Suara.com - Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetio Edi Marsudi membantah anggapan Gubernur Anies Baswedan soal revitalisasi Taman Ismail Marzuki (TIM) yang tak diberikan keuntungan.
Ia menyebut Anies berbohong jika mengatakan demikian.
Prasetio mengaku sepakat dengan Anies soal tujuan revitalisasi TIM agar menghadirkan fasilitas kesenian taraf internasional. Namun dengan menjadikan TIM berkelas Internasional, maka sudah pasti akan mendapat keuntungan berupa uang.
"Pak Gubernur tadi ada pusat kesenian kebudayaan bertaraf internasional saya sepakat pak untuk pemasukan kami juga kok. Kalau dibilang enggak ada keuntungan di situ bohong lah pak," ujar Prasetio di kompleks Parlemen RI, Jakarta, Kamis (27/2/2020).
Terlebih lagi, kata Prasetio, rancangan awal revitalisasi TIM memang direncanakan untuk membangun hotel. Rencana inilah yang disebutnya membuat para seniman gencar melakukan penolakan.
"Bergerak ini seniman kenapa harus hotel berarti pemikiran Pemerintah Daerah, eksekutif dan legislatif ini sudah komersial," jelasnya.
Karena itu, menurutnya solusi yang terbaik adalah dengan menjalin komunikasi dengan para seniman. Ia menganggap jika rencana hanya dijalankan sepihak oleh Pemprov, maka proyek ini akan terus berpolemik.
"Kami mau diskusi sampe besok sore ujungnya komunikasi pak dan mereka diajak ngobrol. Memang itu tempat dia," katanya.
Sebelumnya, Gubernur Anies Baswedan mengklaim tidak ada niatan dari Pemprov DKI Jakarta untuk mengkomersilkan kawasan TIM seiring dengan revitalisasi yang tengah dilakukan.
Baca Juga: Murka, Fahira Idris Ancam Bakar Spanduk Salahkan Anies soal Banjir
Anies berujar bahwa fasilitas yang kini sedang dibangun di kawasan TIM tetap akan berbiaya terjangkau.
"Apakah nantinya akan mahal? Tidak. Justru dibangun fasilitas dengan skala internasional dengan kualitas internasional, tetapi harganya terkangkau," kata Anies dalam rapat dengan Komisi X DPR RI, Kamis.
"Ini bukan tempat cari uang. Kalau pemprov mau cari uang, naikkan PBB lebih mudah daripada mencari uang lewat biaya sewa fasilitas di TIM, tidak. Justru itu harus kita, tapi pengelolanya, badannya, harus bentuk PT supaya leluasa. Lalu apakah komersial? Sama sekali tidak."
Berita Terkait
-
Murka, Fahira Idris Ancam Bakar Spanduk Salahkan Anies soal Banjir
-
CEK FAKTA: Benarkah Ketua DPRD DKI Temukan Saluran Air Sengaja Disumbat?
-
Ibu-ibu Warga Rorotan Ajak Anies Nyemplung: Biar Tahu Banjir Ulah JGC
-
DPR Minta Anies Jalin Komunikasi dengan Seniman TIM dan Tiru Jokowi
-
Anies Nostalgia, Pimpinan Komisi X DPR Panggil dengan Sebutan Mas Menteri
Terpopuler
- Gaji di Bawah Rp 8 Juta Kini Masuk Kategori Berpenghasilan Rendah
- 4 Genset Mini Portable Praktis dan Senyap, Solusi Saat Mati Listrik
- Mahasiswa UBK Tuntut Pengurus BEM Mundur usai Diduga Terima Suap dari Wapres Gibran
- Ikuti Jejak Hotel Sultan, Otto Hasibuan Diminta Ikhlas Lepas Lapangan Golf Ottolima ke Negara
- Isu Rapat Khusus Berisi Perintah Awasi Gibran, Gerindra Sebut Hanya Mengawasi Harga Sembako
Pilihan
-
Program Ayah Ambil Rapor Tuai Dilema, Anak Yatim hingga Buruh Harian Punya Cerita Berbeda
-
Jelang Lawan Mesir, Striker Iran Mehdi Taremi Ditahan Otoritas AS
-
Semua Pengurus BEM FH UBK Dipecat, Kasus Suap Rp 20 Juta dari Polisi
-
Satu Kapal Tanker Pertamina Lolos dari Selat Hormuz
-
Tahan Inggris, Pelatih Ghana Sindir VAR: Saya Tak Yakin Masih Berfungsi
Terkini
-
Jakarta Luncurkan Website HUT ke-500, Warga Bisa Daftar Jadi Mitra Perayaan
-
Dugaan Aliran Uang ke BEM UBK Bentuk Represi Halus terhadap Mahasiswa
-
Demonstrasi Bayaran Rusak Demokrasi, Dalangnya Harus Ditindak
-
Kantor BGN dan DPR RI Dijaga Ketat, 1.287 Personel Amankan Aksi Unjuk Rasa di Jakpus
-
Jenguk YTR di RSHS, KSP Dudung Langsung Hubungi Dirut BPJS Soal Biaya Perawatan
-
Koalisi Sipil Kritik Draf RUU HAM, Sebut Ada Pasal Karet hingga Ancam Independensi Komnas HAM
-
3 Manajer KDMP-KNMP Meninggal, Amnesty Desak Latsarmil Dihentikan
-
Gempa Besar Venezuela: Ribuan Orang Hilang Dampaknya Sampai Sejauh 1700 Km
-
Fadli Zon Dorong Cerita Rakyat Jadi Gerakan Nasional, Bukan Sekadar Warisan Budaya
-
KPK Cecar Eks Sekjen MPR Maruf Cahyono Soal Bukti-Bukti Gratifikasi Rp17 Miliar