Suara.com - Staf Khusus Presiden Bidang Hukum Dini Shanti Purwono menyoroti unjuk rasa ratusan orang yang mengangkat tema Aksi 212 Berantas Mega Korupsi Selamatkan NKRI di dekat kawasan Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (21/2/2020).
Pihak Istana, kata dia mengharapkan konteks tuntutan yang bawa massa gabungan dari FPI, GNPF dan PA 212 sesuai dengan realitas di masyarakat.
"Demo 212 ya demo aja itu kan hak konstitusional warga negara, katanya bersuara memberikan pendapat pasal 28 ya, bagus-bagus aja, diharapkan demonya bersubstansi," ujar Dini di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (21/2/2020).
Dia pun meminta agar peserta aksi tersebut bisa menyuarakan pendapatnya di depan umum secara edukatif, bukan bersifat provokatif.
"Kalau memang demo-demo, apa yang menjadi keberatan disampaikan secara edukatif juga bukan hanya sekadar provokasi ramai-ramai akhirnya tawuran," ucap dia.
Lebih lanjut Dini menyebut aksi unjuk rasa yang digelar PA 212, GNPF dan FPI bisa menjadi catatan pemerintah.
"Kalau mau demo enggak apa-apa, itu kan jadi catatan juga buat pemerintah, oh itu ada ketidaksenangan nih, apa isunya, bagus juga kalau itu harus menjadi perhatian pemerintah," katanya.
Sebelumnya, Ketua PA 212 Slamet Maarif menyinggung ihwal peran penguasa soal keterkaitan soal masalah korupsi. Jika penguasa terlibat, dia meminta rakyat untuk melakukan revolusi.
"Kalau ternyata penguasa terlibat jadi skenario besar korupsi di Indonesia, kami akan tuntut segera revolusi, revolusi, revolusi takbir!," kata Slamet Maarif di atas mobil komando.
Baca Juga: Aksi 212 di Dekat Istana, Ratusan Polantas Dikerahkan Atur Lalin
Slamet menyebut, tindak pidana korupsi kekinian sudah merajalela. Dia mengatakan, tersebut berbanding terbalik dengan zaman-zaman sebelumnya.
"Saya lihat akhir-akhir ini banyak orang mati rasa, mati hatinya kenapa? Korupsi zaman sekarang jauh lebih dahsyat dari zaman sebelumnya," sambungnya.
"Ada yang katakan dulu zaman orde lama korupsi di bawah meja, masuk orde baru korupsi di atas meja. Zaman sekarang korupsinya sama meja-mejanya di bawa," tambah Slamet.
Slamet memberikan contoh soal cerita seorang ibu yang merugi akibat korupsi. Sang ibu, kata Slamet, mengumpulkan uang untuk anaknya kuliah. Hanya saja, saat anaknya kuliah uang itu sudah habis dikorupsi oleh orang lain.
"Ada ibu cerita bertahun-tahun, 17 tahun dia kumpulin uang untuk anaknya. Begitu kontrak selesai, anaknya mau kuliah uangnya enggak turun alhasil anaknya nggak bisa kuliah, kenapa, karena uangnya dikorupsi," kata Slamet.
Berita Terkait
-
Ketua PA 212: Dulu Korupsi Orba di Atas Meja, Sekarang Meja-mejanya Dibawa
-
KPAI Turun ke Lokasi Aksi 212, Temukan Anak-anak Merokok dan Belum Makan
-
Massa Aksi 212 Tolak Ahok Jadi Komut Pertamina dan Sebut Terlibat 10 Kasus
-
LIVE STREAMING: Jelang Sore, Massa Aksi 212 Masih Bertahan
-
Rehat Sejenak, Massa Aksi 212 Berantas Korupsi Tunaikan Ibadah Salat Ashar
Terpopuler
- Selamat Tinggal Jay Idzes? Sassuolo Boyong Amunisi Pertahanan Baru dari Juventus Jelang Deadline
- Kakek Penjual Es Gabus Dinilai Makin 'Ngelunjak' Setelah Viral, Minta Mobil Saat Dikasih Motor
- 4 Calon Pemain Naturalisasi Baru Era John Herdman, Kapan Diperkenalkan?
- 26 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 31 Januari 2026: Buru Gullit 117 OVR dan Voucher Draft Gratis
- Muncul Isu Liar Soal Rully Anggi Akbar Setelah Digugat Cerai Boiyen
Pilihan
-
Setiap Hari Taruhkan Nyawa, Pelajar di Lampung Timur Menyeberang Sungai Pakai Getek
-
Mundur Berjamaah, Petinggi OJK dan BEI Kalah dengan Saham Gorengan?
-
Kisah Pilu Randu Alas Tuksongo, 'Raksasa yang Harus Tumbang' 250 Tahun Menjadi Saksi
-
Insentif Mobil Listrik Dipangkas, Penjualan Mobil BYD Turun Tajam
-
Pasar Modal RI Berpotensi Turun Kasta, Kini Jepang Pangkas Rekemondasi Saham BEI
Terkini
-
Dari MBG Sampai ASRI, Presiden Prabowo Menggugah 4 Ribu Lebih Peserta Rakornas Kemendagri 2026
-
Eksekusi Brutal di Bali: Dua WNA Australia Dituntut 18 Tahun Penjara Kasus Pembunuhan Berencana
-
Eks Pejabat Kemendikbud Akui Terima Rp701 Juta dari Pemenang Tender Chromebook
-
Skandal Suap Jalur Kereta Api, KPK Cecar Direktur Kemenhub Jumardi Soal Aliran Dana dan Tender
-
Pantura Genuk Minim Genangan di Musim Hujan, Infrastruktur Pengendali Banjir Dioptimalkan
-
Satgas PKH Sedang Verifikasi Temuan PPATK Soal Hasil Penambangan Emas Ilegal Senilai Rp992 Triliun
-
Pandji Pragiwaksono Dicecar 48 Pertanyaan Usai Diperiksa Bareskrim: Saya Ikuti Prosesnya Saja
-
Lebih Ganas dari COVID-19, Menakar Kesiapan Indonesia Hadapi Virus Nipah yang Mematikan
-
Dirut Garuda dan Perwakilan Embraer Sambangi Istana, Bahas Rencana Pembelian Pesawat?
-
Jakarta Makin Gampang Tenggelam, Sudah Waktunya Benahi Tata Ruang?