Suara.com - Partai Bulan Bintang (PBB) resmi melantik sebanyak 35 orang sebagai pengurus Dewan Pimpinan Pusat (DPP) baru di Balroom Hotel Aston Kartika, Tomang, Jakarta Barat, Kamis (6/2/2020) malam.
Dalam acara tersebut, turut hadir Presiden Joko Widodo (Jokowi), Wakil Presiden Maruf Amin, serta Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.
Ketua Umum PBB Yusril Izha Mahendra secara tegas menyatakan dukungan terhadap pemerintahan Jokowi-Maruf, meski kekinian belum ada kader PBB yang duduk di kursi pemerintahan.
"Walaupun partai ini tak berhasil menempatkan di DPR dan sampai saat ini juga belum ada wakil maupun individu dari PBB yang duduk di pemerintahan, PBB tetap mendukung pemerintah Republik Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin," ujar Yusril dalam sambutannya.
Yusril beranggapan, baik di dalam maupun di luar pemerintahan bukan menjadi soal. Baginya, memberi kontribusi bagi kepentingan bangsa menjadi prioritas partainya.
"Bagi kami berada di dalam atau pun di luar kekuasaan pemerintahan bukanlah menjadi sesuatu yang menjadi masalah. Yang penting bagi kami di mana pun kami berada kami akan tetap akan berbuat menyumbangkan sesuatu bagi kemaslahatan dan kepentingan bangsa negara," klaimnya.
Lebih jauh, Yusril menyebut kalau PBB tetap menempatkan diri sebagai pemecah masalah bangsa. Untuk itu, dia berharap agar PBB tetap bisa berkontribusi bagi Indonesia.
"Kami tidak ingin menjadi troublemaker sehingga menjadi beban dan menambah beban yang sudah dihadapi bangsa Indonesia," tutup Yusril.
Berikut ini susunan pengurus DPP PBB Periode 2019-2024:
Baca Juga: Nangis Memohon Jokowi Setop Tambang, Ahmad Yani: Saya Siap Mati di Istana
1. Ketua Umum : Yusril Ihza Mahendra
2. Wakil Ketua Umum Kompartemen Orpem: Sukmo Harsono
3. Wakil Ketua Umum Kompartemen Kaderisasi dan PPU: Norman Zainal,
4. Wakil Ketua Umum Kompartemen Polhukam: Mayjend (Purn) Tatang Zaenudin
5. Wakil Ketua Umum Kompartemen Ekonomi dan Koperasi: Fuad Zakaria
6. Ketua Bidang Organisasi Internal: Husni Jumat
Berita Terkait
-
Tangkal Virus Corona ke Indonesia, PBB Dukung Penuh Kebijakan Jokowi
-
Puji Yusril di Depan Pengurus Baru PBB, Jokowi Minta ke Depan Dibantu Lagi
-
Nangis Memohon Jokowi Setop Tambang, Ahmad Yani: Saya Siap Mati di Istana
-
Kisah Balita Korban Bencana di Bogor Alami Koma yang Dicari Presiden
-
Dalih Pesta Kecil-kecilan, Prabowo Akui Malu Undang Jokowi di HUT Gerindra
Terpopuler
- Anak Jusuf Hamka Diperiksa Kejagung Terkait Dugaan Korupsi Tol, Ada Apa dengan Proyek Cawang-Pluit?
- Cara Edit Foto Pernikahan Pakai Gemini AI agar Terlihat Natural, Lengkap dengan Prompt
- Panglima TNI Kunjungi PPAD, Pererat Silaturahmi dan Apresiasi Peran Purnawirawan
- KPU Tak Bisa Buka Ijazah Capres-Cawapres ke Publik, DPR Pertanyakan: Orang Lamar Kerja Saja Pakai CV
- Dedi Mulyadi 'Sentil' Tata Kota Karawang: Interchange Kumuh Jadi Sorotan
Pilihan
-
Investor Mundur dan Tambahan Anggaran Ditolak, Proyek Mercusuar Era Jokowi Terancam Mangkrak?
-
Desy Yanthi Utami: Anggota DPRD Bolos 6 Bulan, Gaji dan Tunjangan Puluhan Juta
-
Kabar Gembira! Pemerintah Bebaskan Pajak Gaji di Bawah Rp10 Juta
-
Pengumuman Seleksi PMO Koperasi Merah Putih Diundur, Cek Jadwal Wawancara Terbaru
-
4 Rekomendasi HP Tecno Rp 2 Jutaan, Baterai Awet Pilihan Terbaik September 2025
Terkini
-
AGRA Sebut Longsor di PT Freeport Hanya Puncak Gunung Es dari Eksploitasi Mineral di Papua
-
Media Luar Negeri: AS Menyusup Tunggangi Demo Nepal dan Indonesia?
-
Kapolri Listyo Sigit Mau Dicopot Prabowo Lewat Komisi Reformasi Polri? Begini Fakta versi Istana!
-
Raja Ampat Kembali Dikeruk PT Gag Nikel, Susi Pudjiastuti ke Prabowo: Kerusakan Mustahil Termaafkan!
-
Di Balik Ledekan Menkeu Purbaya ke Rocky Gerung, Malah Diduga Sarkas pada Jokowi
-
Bikin Gempar Warga Cipayung, Polisi Buru Orang Tua Pembuang Bayi di Waduk Cilangkap
-
Soal Kemungkinan Periksa Ketua Umum PBNU Gus Yahya dalam Kasus Haji, Begini Jawaban KPK!
-
YLBHI Desak Tim Independen Komnas HAM Dkk Usut Dugaan Pelanggaran HAM Berat pada Kerusuhan Agustus
-
KPK Dalami Dugaan Jual Beli Kuota Haji Melalui Pemeriksaan Ustaz Khalid Basalamah
-
YLBHI Soroti Ada Apa di Balik Keengganan Pemerintah Bentuk TGPF Ungkap Kerusuhan Agustus 2025?