Mahfud MD Sebut Negara Lebih Mudah Menghadapi Kelompok Separatis

Suara.com - Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengatakan kekuatan negara lebih unggul daripada kekuatan kelompok separatis. Alasan pernyataan Mahfud itu dikarenakan kekuatan aparat TNI-Polri di Papua lebih kuat ketimbang kelompok separatis.

Mahfud menuturkan pemerintah ketika menghadapi situasi adanya separatis di timur Indonesia itu justru menang dalam jumlah. Perbandingan antara jumlah aparat TNI-Polri dengan jumlah anggota kelompok separatis membuat Mahfud yakin negara mampu mengatasi.

"Kalau dari hitung-hitungan kekuatan militer dari hitung-hitungan kekuatan aparat keamanan kita, itu kita gampang menang hitung-hitungannya ya," tutur Mahfud saat pidato dalam acara Rapat Koordinasi Nasional Pengamanan Perbatasan Negara (Rakornas Pamtas) di Hotel Pullman Central Park, Jakarta Barat, Rabu (11/3/2020).

"Berapa kekuatan separatis? Misalnya di Papua taruh lah kemarin dihitung kira-kira 270 orang sekian ya misalkan kita punya ratusan ribu personel dan kita bisa terbuka secara konstitusi tidak sembunyi-sembunyi untuk menyelesaikan itu gampang," sambungnya.

Namun kata Mahfud, pemerintah tidak memilih pendekatan secara gerilya itu karena menurutnya tidak akan mematikan kelompok separatis. Meskipun, TNI-Polri semisal menggunakan pendekatan gerilya tersebut, bukan tidak mungkin anggota separatis justru akan bertambah.

Oleh karena itu, Mahfud mengatakan pemerintah lebih memilih untuk menggunakan pendekatan kesejahteraan. Seperti yang dilakukan Mahfud ketika memimpin rapat koordinasi tingkat menteri dengan pembahasan soal Papua.

Ia mengingatkan kepada seluruh menteri terkait untuk tetap menjalankan kebijakan pendekatan kesejahteraan untuk membangun Papua. Hal itu juga dituangkan pemerintah ke dalam Instruksi Presiden (Inpres) tentang pembangunan Papua yang disebutkan draf-nya nyaris rampung.

"Kita sudah bersepakat memilih pendekatan lain yaitu pendekatan kesejahteraan," katanya.

Baca Juga: Sidang Pemutusan Internet Papua, Saksi Ahli Sebut Pemerintah Lawan Hukum