Suara.com - Rencana Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengubah Ruang Terbuka Hijau (RTH) Muara Karang kembali mendapatkan penolakan. Kali ini, Eks Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat yang menyampaikan penolakan itu.
Djarot bahkan meminta agar Anies mengubahnya kembali menjadi RTH seutuhnya. Menurutnya hal ini sesuai dengan rencana pembangunan RTH saat ia masih menjabat mendampingi eks Gubernur Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok.
"Tolong evaluasi, kalau saya sih minta kembalikan lagi menjadi RTH, justru fokus kita perbanyak RTH dan perbanyak ruang terbuka biru," ujar Djarot di kantor Muhammadiyah, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (10/2/2020).
Ia menyesalkan jika memang Anies berencana mengubah RTH menjadi pusat bisnis. Padahal, memperbanyak RTH merupakan salah satu solusi mengatasi banjir di Jakarta. Menurutnya, RTH harus dianggap sama halnya dengan waduk dan sungai yang harus dikeruk.
"Kalau kita mau atasi banjir di Jakarta, perbanyak RTH dan ruang terbuka biru dan rawat," jelasnya.
Meski demikian, ia mengaku belum mengetahui secara rinci soal kegunaan lahan itu. Jika memang lahan tersebut murni digunakan untuk RTH, maka ia menyesalkan adanya tindakan Anies itu.
"Kalau murni untuk RTH, ya jangan," pungkasnya.
Sebelumnya, Pemprov DKI Jakarta merencanakan pembangunan wisata kuliner di kawasan Muara Karang Jalan Pluit Karang Indah Timur, Pluit Penjaringan, Jakarta Utara. Rencana ini lantas mendapatkan protes karena dianggap mengganti fungsi utama penggunaan lahan.
Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono mengatakan, lahan di bantaran kali itu sudah direncanakan Gubernur Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok untuk menjadi Ruang Terbuka Hijau (RTH). Menurutnya memang lahan itu dari awal izinnya adalah untuk RTH bukan untuk kegiatan lain.
Baca Juga: Jadi Polemik, Anies Cek Aturan Proyek Kuliner Muara Karang di Lahan RTH
"Zamannya pak Ahok direlokasi untuk jadi RTH sebagaimana peruntukannya. Memang peruntukannya RTH itu," ujar Gembong saat dihubungi, Selasa (4/2/2020).
Berita Terkait
-
Jadi Polemik, Anies Cek Aturan Proyek Kuliner Muara Karang di Lahan RTH
-
Sebut Pusat Kuliner Muara Karang Aman, Eks Staf Ahok: PLN Enggak ke Lokasi?
-
Dekat Sutet, Pusat Kuliner di RTH Muara Karang Dianggap Berbahaya
-
Anies Sulap RTH jadi Pusat Kuliner, Dulu Zaman Ahok Bukan untuk Bisnis
-
Eks Staf Ahok: Kios Kuliner di RTH Muara Karang Dijual Rp 60 Juta per Meter
Terpopuler
- 19 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 5 Oktober: Ada 20.000 Gems dan Pemain 110-113
- Rhenald Kasali di Sidang ASDP: Beli Perusahaan Rugi Itu Lazim, Hakim Punya Pandangan Berbeda?
- Beda Pajak Tahunan Mitsubishi Destinator dan Innova Reborn, Lebih Ringan Mana?
- 3 Shio Paling Beruntung Pekan Kedua 6-12 Oktober 2025
- Jadwal dan Lokasi Penukaran Uang Baru di Kota Makassar Bulan Oktober 2025
Pilihan
-
Pihak Israel Klaim Kantongi Janji Pejabat Kemenpora untuk Datang ke Jakarta
-
Siapa Artem Dolgopyat? Pemimpin Atlet Israel yang Bakal Geruduk Jakarta
-
Seruan Menggetarkan Patrick Kluivert Jelang Timnas Indonesia vs Arab Saudi
-
Perbandingan Spesifikasi vivo V60 Lite 4G vs vivo V60 Lite 5G, Kenali Apa Bedanya!
-
Dana Transfer Dipangkas, Gubernur Sumbar Minta Pusat Ambil Alih Gaji ASN Daerah Rp373 T!
Terkini
-
Anggaran Dipangkas Rp 15 Triliun, Gubernur DKI Siapkan Obligasi Daerah, Menkeu Beri Lampu Hijau
-
Dicecar KPK Soal Kuota Haji, Eks Petinggi Amphuri 'Lempar Bola' Panas ke Mantan Menag Yaqut
-
Hotman 'Skakmat' Kejagung: Ahli Hukum Ungkap Cacat Fatal Prosedur Penetapan Tersangka
-
4 Fakta Korupsi Haji: Kuota 'Haram' Petugas Hingga Jual Beli 'Tiket Eksekutif'
-
Teror Bom Dua Sekolah Internasional di Tangesel Hoaks, Polisi: Tak Ada Libur, Belajar Normal!
-
Hotman Paris Singgung Saksi Ahli Kubu Nadiem: 'Pantas Anda Pakai BMW Sekarang, ya'
-
Regulasi Terus Berubah, Penasihat Hukum Internal Dituntut Adaptif dan Inovatif
-
LMS 2025: Kolaborasi Global BBC Ungkap Kisah Pilu Adopsi Ilegal Indonesia-Belanda
-
Local Media Summit 2025: Inovasi Digital Mama dan Magdalene Perjuangkan Isu Perempuan
-
KPK Bongkar Modus 'Jalur Cepat' Korupsi Haji: Bayar Fee, Berangkat Tanpa Antre