariat Negara Bahas Revitalisasi Monas, Mau Dilanjutkan?
Terpopuler
- 5 Mobil Bekas Selevel Innova Budget Rp60 Jutaan untuk Keluarga Besar
- 5 Pilihan Ban Motor Bebas Licin, Solusi Aman dan Nyaman buat Musim Hujan
- 5 HP Memori 128 GB Paling Murah untuk Penggunaan Jangka Panjang, Terbaik November 2025
- 5 Mobil Keluarga Bekas Kuat Tanjakan, Aman dan Nyaman Temani Jalan Jauh
- Cara Cek NIK KTP Apakah Terdaftar Bansos 2025? Ini Cara Mudahnya!
Pilihan
-
Tidak Ada Nasi di Rumah, Ibu di Makassar Mau Lempar Anak ke Kanal
-
Cuaca Semarang Hari Ini: Waspada Hujan Ringan, BMKG Ingatkan Puncak Musim Hujan Makin Dekat
-
Menkeu Purbaya Mau Bekukan Peran Bea Cukai dan Ganti dengan Perusahaan Asal Swiss
-
4 HP dengan Kamera Selfie Beresolusi Tinggi Paling Murah, Cocok untuk Kantong Pelajar dan Mahasiswa
-
4 Rekomendasi HP Layar AMOLED Paling Murah Terbaru, Nyaman di Mata dan Cocok untuk Nonton Film
Terkini
-
Darurat Banjir-Longsor Sumut, Bobby Nasution Fokus Evakuasi dan Buka Akses Jalur Logistik yang Putus
-
KPK Panggil Kakak Hary Tanoe dalam Kasus Bansos Hari Ini
-
Survei Terbaru Populi Center Sebut 81,7 Persen Publik Yakin Prabowo-Gibran Bawa Indonesia Lebih Baik
-
Heartventure Dompet Dhuafa Sapa Masyarakat Sumut, Salurkan Bantuan ke Samosir-Berastagi
-
Bansos Tetap Jalan Meski Sumatera Terendam Bencana, PT Pos Indonesia Pastikan Penyaluran Aman
-
KPK Pertimbangkan Lakukan Eksekusi Sebelum Bebaskan Eks Dirut ASDP Ira Puspadewi, Ini Penjelasannya
-
Francine PSI Tagih Janji Pramono: kalau Saja Ada CCTV yang Memadai, Mungkin Nasib Alvaro Beda
-
Rano Karno: JIS Siap Hidup Lagi, Pemprov DKI Benahi Akses dan Fasilitas Pendukung
-
KPK Sudah Terima Surat Keppres Rehabilitasi, Eks Dirut ASDP Ira Puspadewi dan Rekan Segera Bebas
-
Mulai 2026, Periksa Kehamilan Wajib 8 Kali: Cara Pemerintah Turunkan Angka Kematian Ibu dan Bayi