Suara.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengritik biaya pengiriman logistik antardaerah dan pulau masih mahal meski sudah ada program tol laut.
Pasalnya, kata Jokowi, hadirnya program tol laut bertujuan untuk menurunkan disparitas harga terhadap barang-barang tertentu antara daerah dan pulau yang satu dengan lainnya di Indonesia.
"Saya terima informasi dari lapangan, bahwa biaya pengiriman logistik antar daerah masih mahal," ujar Jokowi dalam rapat terbatas di Kantor Presiden, Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (5/3/2020).
Mantan Gubernur DKI Jakarta itu pun mencontohkan, biaya pengiriman dari Jakarta ke Padang, Medan, Banjarmasin dan Makassar jauh lebih mahal dibandingkan biaya pengiriman dari Jakarta ke Singapura, Hongkong, Bangkok dan Shanghai.
"Contohnya biaya pengiriman dari Jakarta ke Padang, dari Jakarta ke Medan, Jakarta ke Banjarmasin, Jakarta ke Makassar jauh lebih mahal dibandingkan biaya pengiriman dari Jakarta ke Singapura, Jakarta ke Hongkong, Jakarta ke Bangkok, dan Jakarta ke Shanghai," kata dia.
Kemudian kata Jokowi, biaya pengiriman dari Surabaya ke Makassar juga jauh lebih mahal dibanding pengiriman dari Surabaya ke Singapura. Karena itu kata Jokowi perlunya ada pembenahan dan percepatan akselerasi tol laut
"Begitu pula biaya pengiriman dari Surabaya ke Makassar, jauh lebih tinggi dibandingkan dari Surabaya ke Singapura. ini yang harus dibenahi. Kita benahi bersama sehingga tujuan awal dari Tol Laut untuk menekan disparitas harga antarwilayah akan bisa kita capai," katanya.
Karenanya, Jokowi mengatakan ada dua hal yang menjadi fokus pembenahan dan percepatan akselerasi Tol Laut agar tidak ada lagi pengiriman biaya logistik antardaerah yang mahal.
Hal yang pertama, kata Jokowi, yakni mengontrol dan membuat tol laut semakin efisien. Sehingga biaya logistik antardaerah, antarwilayah dan antarprovinsi harus bisa diturunkan.
Baca Juga: Kehadiran Tol Laut harus Mampu Seimbangkan Disparitas Harga
"Saya minta masalah ini dilihat secara detail dan komprehensif. Apakah masalahnya di pelabuhan misalnya urusan dengan dwelling time atau ada praktik monopoli di dalam transportasi dan distribusi barang sehingga biaya logistik tidak efisien," tutur Jokowi.
Jokowi mengaku mendapatkan laporan terkait biaya yang sulit turun karena adanya ketidakseimbangan jumlah muatan barang yang diangkut dari barat ke timur penuh.
"Ini memang betul terutama dari wilayah timur, ada ketidakseimbangan jumlah muatan barang yang diangkut dari barat ke timur penuh. Tapi begitu dari timur kembali ke barat itu muatannya jauh berkurang. Ini semuanya coba dilihat kembali," ucap Jokowi.
Kemudian hal yang kedua kata Jokowi yakni meningkatkan nilai tambah tol laut dari perekonomian daerah. Jokowi mencatat, transportasi laut hanya menyumbang 0,53 persen dari keseluruhan Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia.
Angka tersebut kata Jokowi jauh lebih rendah dibanding kontribusi transportasi udara maupun transportasi darat.
"Ini angkanya transportasi darat pada PDB per September 2019 sebesar 2,4. Meningkat 2,14 persen pada tahun 2014 menjadi 2,47 pada 2019," kata dia.
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Sabun Cuci Muka yang Bagus untuk Memutihkan Kulit Wajah di Indomaret dan Harganya
- 7 Sabun Cuci Muka dengan Kolagen untuk Kencangkan Wajah, Bikin Kulit Kenyal dan Glowing
- Oki Setiana Dewi Jadi Kunci Kasus Pelecehan Syekh Ahmad Al Misry Terbongkar Lagi, Ini Perannya
- 6 HP Realme Kamera Bagus dan RAM Besar, Paling Murah Mulai Rp1 Jutaan
- Cushion Apa yang Tahan 12 Jam Tanpa Luntur? Ini 4 Pilihan Terbaiknya
Pilihan
-
BREAKING NEWS! Iran Resmi Buka Blokade Selat Hormuz Sepenuhnya
-
Kisah di Balik Korban Helikopter Sekadau, Perjalanan Terakhir yang Tak Pernah Sampai
-
DPR Minta Ombudsman RI Segera Konsolidasi Internal Usai Ketua Jadi Tersangka Korupsi Nikel
-
Siti Nurhaliza Alami Kecelakaan Beruntun di Jalan Tol
-
Timnas Indonesia U-17 Diganyang Malaysia, Kurniawan Ungkap Borok Kekalahan
Terkini
-
Langit RI Bocor? Menelusuri Celah Hukum Akses Pesawat Militer AS
-
BREAKING NEWS! Iran Resmi Buka Blokade Selat Hormuz Sepenuhnya
-
Jangan Cuma Jago Kandang, Pramono Anung Tantang BUMD DKI Ekspansi ke Pasar Global
-
Perjuangkan Kesetaraan di Senayan, Ledia Hanifa Amaliah Digelari Legislator Peduli Disabilitas
-
LPSK Lindungi 20 Korban Pelecehan FH UI dari Potensi Intimidasi hingga Pelaporan Balik
-
Kasus Hery Susanto Jadi Alarm, Pakar Dorong Pembentukan Dewan Pengawas Ombudsman
-
wondr Kemala Run 2026 Dorong Aksi Donasi, Peserta Diajak Berlari Sambil Berbagi
-
Bikin Macet Parah! Satpol PP Jatinegara Tertibkan 43 PKL Ular hingga Anjing di Balimester
-
Rekrutmen 30 Ribu Manajer Kopdes Dinilai Dongkrak Konsumsi Desa, tapi Simpan Risiko Besar
-
Getol Perkuat Diplomasi Antar-Parlemen, Ravindra Airlangga Sabet KWP Award 2026