Suara.com - Eks Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah merespon larangan dari Sekretaris Kabinet Pramono Anung kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk berkunjung ke Kediri, Jawa Timur. Menurut Fahri, tidak ada siapapun yang bisa melarang Jokowi.
Fahri menyebut Jokowi hanya bisa dilarang oleh undang-undang. Lebih dari itu, apalagi terkait larangan ke Kediri, Fahri menilai hal tersebut cuma sekadar candaan.
"Enggak mungkin juga Pak Jokowi dilarang ya kan. Yang ngelarang Pak Jokowi itu cuma undang-undang. Yang lain si ya itu mungkin becanda saja kali," kata Fahri di Kawasan Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, Senin (17/2/2020).
Fahri juga enggan menanggapi serius soal larangan Jokowi untuk memijakan kaki di Kediri. Ia lebih menganggap apa yang disapaikan tersebut hanya berupa lelucon.
"Memang kalau pemerintahan itu kan ada faktor-faktor informalitasnya ya kan tapi itu hanya untuk lucu-lucu saja kan. Kalau ada klenik apa segala macam, mistik segala macam, itu kita anggap lucu-lucu jangan dianggap serius," ujar Fahri.
Sebelumnya Seskab Pramono Anung menyarankan Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak berkunjung ke Kediri, Jawa Timur. Alasannya agar Presiden Jokowi tidak dilengserkan. Apa hubungannya?
Terdapat mitos yang berkembang di masyarakat bahwa wilayah Kediri adalah wilayah wingit atau angker bagi Presiden RI. Presiden yang berani mengunjungi Kediri dipercayai kedudukannya akan dilengserkan.
Ada dua Presiden RI setelah mengunjungi Kediri dilengserkan, keduanya yakni Presiden Soekarno dan KH Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Nah, Pramono tak ingin Presiden Jokowi mengalami hal yang sama.
"Pak Kiai, terus terang saya termasuk yang menyarankan Bapak Presiden (Jokowi) tidak ke Kediri. Saya yang menyarankan," kata Pramono dalam sambutan di acara peresmian rusun di Ponpes Lirboyo, Sabtu (15/2/2020).
Baca Juga: Kunjungi Anak-anak di Balai Rehabilitasi, Iriana Jokowi Sampaikan 3 Pesan
"Karena saya juga masih ingat, ini mau percaya atau enggak, Gus Dur kundur (pulang) dari Lirboyo, tidak begitu lama gonjang-ganjing di Jakarta (berujung pelengseran Gus Dur)," sambung politikus PDI Perjuangan tersebut.
Menurut Pramono, wingit tersebut tidak berlaku untuk Wakil Presiden RI. Oleh karenanya, ia tidak pernah melarang Wakil Presiden KH Ma'ruf Amin apabila hendak berkunjung ke Kota Tahu tersebut.
"Kalau Pak Wapres biasanya tidak apa-apa," sebutnya.
Berita Terkait
Terpopuler
- 6 Mobil Hybrid Paling Murah dan Irit, Cocok untuk Pemula
- 7 HP Terbaru di 2026 Spek Premium, Performa Flagship Mulai Rp3 Jutaan
- Bedak Apa yang Tahan Lama? Ini 5 Produk yang Bisa Awet hingga 12 Jam
- Bedak Apa yang Bikin Muka Glowing? Ini 7 Rekomendasi Andalannya
- 7 Sepatu Running Adidas dengan Sol Paling Empuk dan Stabil untuk Pelari
Pilihan
-
Ucap Sumpah di atas Alkitab, Keponakan Prabowo Sah Jabat Deputi Gubernur BI
-
Liburan Keluarga Berakhir Pilu, Bocah Indonesia Ditabrak Mati di Singapura
-
Viral Oknum Paspampres Diduga Aniaya Driver Ojol di Jakbar, Dipicu Salah Titik dan Kata 'Monyet'
-
Hasil Rapat DPR: Pasien PBI BPJS Tetap Dilayani, Pemerintah Tanggung Biaya Selama 3 Bulan
-
OJK Bongkar Skandal Manipulasi Saham, PIPA dan REAL Dijatuhi Sanksi Berat
Terkini
-
Dharma Pongrekun Soal Virus Nipah: Setiap Wabah Baru Selalu Datang dengan Kepentingan
-
Di Persidangan, Noel Sebut Purbaya Yudhi Sadewa 'Tinggal Sejengkal' ke KPK
-
Rano Karno Ungkap Alasan Jalan Berlubang di Jakarta Belum Tertangani Maksimal
-
Percepat Pemulihan Pascabencana Sumatra, Mendagri-BPS Bahas Dashboard Data Tunggal
-
Ironi 'Wakil Tuhan': Gaji Selangit Tapi Masih Rakus, Mengapa Hakim Terus Terjaring OTT?
-
Gus Ipul Tegaskan Realokasi PBI JKN Sudah Tepat
-
Skandal Suap DJKA: KPK Dalami Peran 18 Anggota DPR RI Periode 2019-2024, Ini Daftar Namanya
-
Kabar Baik! Istana Percepat Hapus Tunggakan BPJS Triliunan, Tak Perlu Tunggu Perpres?
-
Gus Ipul Tegaskan Percepatan Sekolah Rakyat Nias Utara Prioritas Utama Presiden Prabowo
-
Survei IPI: Sjafrie Sjamsoeddin Hingga Purbaya Masuk Bursa Bakal Capres 2029