Suara.com - Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) melaporkan jumlah korban meninggal dunia di provinsi itu sampai dengan Rabu (11/3/2020) pagi akibat demam berdarah dengue (DBD) mencapai 37 orang.
"Sampai dengan pagi ini, dari seluruh data yang kami kumpulkan di 22 kabupaten/kota terkait DBD sudah ada 37 orang yang meninggal dengan jumlah kasus DBD sejak Januari hingga awal Maret 2020 mencapai 3.109 kasus, " kata Sekretaris Dinas Kesehatan Provinsi NTT David Mandala kepada ANTARA saat dihubungi dari Maumere, Kabupaten Sikka.
Ia mengatakan bahwa terjadi penambahan korban yang meninggal akibat DBD jika dibandingkan dengan satu hari sebelumnya yakni pada Senin (9/3) yang kasus kematian akibat DBD baru mencapai 33 kasus.
Artinya bahwa kata dia dalam sehari telah terjadi empat kasus kematian dalam sehari di beberapa kabupaten di provinsi berbasis kepulauan itu, salah satunya adalah di kabupaten Sikka yang kini menyumbang angka tertinggi untuk kematian.
"Kabupaten penyumbang kasus DBD tertinggi adalah kabupaten Sikka dengan angka kematian mencapai 14 orang, dan terdapat 1.216 kasus, " tambah dia.
Urutan kedua ditempati oleh Kota Kupang dengan jumlah kasus 462 kasus dengan angka kematian mencapai 5 orang.
Posisi ketiga ditempati oleh kabupaten Alor, dengan jumlah kasus mencapai 308 kasus dengan jumlah kasus mencapai tiga orang.
Ia mengatakan semakin meningkatnya jumlah pasien DBD yang meninggal di provinsi itu diakibatkan karena keterlambatan untuk membawa korban ke puskesmas atau RS agar bisa diperiksa.
Pemerintah provinsi juga sudah melakukan berbagai cara untuk menekan angka kematian akibat DBD. Salah satu cara adalah mengirimkan sejumlah dokter spesialis ke sejumlah daerah yang terparah kasus DBD-nya.
Baca Juga: Kabupaten Sikka Darurat Demam Berdarah, Satu Ranjang Diisi Dua Pasien
Bahkan saat ini khusus untuk kabupaten Sikka saja, provinsi NTT mendapatkan bantuan dari pemerintah pusat seperti dokter ahli dan perawat.
Masyarakatpun diminta agar tetap menjaga kebersihan lingkungan serta memutus mata rantai perkembangbiakan nyamuk aedes aegypty.
Sumber: Antara
Berita Terkait
-
Hingga Awal Maret 2020, Kemenkes Catat 16 Ribu Kasus DBD di Indonesia
-
15 Orang Meninggal karena DBD di Jabar, Ini Respons Ridwan Kamil
-
Kabupaten Sikka Darurat Demam Berdarah, Satu Ranjang Diisi Dua Pasien
-
Terpopuler: Kasus DBD di NTT Sudah Serius, Waspada Anak Suka Menyiksa Hewan
-
Menkes Terawan Sebut Kasus Deman Berdarah di NTT Sudah Serius
Terpopuler
- Rumor Cerai Nia Ramadhani dan Ardi Bakrie Memanas, Ini Pernyataan Tegas Sang Asisten Pribadi
- 5 Sepeda Murah Kelas Premium, Fleksibel dan Awet Buat Goweser
- 5 City Car Bekas yang Kuat Nanjak, Ada Toyota hingga Hyundai
- 5 HP Murah RAM Besar di Bawah Rp1 Juta, Cocok untuk Multitasking
- Link Epstein File PDF, Dokumen hingga Foto Kasus Kejahatan Seksual Anak Rilis, Indonesia Terseret
Pilihan
-
Ustaz JM Diduga Cabuli 4 Santriwati, Modus Setor Hafalan
-
Profil PT Sanurhasta Mitra Tbk (MINA), Saham Milik Suami Puan Maharani
-
Misi Juara Piala AFF: Boyongan Pemain Keturunan di Super League Kunci Kekuatan Timnas Indonesia?
-
Bukan Ragnar Oratmangoen! Persib Rekrut Striker Asal Spanyol, Siapa Dia?
-
Obsesi Epstein Bangun 'Pabrik Bayi' dengan Menghamili Banyak Perempuan
Terkini
-
Ciduk Kepala Pajak Banjarmasin Lewat OTT, KPK Sita Duit Tunai Lebih dari Rp1 Miliar
-
Buntut Siswa SD di NTT Bunuh Diri, Komisi X DPR Bakal Panggil Mendikdasmen Pekan Depan
-
Abraham Samad Akui Minta Prabowo Agar 57 Eks Pegawai Gagal TWK Abal-abal Kembali ke KPK
-
Kapolres Ngada Ungkap Kematian Bocah 10 Tahun di NTT Bukan Akibat Ingin Dibelikan Buku dan Pena
-
Pramono Optimis Transjabodetabek Rute Soetta Bakal Diserbu: Bayar Rp3.500, Siapa yang Nggak Mau?
-
Wamenko Otto Hasibuan Sebut Korporasi Kini Jadi Subjek Hukum Pidana, Dunia Usaha Wajib Adaptasi
-
Kepala Pajak Banjarmasin Mulyono Kena OTT KPK, Modus 'Main' Restitusi PPN Kebun Terbongkar
-
Terungkap! Abraham Samad Akui Diajak Menhan Sjafrie Bertemu Prabowo di Kertanegara
-
Kala Pramono Tawarkan Bantuan Armada Sampah untuk Tangsel ke Andra Soni
-
Abraham Samad Ungkap Pertemuan dengan Prabowo: Soal Perbaikan IPK Tidak Boleh Omon-omon