Anak Tuna Netra Minta Kartu Khusus Disabilitas kepada Gubernur Jateng

Suara.com - Penyandang disabilitas tuna netra, Muhammad Ainul Yaqin, menyatakan usulannya agar dia dan teman-teman disabilitas diberikan kartu khusus. Kartu tersebut nantinya akan membantu mereka dalam hal pendidikan, kesehatan, transportasi, pekerjaan dan lainnya.

Usulan ini dikemukakan Ainul, demikian ia biasa dipanggil, di depan Gubernur Jawa Tengah (Jateng), Ganjar Pranowo, dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Wilayah (Musrenbangwil), di wilayah Bregasmalang-Petanglong, di Kabupaten Brebes, Jateng, Kamis (5/3/2020).

Selain Ainul, ada juga Juniar Akhmad Abdillah, yang merupakan tuna rungu. Keduanya merupakan penyandang disabilitas yang tetap peduli terhadap program pembangunan di Jateng. 

Pada sesi dialog, Ganjar yang memimpin jalannya acara, minta pertanyaan pertama dari perwakilan perempuan. Saat itulah, Ainul dan Juniar langsung berdiri sambil mengacungkan tangan.

Ainul yang tuna netra itu berjalan ke depan, dipapah oleh pendampingnya. Tangannya meraba-raba dan mencari mikrofon untuk mengutarakan pendapatnya.

"Saya usul dibuatkan kartu khusus disabilitas. Kartu itu penting untuk kami dalam mengakses semua hal, seperti pendidikan, kesehatan, transportasi, pekerjaan dan lainnya," katanya.

Keberadaan kartu khusus disabilitas, lanjut Ainul, sangat penting. 

"Misalnya kalau naik angkutan umum, dengan menunjukkan kartu itu, kita diberikan prioritas. Saat berobat, juga ada pelayanan khusus. Yang penting juga masalah pekerjaan, agar kami bisa mendapat akses itu," ucapnya.

Berbeda dengan Ainul yang dipapah untuk memberikan masukan, Juniar justru membutuhkan seseorang yang ahli dalam bahasa isyarat. Juniar merupakan Ketua Gerakan Untuk Kesejahteraan Tunarungu Indonesia (Gergatin) Kabupaten Brebes.

Baca Juga: Ganjar Pranowo Banjir Pesanan Kaus Gubernur Garis Lucu

Dengan bahasa isyarat, Juniar menyampaikan beberapa masukan kepada Ganjar. Pertama, tentang aksesibilitas para penyandang disabilitas di tempat umum dan pelayanan publik.

Menurutnya, selama ini masih banyak tempat publik, gedung pemerintahan dan lainnya yang belum ramah difabel.

"Kami juga minta disediakan coworking space yang dapat diakses para penyandang disabilitas. Kami juga meminta pemerintah menggelar banyak pelatihan bahasa isyarat kepada masyarakat luas agar komunikasi menjadi lebih mudah," ucapnya.

Satu-persatu usulan itu ditampung Ganjar dan langsung ditanggapi. Ia pun langsung memerintahkan dinas terkait untuk mewujudkan usulan itu.

"Dinas sosial langsung saya perintahkan untuk membuat kartu khusus disabilitas. Semua bupati dan wali kota harus peduli penyandang disabilitas saat melakukan pembangunan fasilitas umum, Disnakertrans tindaklanjuti soal pembuatan coworking space," kata Ganjar.

Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Abdul Fikri Faqih, yang hadir dalam acara Musrenbangwil itu, menyatakan terkesan dengan konsep "No One Left Behind", yang diusung Ganjar dalam pembangunan.

"Musrenbangwil sangat bagus, mendengarkan semua pihak. Bahkan tadi yang tuna rungu dan tuna netra diberi kesempatan dan didengarkan. Ini keren menurut saya," kata dia.

Fikri berharap, yang dilakukan ini bisa ditiru oleh kepala daerah lainnya. Selain itu, kepada para anggota DPR, baik pusat maupun daerah, diharapkan bisa mendorong hal ini.

"Legislatif juga jangan hanya mengusulkan, tapi ikut dalam acara semacam ini supaya bisa mendengarkan suara dari masyarakat," tutupnya.