Suara.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta pada jajarannya untuk memperkuat daya tahan serta daya saing ekonomi Indonesia. Hal tersebut merujuk pada dampak Virus Corona Covid-19 terhadap perekonomian Indonesia.
Daya saing dan daya tahan ekonomi yang dimaksud Jokowi dalam hal instrumen moneter maupun fiskal. Dari sisi instrumen moneter, Jokowi menyambut baik keputusan Bank Indonesia (BI) dalam menurunkan suku bunga.
"Dari sisi moneter saya menyambut positif keputsuan dari Bank Indonesia dalam menurunkan suku bunga, BI ratenya. Dan juga relaksasi moneter untuk mendukung pergerakan ekonomi nasional," kata Jokowi saat memimpin rapat terbatas di Kantor Presiden, Selasa (25/2/2020).
Dalam kesempatan itu Jokowi juga meminta agar kebijakan fiskal digunakan untuk mendorong sektor perekonomian Indonesia. Hal-hal tersebut meliputi sisi investasi dan konsumsi dalam rangka menggenjot sektor pariwisata.
Jokowi menuturkan, wilayah seperti Bali, Sulawesi Utara, dan Kepulauan Riau sebelumnya kerap dikunjungi turis China. Namun kekinian hal itu mengalami penurunan karena merebaknya vrus corona. Dengan demikian berdampak pada sektor pariwisata.
"Dimana daerah-daerah destinasi wisata inilah yang banyak dikunjungi turis-turis dari RRT. Dan kita tahu, kita sedang menghadapi tekanan akibat penurunan kunjungan wisatawan dari RRT," kata dia.
Guna mengatasi hal tersebut, Jokowi meminta agar kegiatan konferensi dalam negeri untuk keperluan MICE (Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition) dimaksimalkan. Dia juga meminta agar ada alternatif baru guna menjaring wisatawan asing berkunjung ke Indonesia.
"Serta ditingkatkan promosi yang menyasar ke pasar wisatawan manca negara yang sedang mencari alternatif destinasi wisata karena batal mengunjungi RRT, Korea dan Jepang," jelas Jokowi.
Eks Gubernur DKI Jakarta itu turut meminta agar seluruh kementerian dan lembaga segera mempercepat belanja anggaran. Sebab, hal itu mampu mempercepat pertumbuhan ekonomi dalam negeri.
Baca Juga: Genjot Pariwisata di Tengah Virus Corona, Pemerintah Akan Beri Diskon
"Untuk Mendagri diingatkan para gubernur agar merealisasikan belanja APBD di daerah masing-masing. Juga pastikan percepatan pencairan dana desa. Saya tahu beberapa sudah sampai di desa tapi dorong belanja sesuai dengan yang sudah mereka miliki," jelasnya.
Terakhir, Jokowi meminta agar defisit neraca transaksi berjalan bisa diturunkan. Sehingga, Indonesia mampu menekan sisi impor dari luar negeri.
"Saya minta langkah-langkah untuk menurunkan defisit transaksi berjalan, neraca perdagangan kita betul-betul dijalankan secara efektif dan di lapangan dikontrol. Sehingga kita bisa menekan impor. Saya kira ini yang jadi prioritas kita," tutupnya.
Berita Terkait
Terpopuler
- Breaking News! PSSI Resmi Umumkan Pelatih Timnas Indonesia
- 8 City Car yang Kuat Nanjak dan Tak Manja Dibawa Perjalanan Jauh
- 5 Rekomendasi Cushion Mengandung Skincare Anti-Aging Untuk Usia 40 Ke Atas
- Djarum Buka Suara soal Pencekalan Victor Hartono dalam Kasus Dugaan Korupsi Tax Amnesty
- 5 Smartwatch Terbaik untuk Olahraga dan Pantau Detak Jantung, Harga Mulai Rp300 Ribuan
Pilihan
-
Timnas Indonesia: U-17 Dilatih Timur Kapadze, Nova Arianto Tukangi U-20, Bojan Hodak Pegang Senior?
-
Harga Minyak Dunia Melemah, di Tengah Upaya Trump Tekan Ukraina Terima Damai dengan Rusia
-
Indonesia jadi Raja Sasaran Penipuan Lowongan Kerja di Asia Pasifik
-
Kisah Kematian Dosen Untag yang Penuh Misteri: Hubungan Gelap dengan Polisi Jadi Sorotan
-
Kisi-Kisi Pelatih Timnas Indonesia Akhirnya Dibocorkan Sumardji
Terkini
-
Sadis! Pembunuh Guru di OKU Ternyata Mantan Penjaga Kos, Jerat Leher Korban Demi Ponsel
-
Gebrakan Menhan-Panglima di Tambang Ilegal Babel Dikritik Imparsial: Pelanggaran Hukum, Tanda Bahaya
-
Otak Pembakar Rumah Hakim PN Medan Ternyata Mantan Karyawan, Dendam Pribadi Jadi Pemicu
-
Dari IPB hingga UGM, Pakar Pangan dan Gizi Siap Dukung BGN untuk Kemajuan Program MBG
-
Menhaj Rombak Skema Kuota Haji: yang Daftar Duluan, Berangkat Lebih Dulu
-
Isu Yahya Cholil Staquf 'Dimakzulkan' Syuriyah PBNU, Masalah Zionisme Jadi Sebab?
-
Siap-siap! KPK akan Panggil Ridwan Kamil Usai Periksa Pihak Internal BJB
-
Bukan Tax Amnesty, Kejagung Cekal Eks Dirjen dan Bos Djarum Terkait Skandal Pengurangan Pajak
-
Menhaj Irfan Siapkan Kanwil Se-Indonesia: Tak Ada Ruang Main-main Jelang Haji 2026
-
Tembus Rp204 Triliun, Pramono Klaim Jakarta Masih Jadi Primadona Investasi Nasional