Suara.com - Indonesia utang Rp 3,9 triliun ke Jepang untuk menanggulangi bencana alam. Utang itu dipinjamkan Jepang dengan bentuk mata uang Jepang Yen sebesar 31,8 miliar yen.
Direktur Urusan Asia Pasifik Kementerian Luar Negeri RI Santo Darmosumarto dan Duta Besar Jepang untuk Indonesia Masafumi Ishii menandatangani utang itu.
"Proyek pinjaman yen ini bertujuan meningkatkan sistem penanggulangan bencana di Indonesia yang terintegrasi dengan mendorong perbaikan kebijakan dan sistem yang dijalankan oleh kementerian terkait," ucap Shimizu Kazuhiko, Konselor Bidang Ekonomi Kedutaan Besar Jepang di Jakarta.
Pinjaman melalui Program Peningkatan Ketahanan dan Pengelolaan Bencana atau Disaster Resilience Enhancement and Management Program (DREAM) diberlakukan dengan masa pengembalian 15 tahun dengan suku bunga ditetapkan sebesar 0,4 persen.
Pencairan dana oleh Jepang dilaksanakan secara bertahap pada 2019, 2020, dan 2021. Setelah penandatanganan pertukaran nota ini, Japan International Cooperation Agency (JICA) akan melakukan tindak lanjut dengan Kementerian Keuangan Indonesia. DREAM berfokus di empat bidang yang telah disetujui dan ditetapkan oleh pihak pemerintah Jepang dan Bappenas sebagai pelaksana di Indonesia.
Pertama, penguatan pemerintah dalam mengelola risiko bencana dengan menjadikan penanggulangan bencana sebagai hal utama, yang juga telah tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024.
Poin kedua dan ketiga masing-masing, yaitu peningkatan pengertian atas risiko bencana alam termasuk dengan evaluasi risiko, penggunaan peta ancaman bahaya, dan perbaikan sistem peringatan dini; dan peningkatan investasi untuk mengurangi risiko bencana alam.
Terakhir, mendorong pelaksanaan "pembangunan kembali yang lebih baik" (build back better/BBB) untuk pemulihan pascabencana, yang secara teknis dilakukan di provinsi Sulawesi tengah setelah bencana tsunami Palu untuk periode Januari 2019 hingga Desember 2021.
"Berdasarkan keempat bidang itu, kami akan melakukan penguatan strategi penanggulangan bencana di tingkat pemerintah pusat dan daerah, serta memperbaiki sistem peringatan dini banjir, gempa bumi dan tsunami," kata Kazuhiko menambahkan. (Antara)
Baca Juga: Naik Lagi, Utang Indonesia Hingga Oktober Capai Rp 5.609,2 Triliun
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Motor yang Jadi Mimpi Buruk Mekanik, Montir Langsung Pura-Pura Sibuk
- 5 Sunscreen Lokal untuk Hempas Flek Hitam, Lengkap dengan Review dan Harganya
- Sepatu Lari Cocok untuk Jalan Kaki? Ini 3 Sepatu Terbaik Menurut Pakar Beserta Harganya
- realme C100i Jadi Andalan Anak Muda, Baterai Awet 6 Tahun dan Reverse Charging
- Akhir Dilema PCX vs Vario: Skutik Baru Honda Hadir Bawa Kamera Dashcam dan Mesin Lebih Buas
Pilihan
-
4 Anggota TNI Penyiram Air Keras ke Andrie Yunus Dituntut 2,5 Tahun, Jaksa Sebut Aksi Balas Dendam
-
Eks Kepala BGN Dadan Hindayana Diperiksa Kejagung, Lodewyk Pusung dan Sony Sanjaya Ikut Diciduk
-
Eks Kepala BGN Dadan Hindayana Dijemput Kejagung, 2 Lainnya Dikejar untuk Ditangkap
-
KPK Gelar OTT di Kantor Imigrasi Jakarta Barat, Jadi Operasi Ke-11 Sepanjang 2026
-
Kejagung Geledah Kantor BGN, Dilakukan di Tengah Pencopotan Dadan dan Dugaan Jual Beli Titik MBG
Terkini
-
Tanggapi Kabar Dadan Hindayana Dijemput Kejagung, Dasco Ungkap DPR Sudah Lama Soroti BGN
-
Kantor BGN Digeledah dan Dadan Hindayana Dikabarkan Ditangkap Kejagung, Begini Respons Dasco
-
OTT di Jakarta Barat, KPK Amankan Kepala Imigrasi
-
Nasib Dadan Sepulang Haji: Dicopot dari Kepala BGN, Dijemput Kejagung
-
Copot Pimpinan BGN Dinilai Bukan Solusi, Program MBG Terancam Makin Karam
-
Duel Rekam Jejak Teddy Indra Wijaya vs Dino Patti Djalal, Prajurit Kopassus Lawan Diplomat LSE
-
Penyidik Kejagung Masuk Kantor BGN Sejak Dini Hari, Penggeledahan Masih Berlangsung Tertutup
-
BPPTKG Kerahkan Ekskavator, Area Terduga Sumber Gas Penyebab Kebakaran Misterius di Sleman Dibongkar
-
Siapa Lodewyk Pusung? Eks Petinggi BGN yang Diperiksa Kejagung, Ini Profilnya
-
Tak Ada Tuntutan Pecat Bagi 4 Anggota BAIS TNI Penyiram Air Keras Andrie Yunus