Suara.com - Eks Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah merespon larangan dari Sekretaris Kabinet Pramono Anung kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk berkunjung ke Kediri, Jawa Timur. Menurut Fahri, tidak ada siapapun yang bisa melarang Jokowi.
Fahri menyebut Jokowi hanya bisa dilarang oleh undang-undang. Lebih dari itu, apalagi terkait larangan ke Kediri, Fahri menilai hal tersebut cuma sekadar candaan.
"Enggak mungkin juga Pak Jokowi dilarang ya kan. Yang ngelarang Pak Jokowi itu cuma undang-undang. Yang lain si ya itu mungkin becanda saja kali," kata Fahri di Kawasan Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, Senin (17/2/2020).
Fahri juga enggan menanggapi serius soal larangan Jokowi untuk memijakan kaki di Kediri. Ia lebih menganggap apa yang disapaikan tersebut hanya berupa lelucon.
"Memang kalau pemerintahan itu kan ada faktor-faktor informalitasnya ya kan tapi itu hanya untuk lucu-lucu saja kan. Kalau ada klenik apa segala macam, mistik segala macam, itu kita anggap lucu-lucu jangan dianggap serius," ujar Fahri.
Sebelumnya Seskab Pramono Anung menyarankan Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak berkunjung ke Kediri, Jawa Timur. Alasannya agar Presiden Jokowi tidak dilengserkan. Apa hubungannya?
Terdapat mitos yang berkembang di masyarakat bahwa wilayah Kediri adalah wilayah wingit atau angker bagi Presiden RI. Presiden yang berani mengunjungi Kediri dipercayai kedudukannya akan dilengserkan.
Ada dua Presiden RI setelah mengunjungi Kediri dilengserkan, keduanya yakni Presiden Soekarno dan KH Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Nah, Pramono tak ingin Presiden Jokowi mengalami hal yang sama.
"Pak Kiai, terus terang saya termasuk yang menyarankan Bapak Presiden (Jokowi) tidak ke Kediri. Saya yang menyarankan," kata Pramono dalam sambutan di acara peresmian rusun di Ponpes Lirboyo, Sabtu (15/2/2020).
Baca Juga: Kunjungi Anak-anak di Balai Rehabilitasi, Iriana Jokowi Sampaikan 3 Pesan
"Karena saya juga masih ingat, ini mau percaya atau enggak, Gus Dur kundur (pulang) dari Lirboyo, tidak begitu lama gonjang-ganjing di Jakarta (berujung pelengseran Gus Dur)," sambung politikus PDI Perjuangan tersebut.
Menurut Pramono, wingit tersebut tidak berlaku untuk Wakil Presiden RI. Oleh karenanya, ia tidak pernah melarang Wakil Presiden KH Ma'ruf Amin apabila hendak berkunjung ke Kota Tahu tersebut.
"Kalau Pak Wapres biasanya tidak apa-apa," sebutnya.
Berita Terkait
Terpopuler
- TNI Mau Ambil Alih Kamtibmas? TB Hasanuddin: Itu Tugas Polri
- Cara Menata Isi Dompet yang Baik Menurut Feng Shui agar Rezeki Lebih Lancar
- 6 Tanda-Tanda Rumah Memiliki Energi Positif Chi yang Membuat Penghuni Tenang
- 5 Sunscreen untuk Flek Hitam Usia 30 Tahun ke Atas Sesuai Review dan Harga
- Media Italia Sebut Jay Idzes Masuk Radar PSG: Transfer Mewah untuk Sassuolo
Pilihan
-
Kampung Bahari Memanas! Massa Lawan BNN dan Brimob Pakai Petasan saat Gerebek Narkoba
-
Sudah Dibangun Sejak 2023, Sejauh Mana Bibit Sriwijaya Kemampo Pulihkan Hutan Sumsel?
-
Napak Tilas Jejak Kolonial Londo Ireng di Makam Kherkof Purworejo
-
100 Personel Damkar Masih Berjibaku Padamkan Kebakaran Gedung Bapenda DKI
-
Kantor Bapenda DKI Jakarta Dilalap si Jago Merah, Api Semakin Membesar
Terkini
-
Demi Jam Terbang, Persib Bandung Resmi Pinjamkan Henhen Herdiana ke PSM Makassar
-
Bejad, Oknum Guru Ngaji di Kota Serang Asusila Gadis Berusia 9 Tahun
-
Smart Stick Berbasis AI Karya Siswa Indonesia Dilirik Profesor China, Apa Keunggulannya?
-
Gamer Siap-Siap! Nintendo Switch dan Switch 2 Bakal Resmi Masuk Indonesia Desember 2026
-
Dorong Purnabakti Berwirausaha, BRI Hadirkan Kemudahan Pembiayaan Toko Mandiri Indogrosir
-
Buka Rekening BRI di Summarecon Bekasi, Nikmati Cashback Spesial BRImo!
-
200 Truk Kontainer di Tanjung Priok Diuji Emisi Demi Kejar Udara Bersih Pelabuhan
-
Andrie Yunus Alami Kecemasan Berat, KontraS Ungkap Kondisi Terkini
-
3 Juta KK Sudah Masuk Perlinsos Digital, Pemerintah Uji Sistem di 43 Daerah
-
Jepang-Rusia Memanas! Kunjungan Putin dengan Kapal Perang ke Kuril Bikin Tokyo Murka