Suara.com - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman mengklaim tidak mengenal tersangka yang juga buronan KPK Harun Masiku. Hal itu juga sudah disampaikan Arief saat diperiksa KPK sebagai saksi dalam kasus suap PAW Anggota DPR RI Cakeg PDIP Harun Masiku.
"Ditanya soal hubungan saya dengan Harun masiku seperti apa ya saya jelaskan. Saya enggak kenal siapa Harun Masiku," kata Arief seusai menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (28/2/2020).
Meski demikian, Arief mengakui kalau Harun pernah datang ke Kantor KPU dan bertemu dengan dirinya. Pertemuan itu membahas soal surat Judicial Riview terkait PAW tersebut.
"Tapi dia pernah datang ke kantor ya menyampaikan surat yudisial review yang diputuskan oleh itu MA. Saya bilang ya sudah," ujar Arief
Terkait permohonan PAW tersebut, Arief mengaku tetap di posisinya dan menolak PAW agar Harun menjadi Anggota DPR RI.
"Ya saya sampaikan ini enggak bisa ditindaklanjuti karena tidak sesuai dengan ketentuan Undang Undang Pemilu," ujar Arief.
Saat Harun menyambangi kantor KPU, Arief menyebut dirinya tak didampingi komisioner Wahyu Setiawan. Kekinian Wahyu sudah dicopot sebagai komisioner setelah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan KPK dalam kasus suap ini.
"Enggak ada (Wahyu Setiawan). Kan setiap orang banyak yang datang ke kantor berkonsultasi ya biasa saja itu. Ya saya juga enggak berpikir apa-apa waktu itu," ungkap Arief
Arief juga menyampaikan itu pertemuan pertama dan terkahir hingga sampai Harun menjadi buronan KPK.
Baca Juga: Gantikan Wahyu Setiawan Jadi Komisioner KPU, Dewa Kade Bicara Integritas
"Setelah itu ditanya apa ada pertemuan lagi apa enggak. Ya, saya jawab enggak ada (dengan Harun). Sekali itu aja. Dan sudah saya tegaskan memang tidak bisa ditindaklanjuti (terkait permohonan PAW)," tutup Arief
Untuk diketahui, Wahyu Setiawan telah ditetapkan menjadi tersangka dalam kasus suap PAW. Adapun uang suap Wahyu diduga diterima dari Caleg PDI Perjuangan Harun Masiku. Harun hingga kini masih menjadi buronan KPK.
Selain Wahyu dan Harun, KPK turut menetapkan tersangka pihak swasta Saeful Bahri dan tersangka Mantan Anggota Bawaslu Agustiani Tiofridelin.
Berita Terkait
-
Nyaris Sama dengan Hasto, KPK Cecar Advokat PDIP soal Percakapan Elektronik
-
Gantikan Wahyu Setiawan Jadi Komisioner KPU, Dewa Kade Bicara Integritas
-
PDIP: Anies Baswedan Lamban Atasi Banjir dan Kiblatnya Gak Jelas
-
Tok! I Dewa Kade Wiarsa Jadi Komisioner KPU, Gantikan Wahyu Setiawan
-
Belum Tangkap Buronan Harun Masiku, KPK: Wajar Publik Kecewa
Terpopuler
- 7 Serum Vitamin C yang Bisa Hilangkan Flek Hitam, Cocok untuk Usia 40 Tahun
- 5 Mobil Diesel Bekas Mulai 50 Jutaan Selain Isuzu Panther, Keren dan Tangguh!
- Sunscreen untuk Usia 50-an Sebaiknya SPF Berapa? Cek 5 Rekomendasi yang Layak Dicoba
- Harta Kekayaan Abdul Wahid, Gubernur Riau yang Ikut Ditangkap KPK
- 5 Mobil Eropa Bekas Mulai 50 Jutaan, Warisan Mewah dan Berkelas
Pilihan
-
Jusuf Kalla Peringatkan Lippo: Jangan Main-Main di Makassar!
-
Korban PHK Masih Sumbang Ratusan Ribu Pengangguran! Industri Pengolahan Paling Parah
-
Cuma Mampu Kurangi Pengangguran 4.000 Orang, BPS Rilis Data yang Bikin Kening Prabowo Berkerut
-
Rugi Triliunan! Emiten Grup Djarum, Blibli PHK 270 Karyawan
-
Angka Pengangguran Indonesia Tembus 7,46 Juta, Cuma Turun 4.000 Orang Setahun!
Terkini
-
Cak Imin Instruksikan BGN Gunakan Alat dan Bahan Pangan Lokal untuk MBG
-
MRT Siapkan TOD Medan Satria, Bakal Ubah Wajah Timur Jakarta
-
Masih Nunggak, Kejagung Sita Aset Musim Mas dan Permata Hijau Group
-
Sultan Najamudin: Semua Mantan Presiden RI yang Telah Berpulang Layak Diberi Gelar Pahlawan
-
Tragis! Siswa Internasional Pahoa Jatuh dari Lantai 8: Fakta Baru Terungkap
-
Bela Soeharto dari Tuduhan Genosida, Fadli Zon: Nggak Pernah Ada Buktinya
-
Korupsi Minyak Pertamina: 8 Tersangka Dilimpahkan ke Pengadilan, Riza Chalid Lolos?
-
KPK Ungkap Modus 'Jatah Preman' Gubernur Riau, PKB: Buka Seterang-terangnya, Siapa di Balik Itu?
-
Warga Baduy Korban Begal Ditolak Rumah Sakit, Menko PMK Pratikno Turun Tangan
-
Kenaikan Tarif Transjakarta Masih Dikaji, Gubernur Pramono: Belum Tentu Naik