Suara.com - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan kerap disalahkan soal kontroversi rekomendasi untuk menggunakan Monas sebagai lintasan balap Formula E.
Polemik ini muncul karena Anies dalam suratnya kepada Ketua Komisi Pengarah Pembangunan Kawasan Medan Merdeka Pratikno, mengklaim telah mendapatkan rekomendasi dari Tim Ahli Cagar Budaya (TACB). Namun, ternyata TACB tak pernah mengeluarkan rekomendasi tersebut.
Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta Saefullah mengakui ada salah ketik dalam surat tersebut.
Ia menuding Kepala Biro Dalam Negeri yang membuat kesalahan itu.
Menurutnya, seharusnya bukan TACB yang mengeluarkan rekomendasi, melainkan Tim Sidang Pemugaran (TSP).
"Ada kesalahan ketik itu kemarin tertulis TACB (Tim Ahli Cagar Budaya) ya, seharusnya TSP (Tim Sidang Pemugaran)," ujar Saefullah di Balai Kota, Jakarta Pusat, Jumat (14/2/2020).
Saefullah menjelaskan, TACB tidak memiliki kewenangan untuk merekomendasi karena hanya menilai peringkat dari situs dari cagar budaya. Sementara, kata Saefullah, TSP memilikinya.
"TSP ini dia merekomendasikan ada sedikit metode, cara kerjanya supaya tidak hilang nilai-nilai budayanya," jelasnya.
Padahal, Kepala Dinas Kebudayaan (Disbud) DKI Iwan Hendri Wardhana mengatakan TSP tak memiliki hak untuk mengeluarkan rekomendasi. Kata Iwan, pihak yang berhak menerbitkannya rekomendasi itui adalah Disbud DKI.
Baca Juga: Daftar Kebohongan Anies versi Ferdinand, Singgung Soal Balapan Formula E
"Formula E itu kemudian bahwa surat rekomendasi itu tidak dikeluarkan oleh TACB maupun oleh TSP. Itu dulu. Rekomendasi itu surat yang dikeluarkan hanya dari kepala dinas kebudayaan," ujar Iwan di Balai Kota, Jakarta Pusat, Kamis (13/2/2020).
Ia juga mengklaim tidak ada kesalahan dalam penulisan rekomendasi. Bahkan Iwan mengaku tak ada kesalahan dalam penulisan rekomendasi dalam surat itu. Namun ketika diminta suratnya, ia enggan memberikannya.
"Ya jangan dong, dapur saya. Enak saja. Wah ini rekomendasi dapur saya. Pokoknya saya kasih ke Dinas Olahraga. Cari sendiri," kata dia.
Berita Terkait
-
Pengaspalan Sirkuit Formula E 2020 Jakarta, Ketua IMI Beberkan Dua Opsi
-
Daftar Kebohongan Anies versi Ferdinand, Singgung Soal Balapan Formula E
-
TOK! Formula E Digelar di Monas, Bukan di GBK
-
Ribut Formula E, Anies Dituding Bohong Soal Izin Tim Ahli Cagar Budaya
-
Surat untuk Balapan di Monas Jadi Polemik, Begini Respons Anies
Terpopuler
- KPK: Perusahaan Biro Travel Jual 20.000 Kuota Haji Tambahan, Duit Mengalir Sampai...
- Selamat Datang Elkan Baggott Gantikan Mees Hilgers Bela Timnas Indonesia, Peluangnya Sangat Besar
- Jangan Ketinggalan Tren! Begini Cara Cepat Ubah Foto Jadi Miniatur AI yang Lagi Viral
- Hari Pelanggan Nasional 2025: Nikmati Promo Spesial BRI, Diskon Sampai 25%
- Maki-Maki Prabowo dan Ingin Anies Baswedan Jadi Presiden, Ibu Jilbab Pink Viral Disebut Korban AI
Pilihan
-
Media Lokal: AS Trencin Dapat Berlian, Marselino Ferdinan Bikin Eksposur Liga Slovakia Meledak
-
Rieke Diah Pitaloka Bela Uya Kuya dan Eko Patrio: 'Konyol Sih, tapi Mereka Tulus!'
-
Dari Anak Ajaib Jadi Pesakitan: Ironi Perjalanan Karier Nadiem Makarim Sebelum Terjerat Korupsi
-
Nonaktif Hanya Akal-akalan, Tokoh Pergerakan Solo Desak Ahmad Sahroni hingga Eko Patrio Dipecat
-
Paspor Sehari Jadi: Jurus Sat-set untuk yang Kepepet, tapi Siap-siap Dompet Kaget!
Terkini
-
Sejarah Panjang Gudang Garam yang Kini Dihantam Isu PHK Massal Pekerja
-
Pengamat Intelijen: Kinerja Listyo Sigit Bagus tapi Tetap Harus Diganti, Ini Alasannya
-
Terungkap! Rontgen Gigi Hingga Tato Bantu Identifikasi WNA Korban Helikopter Kalsel
-
Misteri Dosen UPI Hilang Terpecahkan: Ditemukan di Lembang dengan Kondisi Memprihatinkan
-
Dugaan Badai PHK Gudang Garam, Benarkah Tanda-tanda Keruntuhan Industri Kretek?
-
Israel Bunuh 15 Jurnalis Palestina Sepanjang Agustus 2025, PJS Ungkap Deretan Pelanggaran Berat
-
Mengenal Tuntutan 17+8 yang Sukses Bikin DPR Pangkas Fasilitas Mewah
-
IPI: Desakan Pencopotan Kapolri Tak Relevan, Prabowo Butuh Listyo Sigit Jaga Stabilitas
-
Arie Total Politik Jengkel Lihat Ulah Jerome Polin saat Demo: Jangan Nyari Heroiknya Doang!
-
Sekarang 'Cuma' Dapat Rp65,5 Juta Per Bulan, Berapa Perbandingan Gaji DPR yang Dulu?