Birokratis, Politikus PDIP Usul Jokowi Hapus Jabatan Menteri Koordinator

Suara.com - Politikus PDI Perjuangan Effendi Simbolon mengkritik keberadaan menteri-menteri koordinator dalam Kabinet Indonesia Maju Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Maruf Amin.

Effendi mengatakan, menteri-menteri koordinator itu tak menjalankan fungsinya secara efektif.

"Saya melihat fungsi menko enggak terlalu efektif, kecuali memperpanjang birokrasi yang akhirnya enggak penting juga begitu," kata Effendi dalam diskusi Polemik bertajuk  "100 Hari Kabinet Jokowi-Maruf" di Hotel Ibis Tamarin, Jakarta, Sabtu (8/2/2020).

Ia mengatakan, keberadaan menko justru membuat menteri-menteri biasa kebingungan harus bertanggungjawab kepada siapa.

"Jadi si menteri juga bingung dia bertanggung jawab ke siapa. we Wapres tapi kok via menko, atau ke presiden. Atau kemana, ke KSP?”

Anggota Komisi I DPR RI itu menilai, sebaiknya jabatan menko dihapus sehingga kinerja pemerintahan Jokowi – Maruf bisa cepat.

"Kalau mau lari kencang, enggak perlu ada menko. Semua menteri-menterinya adalah menteri yang langsung menerapkan kebijakan," katanya.

Untuk diketahui menteri-menteri koordinator antara lain Menko Polhukam Mahfud MD, Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan, Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto  dan Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy.

Baca Juga: Effendi Simbolon PDIP: Pemerintah Ini Nawacita Tapi Rasa Kapitalis Liberal