Suara.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta pada jajarannya untuk memperkuat daya tahan serta daya saing ekonomi Indonesia. Hal tersebut merujuk pada dampak Virus Corona Covid-19 terhadap perekonomian Indonesia.
Daya saing dan daya tahan ekonomi yang dimaksud Jokowi dalam hal instrumen moneter maupun fiskal. Dari sisi instrumen moneter, Jokowi menyambut baik keputusan Bank Indonesia (BI) dalam menurunkan suku bunga.
"Dari sisi moneter saya menyambut positif keputsuan dari Bank Indonesia dalam menurunkan suku bunga, BI ratenya. Dan juga relaksasi moneter untuk mendukung pergerakan ekonomi nasional," kata Jokowi saat memimpin rapat terbatas di Kantor Presiden, Selasa (25/2/2020).
Dalam kesempatan itu Jokowi juga meminta agar kebijakan fiskal digunakan untuk mendorong sektor perekonomian Indonesia. Hal-hal tersebut meliputi sisi investasi dan konsumsi dalam rangka menggenjot sektor pariwisata.
Jokowi menuturkan, wilayah seperti Bali, Sulawesi Utara, dan Kepulauan Riau sebelumnya kerap dikunjungi turis China. Namun kekinian hal itu mengalami penurunan karena merebaknya vrus corona. Dengan demikian berdampak pada sektor pariwisata.
"Dimana daerah-daerah destinasi wisata inilah yang banyak dikunjungi turis-turis dari RRT. Dan kita tahu, kita sedang menghadapi tekanan akibat penurunan kunjungan wisatawan dari RRT," kata dia.
Guna mengatasi hal tersebut, Jokowi meminta agar kegiatan konferensi dalam negeri untuk keperluan MICE (Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition) dimaksimalkan. Dia juga meminta agar ada alternatif baru guna menjaring wisatawan asing berkunjung ke Indonesia.
"Serta ditingkatkan promosi yang menyasar ke pasar wisatawan manca negara yang sedang mencari alternatif destinasi wisata karena batal mengunjungi RRT, Korea dan Jepang," jelas Jokowi.
Eks Gubernur DKI Jakarta itu turut meminta agar seluruh kementerian dan lembaga segera mempercepat belanja anggaran. Sebab, hal itu mampu mempercepat pertumbuhan ekonomi dalam negeri.
Baca Juga: Genjot Pariwisata di Tengah Virus Corona, Pemerintah Akan Beri Diskon
"Untuk Mendagri diingatkan para gubernur agar merealisasikan belanja APBD di daerah masing-masing. Juga pastikan percepatan pencairan dana desa. Saya tahu beberapa sudah sampai di desa tapi dorong belanja sesuai dengan yang sudah mereka miliki," jelasnya.
Terakhir, Jokowi meminta agar defisit neraca transaksi berjalan bisa diturunkan. Sehingga, Indonesia mampu menekan sisi impor dari luar negeri.
"Saya minta langkah-langkah untuk menurunkan defisit transaksi berjalan, neraca perdagangan kita betul-betul dijalankan secara efektif dan di lapangan dikontrol. Sehingga kita bisa menekan impor. Saya kira ini yang jadi prioritas kita," tutupnya.
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Sampo Uban Sachet Bikin Rambut Hitam Praktis dan Harga Terjangkau
- 5 HP Helio G99 Termurah di Awal Tahun 2026, Anti Lemot
- 6 Rekomendasi HP OPPO Murah dengan Performa Cepat, RAM 8 GB Mulai Rp2 Jutaan
- 5 Rekomendasi Sepatu Adidas untuk Lari selain Adizero, Harga Lebih Terjangkau!
- 28 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 10 Januari 2026, Ada 15.000 Gems dan Pemain 111-115
Pilihan
-
Cek Fakta: Yaqut Cholil Qoumas Minta KPK Periksa Jokowi karena Uang Kuota Haji, Ini Faktanya
-
Hasil Akhir: Kalahkan Persija, Persib Bandung Juara Paruh Musim
-
Babak Pertama: Beckham Putra Bawa Persib Bandung Unggul atas Persija
-
Untuk Pengingat! Ini Daftar Korban Tewas Persib vs Persija: Tak Ada Bola Seharga Nyawa
-
Kriminalisasi Rasa Tersinggung: Mengadili Komedi 'Mens Rea' Pandji Pragiwaksono
Terkini
-
4 Poin Utama Rapat Terbatas Prabowo di Hambalang: Dari Industri Tekstil hingga Chip Masa Depan
-
Kecupan Hangat Puan dan Prananda untuk Megawati: Sisi Lain Kekeluargaan di Balik Rakernas PDIP 2026
-
Logika KPK: Staf Tak Mungkin Punya Rp4 M, Direksi Wanatiara Otak Suap Pajak?
-
KPK Aminkan Teori 'Kebocoran Negara' Prabowo, Kasus Pajak Tambang Jadi Bukti Nyata
-
Sinyal Tarif Transjakarta Naik Menguat? Anggaran Subsidi Dipangkas, Gubernur Buka Suara
-
KPK: Wajib Pajak Boleh Lawan Oknum Pemeras, Catat Satu Syarat Penting Ini
-
Kena OTT KPK, Pegawai Pajak Langsung Diberhentikan Sementara Kemenkeu
-
Antisipasi Risiko Perluasan, Tanah Ambles di Panggang Gunungkidul Segera Diuji Geolistrik
-
KPK Ungkap Akal Bulus Korupsi Pajak PT Wanatiara Persada, Negara Dibobol Rp59 M
-
5 Fakta OTT Kepala Pajak Jakut: Suap Rp6 Miliar Lenyapkan Pajak Rp59 Miliar