Jurnalis: Setop Hoaks, Perbaiki Komunikasi soal Risiko Wabah Covid-19

Suara.com - Presiden Joko Widodo akhirnya mengumumkan ada dua warga negara Indonesia positif virus corona Covid-19, Senin (2/3) awal pekan ini.

Pengumukan ini menjadikan Indonesia sebagai negara yang telah terinfeksi virus corona baru atau SARS-CoV 2, dengan segala konsekuensi sosial, politik, dan ekonominya.

Konfirmasi kasus di Indonesia semakin menambah jumlah mereka yang terinfeksi oleh Covid-19, sejak pertama kali diumumkan di Kota Wuhan, China, pada akhir Desember 2019.

Hingga Senin, Covid-19 telah menginfeksi 89.212 orang di 68 negara dan 3.048 orang dilaporkan tewas, dan angkanya masih terus bertambah tiap saat.

Bersamaan dengan pengumuman ini, beredar juga pesan di media sosial tentang alamat rinci pasien positif korona dan pemberitaan media massa yang terkesan mengeksploitasi kondisi penyintas.

Misalnya dengan menampilkan kondisi rumah korban, dan lain-lain yang tidak relevan dengan penyebaran virus ini.

Beberapa informasi yang simpang siur, spekulasi, dan hoaks tentang penyebaran dan penanganan epidemi ini juga menyebar luas.

Semua pihak berharap epidemi ini tidak meluas dan bisa diatasi, namun juga harus bersiaga mengantisipasi kondisi terburuk.

Apalagi, pengumuman adanya kasus positif ini diikuti oleh kepanikan warga dengan memborong kebutuhan pokok di beberapa pusat perbelanjaan.

Baca Juga: Menkominfo: Penyebar Hoaks Virus Corona Terancam Penjara 6 Tahun

Bahkan, masker dan handsanitizer saat ini sudah menjadi barang langka dan melonjak tinggi harganya.

Ketua Jurnalis Bencana dan Krisis (JBK) Indonesia, Ahmad Arif menilai kepanikan warga dan ketidaksiapan karena kegagalan komunikasi risiko yang dilakukan pemerintah.

Sebagaimana diamanatkan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) dan United Nation Disaster Risk Reduction (UNDRR), komunikasi risiko memiliki peran penting dalam meminimalisasi dampak ikutan bencana.

Komunikasi risiko ini menuntut adanya pertukaran informasi yang berkualitas dan transparan antara otoritas, para ahli dan para pihak lain yang berkompeten, dengan publik yang berisiko menghadapi ancaman wabah penyakit.

Tujuannya agar publik bisa memproteksi diri dan keluarga sehingga bisa meminimalkan dampak dan kekacauaan saat dan setelah wabah.

"Kegagalan komunikasi risiko, selain memicu ketidakpercaayaan publik, juga bisa melemahkan kesiapsiagaan, kepanikan, dan kekacauaan yang bakal memperdalam dampak bencana," kata Arif dalam siaran pers yang diterima Suara.com, Selasa (3/3/3030).