Suara.com - Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetio Edi Marsudi membantah anggapan Gubernur Anies Baswedan soal revitalisasi Taman Ismail Marzuki (TIM) yang tak diberikan keuntungan.
Ia menyebut Anies berbohong jika mengatakan demikian.
Prasetio mengaku sepakat dengan Anies soal tujuan revitalisasi TIM agar menghadirkan fasilitas kesenian taraf internasional. Namun dengan menjadikan TIM berkelas Internasional, maka sudah pasti akan mendapat keuntungan berupa uang.
"Pak Gubernur tadi ada pusat kesenian kebudayaan bertaraf internasional saya sepakat pak untuk pemasukan kami juga kok. Kalau dibilang enggak ada keuntungan di situ bohong lah pak," ujar Prasetio di kompleks Parlemen RI, Jakarta, Kamis (27/2/2020).
Terlebih lagi, kata Prasetio, rancangan awal revitalisasi TIM memang direncanakan untuk membangun hotel. Rencana inilah yang disebutnya membuat para seniman gencar melakukan penolakan.
"Bergerak ini seniman kenapa harus hotel berarti pemikiran Pemerintah Daerah, eksekutif dan legislatif ini sudah komersial," jelasnya.
Karena itu, menurutnya solusi yang terbaik adalah dengan menjalin komunikasi dengan para seniman. Ia menganggap jika rencana hanya dijalankan sepihak oleh Pemprov, maka proyek ini akan terus berpolemik.
"Kami mau diskusi sampe besok sore ujungnya komunikasi pak dan mereka diajak ngobrol. Memang itu tempat dia," katanya.
Sebelumnya, Gubernur Anies Baswedan mengklaim tidak ada niatan dari Pemprov DKI Jakarta untuk mengkomersilkan kawasan TIM seiring dengan revitalisasi yang tengah dilakukan.
Baca Juga: Murka, Fahira Idris Ancam Bakar Spanduk Salahkan Anies soal Banjir
Anies berujar bahwa fasilitas yang kini sedang dibangun di kawasan TIM tetap akan berbiaya terjangkau.
"Apakah nantinya akan mahal? Tidak. Justru dibangun fasilitas dengan skala internasional dengan kualitas internasional, tetapi harganya terkangkau," kata Anies dalam rapat dengan Komisi X DPR RI, Kamis.
"Ini bukan tempat cari uang. Kalau pemprov mau cari uang, naikkan PBB lebih mudah daripada mencari uang lewat biaya sewa fasilitas di TIM, tidak. Justru itu harus kita, tapi pengelolanya, badannya, harus bentuk PT supaya leluasa. Lalu apakah komersial? Sama sekali tidak."
Berita Terkait
-
Murka, Fahira Idris Ancam Bakar Spanduk Salahkan Anies soal Banjir
-
CEK FAKTA: Benarkah Ketua DPRD DKI Temukan Saluran Air Sengaja Disumbat?
-
Ibu-ibu Warga Rorotan Ajak Anies Nyemplung: Biar Tahu Banjir Ulah JGC
-
DPR Minta Anies Jalin Komunikasi dengan Seniman TIM dan Tiru Jokowi
-
Anies Nostalgia, Pimpinan Komisi X DPR Panggil dengan Sebutan Mas Menteri
Terpopuler
- 4 Model Honda Jazz Bekas Paling Murah untuk Anak Kuliah, Performa Juara
- 4 Motor Matic Terbaik 2025 Kategori Rp 20-30 Jutaan: Irit BBM dan Nyaman Dipakai Harian
- 7 Sunscreen Anti Aging untuk Ibu Rumah Tangga agar Wajah Awet Muda
- Mobil Bekas BYD Atto 1 Berapa Harganya? Ini 5 Alternatif untuk Milenial dan Gen Z
- Pilihan Sunscreen Wardah yang Tepat untuk Umur 40 Tahun ke Atas
Pilihan
-
Pabrik VinFast di Subang Resmi Beroperasi, Ekosistem Kendaraan Listrik Semakin Lengkap
-
ASUS Vivobook 14 A1404VAP, Laptop Ringkas dan Kencang untuk Kerja Sehari-hari
-
JK Kritik Keras Hilirisasi Nikel: Keuntungan Dibawa Keluar, Lingkungan Rusak!
-
Timnas Indonesia U-22 Gagal di SEA Games 2025, Zainudin Amali Diminta Tanggung Jawab
-
BBYB vs SUPA: Adu Prospek Saham, Valuasi, Kinerja, dan Dividen
Terkini
-
Terbongkar! Bisnis Pakaian Bekas Ilegal Rp669 M di Bali Libatkan Warga Korsel, Ada Bakteri Bahaya
-
Mendagri Tegaskan Peran Komite Eksekutif Otsus Papua: Sinkronisasi Program Pusat dan Daerah
-
Prabowo ke Menteri: Tenang Saja Kalau Dimaki Rakyat, Itu Risiko Pohon Tinggi Kena Angin
-
Bahlil Lapor ke Prabowo Soal Energi Pasca-Bencana: Insyaallah Aman Bapak
-
Manuver Kapolri, Aturan Jabatan Sipil Polisi akan Dimasukkan ke Revisi UU Polri
-
KPK Geledah Rumah Plt Gubernur Riau, Uang Tunai dan Dolar Disita
-
Bersama Kemendes, BNPT Sebut Pencegahan Terorisme Tidak Bisa Dilaksanakan Melalui Aktor Tunggal
-
Bareskrim Bongkar Kasus Impor Ilegal Pakaian Bekas, Total Transaksi Tembus Rp668 Miliar
-
Kasus DJKA: KPK Tahan PPK BTP Medan Muhammad Chusnul, Diduga Terima Duit Rp12 Miliar
-
Pemerintah Aceh Kirim Surat ke PBB Minta Bantuan, Begini Respons Mendagri