Hari Pers Nasional dan Orde Baru, Tepatkah Perayaan HPN 9 Februari?

Pada era itu, PWI adalah satu-satunya organisasi wartawan yang diakui dan diizinkan oleh pemerintah.

Semasa Orba berkuasa, PWI menjadi kepanjangan tangan pemerintah yang otoriter. Di tangan Soeharto selama 32 tahun, pers dikekang dan tidak ada kebebasan.

Pada akhir-akhir masa pemerintahan Soeharto, PWI memaklumi pembredelan sejumlah media.

Kapan hari yang tepat sebagai HPN?

Sejarawan senior, Asvi Warman Adam berpandangan hari pers nasional harus berdasarkan peristiwa yang bisa dipertanggungjawabkan sebagai tonggak pers Indonesia. Hal itu disampaikan Asvi kepada Suara.com beberapa waktu lalu.

Asvi memunyai ide mengacu pada kiprah Tirto Adhi Soerjo dan Abdoel Rivai. Keduanya tokoh pers Indonesia yang menjadi jurnalis dan menerbitkan surat kabar di era perjuangan kemerdekaan awal 1990-an.

Ia mengusulkan momentum bersejarah lain di Indonesia, seperti tanggal berdirinya Medan Prijaji (media pribumi pertama) pada 1 Januari 1907.

Sebagai alternatif, Asvi juga mengusulkan tanggal lahir Tirto Adhi Soerjo pada 7 Desember 1918 sebagai pengganti hari perayaan HPN.

Sejarah pers, pernah ditulis Ahmat Adam dalam buku “Sejarah Awal Pers dan Kebangkitan Kesadaran Keindonesiaan”.

Baca Juga: AJI-IJTI: Usulan Revisi HPN Perlu Disikapi Proporsional

Dalam buku itu disebutkan, masyarakat zaman VOC mulai menyadari manfaat pers sebagai penyampai kabar aturan hukum dan kebijakan pemerintah saat itu.

Pada 1831 terbit surat kabar partikelir yang pertama. Kemudian berkembang setelah itu, kelompok pribumi mengelola media massa sendiri.

Beberapa nama di antaranya adalah Tirto Adhi Soerjo yang mendirikan Medan Prijaji tahun 1907.

Namun, apakah betul Medan Prijaji sebagai surat kabar pribumi pertama?

Sebenarnya ada juga Abdoel Rivai yang lebih awal menerbitkan Bintang Hindia pada 1901.

Karenanya, penetapan Hari Pers Nasional bisa saja mengacu dari peristiwa sejarah yang dilakukan kedua tokoh itu.