Suara.com - Massa dari Front Pembela Islam (FPI) Cs berdemo di depan Kedutaan Besar India, Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (6/3/2020) siang. Di tengah aksi demo mereka menyempatkan diri untuk menunaikan salat berjamaah.
Pantauan Suara.com, ketika pukul 15.15 WIB, dari mobil komando terdengar adzan penanda waktu ashar.
Beberapa tokoh FPI seperti Yusuf Martak, Sobri Lubis, dan Slamet Maarif langsung mengingatkan peserta aksi untuk segera mengambil wudhu dan membentuk shaf antara laki-laki dan perempuan.
Peserta pun langsung mengambil wudhu mengunakan botol air mineral yang sudah dibawa.
Shaf mereka pun membuat Jalan Rasuna Said dari arah Kuningan ke Menteng tertutup dan tidak bisa dilalui kendaraan.
Dalam salat kali ini mereka melakukan dua salat yakni salat ashar dan salat gaib untuk mendoakan umat Muslim di India yang tertindas.
Dalam aksi kali ini mereka mendesak pemerintah India untuk menghentikan genosida dan penganiayaan muslim, menghormati hukum internasional, dan menerima resolusi PBB yang mengatur Kashmir membantah dan meninjau hukum diskriminatif, Citizenship Amendment (CCA) dan Nation Registration Act (NRA).
"Kami meminta semua pihak di Indonesia dan PBB untuk mengambil tindakan necessary untuk menghentikan India dari terorisme yang disponsori negara againts komunitas muslim mereka sendiri di dunia untuk berhenti lebih jauh pertumpahan darah dan perlakuan tidak manusiawi terhadap kaum muslim," kata koordinator aksi, Azam.
Untuk diketahui, setidaknya 42 orang tewas akibat kerusuhan yang terjadi di Delhi, India. Kerusuhan terjadi ketika sekelompok ultranasionalis Hindu menyerang peserta aksi damai yang menuntut amandemen undang-undang kewarganegaraan .
Baca Juga: Ikut Turun Kawal Demo FPI Cs di Kedubes India, Dishub Kerahkan 280 Petugas
Menyadur dari Aljazeera.com, 200 orang terluka selama kericuhan yang berlangsung selama tiga hari tersebut. Para perusuh mengamuk, membunuh, dan merusak properti. Pertokoan dijarah dan sebuah masjid di dekat ibu kota India habis dibakar.
Kelompok muslim India menyebut UU amandemen kewarganegaraan (CAA) yang disahkan Desember lalu, mendiskriminasi mereka dan bertentangan dengan etos sekuler negara tersebut.
Perdana Menteri India Narendra Modi menuai kritikan dari publik karena tidak bertindak tepat waktu.
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Sampo Uban Sachet Bikin Rambut Hitam Praktis dan Harga Terjangkau
- 5 HP Helio G99 Termurah di Awal Tahun 2026, Anti Lemot
- 6 Rekomendasi HP OPPO Murah dengan Performa Cepat, RAM 8 GB Mulai Rp2 Jutaan
- 5 Rekomendasi Sepatu Adidas untuk Lari selain Adizero, Harga Lebih Terjangkau!
- 28 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 10 Januari 2026, Ada 15.000 Gems dan Pemain 111-115
Pilihan
-
Cek Fakta: Yaqut Cholil Qoumas Minta KPK Periksa Jokowi karena Uang Kuota Haji, Ini Faktanya
-
Hasil Akhir: Kalahkan Persija, Persib Bandung Juara Paruh Musim
-
Babak Pertama: Beckham Putra Bawa Persib Bandung Unggul atas Persija
-
Untuk Pengingat! Ini Daftar Korban Tewas Persib vs Persija: Tak Ada Bola Seharga Nyawa
-
Kriminalisasi Rasa Tersinggung: Mengadili Komedi 'Mens Rea' Pandji Pragiwaksono
Terkini
-
4 Poin Utama Rapat Terbatas Prabowo di Hambalang: Dari Industri Tekstil hingga Chip Masa Depan
-
Kecupan Hangat Puan dan Prananda untuk Megawati: Sisi Lain Kekeluargaan di Balik Rakernas PDIP 2026
-
Logika KPK: Staf Tak Mungkin Punya Rp4 M, Direksi Wanatiara Otak Suap Pajak?
-
KPK Aminkan Teori 'Kebocoran Negara' Prabowo, Kasus Pajak Tambang Jadi Bukti Nyata
-
Sinyal Tarif Transjakarta Naik Menguat? Anggaran Subsidi Dipangkas, Gubernur Buka Suara
-
KPK: Wajib Pajak Boleh Lawan Oknum Pemeras, Catat Satu Syarat Penting Ini
-
Kena OTT KPK, Pegawai Pajak Langsung Diberhentikan Sementara Kemenkeu
-
Antisipasi Risiko Perluasan, Tanah Ambles di Panggang Gunungkidul Segera Diuji Geolistrik
-
KPK Ungkap Akal Bulus Korupsi Pajak PT Wanatiara Persada, Negara Dibobol Rp59 M
-
5 Fakta OTT Kepala Pajak Jakut: Suap Rp6 Miliar Lenyapkan Pajak Rp59 Miliar