Suara.com - Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menanggapi soal adanya permintaan kepada pemerintah untuk menarik aparat TNI-Polri dari Papua. Menurutnya, tidak mungkin aparat TNI-Polri ditarik dari wilayah paling timur di Indonesia itu.
Mahfud menjelaskan, permintaan itu sempat muncul agar tidak ada kesan militeristik dalam penjagaan kondisi di Papua. Namun hal itu tidak mungkin dilakukan.
"Saya paling tidak setuju, kok, mempersoalkan kehadiran TNI-Polri di sebuah wilayah, tetap harus ada di situ," kata Mahfud pada pidatonya dalam acara Rapat Koordinasi Nasional Pengamanan Perbatasan Negara (Rakornas Pamtas) di Hotel Pullman Central Park, Jakarta Barat, Rabu (11/3/2020).
Kemudian Mahfud juga menyinggung istilah-istilah yang sering digunakan oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yakni TNI-Polri yang selalu membuat masalah maka harus ditarik keberadaannya di Papua. Apalagi TNI - Polri kerap disandingkan dengan pelanggaran HAM ketika menjaga keamanan di Papua.
Mahfud memandang kalau pemerintah menarik TNI-Polri dari Papua, justru malah memperburuk situasi, bahkan dalam hitungan satu hari saja.
"Bagaimana sebuah negara menarik TNI dan Polri dari situ, hancur. Ditarik sehari saja sudah hancur," kata Mahfud.
"Tinggal bagaimana itu lebih manusiawi, lebih kependekatan kesejahteraan," pungkasnya.
Tag
Berita Terkait
-
Atur Batas Negara, Pemerintah Gelontorkan Anggaran Rp 24,3 Triliun
-
PON XX Digelar di Papua, Mahfud Pastikan Tak Tambah Pasukan
-
Mahfud MD: Bangsa Indonesia Harus Terima Permintaan Maaf Raja Belanda
-
MA Vonis Lepas Karen Agustiawan, Mahfud MD: Inkrah, Harus Diikuti
-
Mahfud MD Gelar Rakor Menteri Bahas Keamanan Papua
Terpopuler
- Menkeu Purbaya Dikabarkan Bakal Dicopot Kamis Hari Ini
- Eks Kepala BGN Dadan Hindayana Diperiksa Kejagung, Lodewyk Pusung dan Sony Sanjaya Ikut Diciduk
- Eks Kepala BGN Dadan Hindayana Dijemput Kejagung, 2 Lainnya Dikejar untuk Ditangkap
- 5 HP dengan Kamera Telefoto Terbaik untuk Konten Media Sosial
- 3 HP Murah Samsung Terlaris Global Q1 2026: Mulai Sejutaan, Kamera Sudah OIS
Pilihan
-
Terbukti Korupsi! Immanuel Ebenezer 'Noel' Dijatuhi Hukuman 4,5 Tahun dan Denda Rp200 Juta
-
Purbaya Bantah Kabar Akan Dicopot dari Kursi Menteri Keuangan
-
Menkeu Purbaya Dikabarkan Bakal Dicopot Kamis Hari Ini
-
Wamen Imipas Silmy Karim Ditahan KPK, Terborgol Pakai Rompi Oranye Usai Drama Menyerahkan Diri
-
Mengejutkan! Ini Pesan Terakhir Wamen Imipas Silmy Karim Sebelum Dicari KPK Terkait OTT Imigrasi
Terkini
-
Seminar KAGAMA HSE UGM 2026: Bahaya 'Ilusi Kesiapsiagaan' Industri yang Ancam Lingkungan
-
Heboh Kabar Dana Program MBG Disetop, Badan Gizi Nasional Beri Penjelasan Tegas
-
Bukan Hanya MBG, Mensesneg Sebut Semua Program Pemerintah Bakal 'Dipelototi' Ketat
-
Kebakaran Pagi Buta di Cideng: 1 Orang Tewas, 6 Rumah Hangus
-
Sinyal Penggulingan '98 Jilid 2' Menguat, Cuma PDIP dan Habib Rizieq yang Bisa Selamatkan Prabowo?
-
Harmoni Industri Tambang dan Pertanian, Harita Nickel Perkuat Ekonomi Petani Pulau Obi
-
Stop MBG dan KDMP! Niluh Djelantik Bongkar Gaji Guru PAUD 'Dipotong' Demi Program Baru Pemerintah
-
Said Iqbal Masuk Radar Kabinet Prabowo, Ini Bocoran Jabatannya
-
Prabowo 'Pelototi' Proyek Robotik di Danantara, Ingin RI Kuasai Teknologi Masa Depan
-
Alarm '98 Jilid 2'! Noel Peringatkan Prabowo: Ada Konsolidasi Besar Gulingkan Pemerintah di Juni