Suara.com - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengklaim telah memanggil pihak manajemen Mall AEON Jakarta Garden City setelah diserbu warga lantaran dianggap menjadi penyebab banjir di kawasan Cakung, Jakarta Timur.
Anies mengatakan, bersama jajarannya sudah menyantroni perusaahaan asal Jepang itu secara langsung pada Minggu (23/2/2020). Sementara pemanggilan terhadap manajemen dilakukan Senin (24/2/2020) kemarin.
"Minggu kami ke sana (Mall AEON) juga kemudian pengelola juga sudah dipanggil kemarin. Pengelola JGC itu dipanggil Senin kemarin," ujar Anies di pintu Air Manggarai, Senin (25/2/2020).
Di tempat yang sama, Sekretaris Daerah (Sekda) DKI, Saefullah mengatakan pihaknya sudah meminta manajemen JGC untuk menunaikan kewajibannya pada pertemuan dengan Pemprov.
Sesuai perjanjian, kata Saefullah, JGC harus menuntaskan pembangunan waduk beserta sistem drainasenya, menyediakan lahan waduk seluas 25 hektar, termasuk membuat sodetan.
"Jadi sudah diintruksikan kepada JGC untuk menunaikan kewajibannya yang tertuang dalam SIPPT (Surat Izin Penunjukan Penggunaan Tanah) yang di tandatanganin antara Pemprov dengan pihak JGC," jelasnya.
Ia menjelaskan, desain untuk pembuatan sistem drainase sudah ada. Namun, pengerjaannya baru dimulai karena pembahasan soal perizinan pengaliran air ke Banjir Kanal Timur (BKT).
"Sudah kami izin untuk sodet. Hari ini sudah mulai dikerjakan," pungkasnya.
Sebelumnya, kerusuhan terjadi di sekitar kawasan AEON Jakarta Garden City, Cakung, Jakarta Timur pada Selasa (25/2/2020). Warga menganggap Kompleks Jakarta Garden City (JGC) yang berada di sekitar kawasan tersebut merupakan penyebab banjir yang terjadi hari ini.
Mulanya, warga menuntut pengelola JGC dan menganggap bahwa pembangunan kompleks tersebut menimbulkan banjir di rumah mereka. Namun kerusuhan tidak dapat terhindarkan. Seperti yang terlihat dalam video yang tengah viral di sosial media, beberapa warga melempari kaca bangunan dengan balok kayu dan batu.
Warga protes karena waduk yang ada di Jakarta Garden City meluapkan aliran air yang menggenangi perumahan mereka.
Berita Terkait
-
Banjir Terjang Jakarta, Siap-siap Harga Pangan Melambung
-
Banjir Jakarta Bikin Pelaku Bisnis Merugi, INDEF: Sektor Retail Terpukul
-
Diamuk Warga karena Sebabkan Banjir, AEON Mall Janji Bikin Sodetan ke BKT
-
Jakarta Banjir Lagi, 294 RW Terendam dan 3.565 Warga Terpaksa Diungsikan
-
Dampak Banjir Jakarta, Pemain HangTuah Sakit Jelang Seri V IBL 2020
Terpopuler
- 5 Rekomendasi Serum Malam untuk Hempas Flek Hitam Usia 50 Tahun ke Atas
- Promo JCO Mei 2026, Paket Hemat Donat dan Kopi yang Sayang Dilewatkan
- Kecil tapi Lega: Hatchback Bermesin Avanza Kini Cuma 50 Jutaan, Makin Layak Dilirik?
- Work to Run: 5 Sepatu Lari Hitam Polos yang Tetap Rapi di Kantor dan Nyaman Dipakai Lari
- Harga Beda Tipis: Mending Yamaha Gear Ultima, FreeGo atau X-Ride untuk Rumah Tangga?
Pilihan
-
Bejatnya Kiai Cabul Ashari di Pati: Ngaku Keturunan Nabi hingga Istri Orang Bebas Dicium
-
Mengungkap Jejak Pelarian Kiai Cabul Pati: Terendus Ritual di Kudus, Kini Raib Bak Ditelan Bumi
-
Diterpa Kontroversi dan Dilaporkan ke Bareskrim Terkait Ceramah JK, Ade Armando Mundur dari PSI
-
Lolos Blokade AS! Kapal Tanker Iran Rp 3,8 T Menuju Riau, Kemlu RI: Tak Langgar Hukum
-
Kapal Perang AS Dihantam 2 Rudal karena Coba Masuk Selat Hormuz, Klaim Iran
Terkini
-
33 Tahun Kasus Marsinah Stagnan, Aktivis: Keadilan Tidak Bisa Digantikan Seremoni Gelar Pahlawan!
-
Daftar Harga Kambing Kurban 2026 Terbaru Mulai Rp1 Jutaan, Cek Rekomendasinya di Sini!
-
Krisis Pengawas, DIY Hanya Miliki 24 Penilik untuk Ribuan PAUD Non-Formal
-
50 Santriwati Dicabuli, Komnas HAM Desak Polisi Jerat Kiai di Pati Pakai UU TPKS
-
Kader PSI Bro Ron Jadi Korban Pemukulan, Ahmad Ali: Siapapun Pelakunya Harus Bertanggung Jawab
-
Respons Kapolri Soal Reformasi Polri, Siap Tindak Lanjuti Rekomendasi di Depan Prabowo
-
Misteri Isi 10 Buku Reformasi Polri, Prabowo Setuju Kompolnas Diperkuat dan Jabatan Dibatasi
-
Hapus Jejak Masa Lalu! Ketua Komisi XIII DPR Setuju Hak untuk Dilupakan Masuk RUU HAM
-
Periksa Plt Bupati Cilacap, KPK Telusuri Pemerasan pada Periode Sebelumnya
-
Tak Ada Kementerian Keamanan, Polri Tetap di Bawah Presiden