Suara.com - Eks Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah merespon larangan dari Sekretaris Kabinet Pramono Anung kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk berkunjung ke Kediri, Jawa Timur. Menurut Fahri, tidak ada siapapun yang bisa melarang Jokowi.
Fahri menyebut Jokowi hanya bisa dilarang oleh undang-undang. Lebih dari itu, apalagi terkait larangan ke Kediri, Fahri menilai hal tersebut cuma sekadar candaan.
"Enggak mungkin juga Pak Jokowi dilarang ya kan. Yang ngelarang Pak Jokowi itu cuma undang-undang. Yang lain si ya itu mungkin becanda saja kali," kata Fahri di Kawasan Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, Senin (17/2/2020).
Fahri juga enggan menanggapi serius soal larangan Jokowi untuk memijakan kaki di Kediri. Ia lebih menganggap apa yang disapaikan tersebut hanya berupa lelucon.
"Memang kalau pemerintahan itu kan ada faktor-faktor informalitasnya ya kan tapi itu hanya untuk lucu-lucu saja kan. Kalau ada klenik apa segala macam, mistik segala macam, itu kita anggap lucu-lucu jangan dianggap serius," ujar Fahri.
Sebelumnya Seskab Pramono Anung menyarankan Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak berkunjung ke Kediri, Jawa Timur. Alasannya agar Presiden Jokowi tidak dilengserkan. Apa hubungannya?
Terdapat mitos yang berkembang di masyarakat bahwa wilayah Kediri adalah wilayah wingit atau angker bagi Presiden RI. Presiden yang berani mengunjungi Kediri dipercayai kedudukannya akan dilengserkan.
Ada dua Presiden RI setelah mengunjungi Kediri dilengserkan, keduanya yakni Presiden Soekarno dan KH Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Nah, Pramono tak ingin Presiden Jokowi mengalami hal yang sama.
"Pak Kiai, terus terang saya termasuk yang menyarankan Bapak Presiden (Jokowi) tidak ke Kediri. Saya yang menyarankan," kata Pramono dalam sambutan di acara peresmian rusun di Ponpes Lirboyo, Sabtu (15/2/2020).
Baca Juga: Kunjungi Anak-anak di Balai Rehabilitasi, Iriana Jokowi Sampaikan 3 Pesan
"Karena saya juga masih ingat, ini mau percaya atau enggak, Gus Dur kundur (pulang) dari Lirboyo, tidak begitu lama gonjang-ganjing di Jakarta (berujung pelengseran Gus Dur)," sambung politikus PDI Perjuangan tersebut.
Menurut Pramono, wingit tersebut tidak berlaku untuk Wakil Presiden RI. Oleh karenanya, ia tidak pernah melarang Wakil Presiden KH Ma'ruf Amin apabila hendak berkunjung ke Kota Tahu tersebut.
"Kalau Pak Wapres biasanya tidak apa-apa," sebutnya.
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Mobil Sedan Bekas yang Jarang Rewel untuk Orang Tua
- 8 Promo Makanan Spesial Hari Ibu 2025, dari Hidangan Jepang hingga Kue
- 5 Sepatu Lari Hoka Diskon 50% di Sports Station, Akhir Tahun Makin Hemat
- 5 Rekomendasi Sepatu Lokal Senyaman Skechers Buat Jalan-Jalan, Cocok Buat Traveling dan Harian
- 6 Mobil Bekas untuk Pemula atau Pasangan Muda, Praktis dan Serba Hemat
Pilihan
-
Bencana Sumatera 2025 Tekan Ekonomi Nasional, Biaya Pemulihan Melonjak Puluhan Triliun Rupiah
-
John Herdman Dikontrak PSSI 4 Tahun
-
Bukan Sekadar Tenda: Menanti Ruang Aman bagi Perempuan di Pengungsian
-
4 Rekomendasi HP Xiaomi Murah, RAM Besar Memori Jumbo untuk Pengguna Aktif
-
Cek di Sini Jadwal Lengkap Pengumuman BI-Rate Tahun 2026
Terkini
-
Jurnalisme Masa Depan: Kolaborasi Manusia dan Mesin di Workshop Google AI
-
Suara.com Raih Top Media of The Year 2025 di Seedbacklink Summit
-
147 Ribu Aparat dan Banser Amankan Misa Malam Natal 2025
-
Pratikno di Gereja Katedral Jakarta: Suka Cita Natal Tak akan Berpaling dari Duka Sumatra
-
Kunjungi Gereja-Gereja di Malam Natal, Pramono Anung: Saya Gubernur Semua Agama
-
Pesan Menko Polkam di Malam Natal Katedral: Mari Doakan Korban Bencana Sumatra
-
Syahdu Misa Natal Katedral Jakarta: 10 Ribu Umat Padati Gereja, Panjatkan Doa untuk Sumatra
-
Melanggar Aturan Kehutanan, Perusahaan Tambang Ini Harus Bayar Denda Rp1,2 Triliun
-
Waspadai Ucapan Natal Palsu, BNI Imbau Nasabah Tidak Sembarangan Klik Tautan
-
Bertahan di Tengah Bencana: Apa yang Bisa Dimakan dari Jadup Rp 10 Ribu Sehari?