Suara.com - Kepala Sub Ditrektorat Dana Alokasi Khusus Nonfisik DJPK Kementerian Keuangan, Kresnadi Prabowo Mukti menyebut proses perubahan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) penyalurannya langsung kepada sekolah.
Menurut Krenadi, penyaluran dana BOS itu tak lagi akan dikirimkan lewat Pemerintah Daerah. Hal itu, kata Kresnadi untuk mengantisipasi dinamika yang terjadi di Pemda.
"Nah, jadi hah hal ini harus kami antisipasi kenapa hal ini terlambat karena memang beberapa dinamika koordinasi di Pemda, tidak bisa kami pungkiri ada beberapa dinamikanya, makanya dalam rangka menterjemahkan programnya Menteri, Pak Nadiem bertemu dengan Ibu SM (Sri Mulyani) seperti apa ini terobosan yang strategis," kata Kresnadi dalam diskusi bertajuk 'Skema Dana BOS, Kenapa Diubah?', di Jalan Wahid Hasyim, Jakarta Pusat, Sabtu (15/2/2020).
Dia mengatakan telah mengkaji sistem penyaluran dana BOS yang selama ini banyak keterlambatan tidak langsung diterima sekolah karena harus melalui beberapa tahapan. Maka itu, dengan diubahnya alur dana BOS ini diharapkan bisa langsung digunakan siswa untuk memenuhi kebutuhan di sekolah.
"Agar segera bisa dilaksanakan oleh sekolah langsung. Jadi bahasanya kami bisa menggerakkan roda perekonomian secara langsung jadi bagaimana menterjemahkan belanja itu bisa langsung sampai ke tingkat leveling yang paling rendah atau yang paling pucuk yang sama dengan kalo kita lihat dana desa yang juga barusan kemarin ada terobosan langsung ke desa dalam hal ini adalah sekolah," ujar Kresnadi.
Kresnadi pun mengaku sempat menerima masukan bila terjadi keterlambatan dana BOS sampai ke sekolah, ternyata Kepala Sekolah lebih dahulu menalangi untuk kebutuhan di Sekolah.
"Jadi sebetulnya adalah dalam rangka menjawab beberapa keterlambatan dan ada kalanya atau sering kalanya teman-teman kepala sekolah itu nalangin biaya operasional dulu," kata dia.
"Paling tidak kalau sekarang itu uang sudah ada di sekolah dan bisa segera dilaksanakan jadi untuk menjawab keterlambatan dari proses pembelajaran siswa itu sendiri."
Baca Juga: Mendikbud: Guru Honorer Dibayar Dana BOS Rawan Penyimpangan
Berita Terkait
-
Penyaluran Dana BOS Diubah, Mendikbud: Lebih Fleksibel untuk Sekolah
-
Serah Terima Jenazah JB Sumarlin Kepada Pemerintah
-
Kampus Merdeka ala Mas Menteri Nadiem Makarim, Seperti Apa Konsepnya?
-
Mendagri Tito Sebut Dana Desa dan BOS Langsung Dikirim ke Kades dan Kepsek
-
Imbas Peraturan Nadiem, BSNP Tak Lagi Mengatur Soal-Soal USBN
Terpopuler
- 5 Rekomendasi Serum Malam untuk Hempas Flek Hitam Usia 50 Tahun ke Atas
- Promo JCO Mei 2026, Paket Hemat Donat dan Kopi yang Sayang Dilewatkan
- Kecil tapi Lega: Hatchback Bermesin Avanza Kini Cuma 50 Jutaan, Makin Layak Dilirik?
- Work to Run: 5 Sepatu Lari Hitam Polos yang Tetap Rapi di Kantor dan Nyaman Dipakai Lari
- Harga Beda Tipis: Mending Yamaha Gear Ultima, FreeGo atau X-Ride untuk Rumah Tangga?
Pilihan
-
Bejatnya Kiai Cabul Ashari di Pati: Ngaku Keturunan Nabi hingga Istri Orang Bebas Dicium
-
Mengungkap Jejak Pelarian Kiai Cabul Pati: Terendus Ritual di Kudus, Kini Raib Bak Ditelan Bumi
-
Diterpa Kontroversi dan Dilaporkan ke Bareskrim Terkait Ceramah JK, Ade Armando Mundur dari PSI
-
Lolos Blokade AS! Kapal Tanker Iran Rp 3,8 T Menuju Riau, Kemlu RI: Tak Langgar Hukum
-
Kapal Perang AS Dihantam 2 Rudal karena Coba Masuk Selat Hormuz, Klaim Iran
Terkini
-
Kader PSI Bro Ron Jadi Korban Pemukulan, Ahmad Ali: Siapapun Pelakunya Harus Bertanggung Jawab
-
Respons Kapolri Soal Reformasi Polri, Siap Tindak Lanjuti Rekomendasi di Depan Prabowo
-
Misteri Isi 10 Buku Reformasi Polri, Prabowo Setuju Kompolnas Diperkuat dan Jabatan Dibatasi
-
Hapus Jejak Masa Lalu! Ketua Komisi XIII DPR Setuju Hak untuk Dilupakan Masuk RUU HAM
-
Periksa Plt Bupati Cilacap, KPK Telusuri Pemerasan pada Periode Sebelumnya
-
Tak Ada Kementerian Keamanan, Polri Tetap di Bawah Presiden
-
33 Tahun Tanpa Keadilan, Kasus Marsinah Disebut Jadi Alarm Bahaya Kebangkitan Militerisme
-
KPK Periksa Eks Staf Ahli Menhub Terkait Dugaan Suap Proyek Jalur Kereta
-
Partai Buruh Kritik Sistem Pemilu Berbiaya Tinggi: Hanya Pemilik Modal dan Massa Besar yang Bertahan
-
Gibran Kecam Keras Pelecehan 50 Santriwati di Pati: Tidak Bisa Ditoleransi!