Suara.com - Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menanggapi soal adanya permintaan kepada pemerintah untuk menarik aparat TNI-Polri dari Papua. Menurutnya, tidak mungkin aparat TNI-Polri ditarik dari wilayah paling timur di Indonesia itu.
Mahfud menjelaskan, permintaan itu sempat muncul agar tidak ada kesan militeristik dalam penjagaan kondisi di Papua. Namun hal itu tidak mungkin dilakukan.
"Saya paling tidak setuju, kok, mempersoalkan kehadiran TNI-Polri di sebuah wilayah, tetap harus ada di situ," kata Mahfud pada pidatonya dalam acara Rapat Koordinasi Nasional Pengamanan Perbatasan Negara (Rakornas Pamtas) di Hotel Pullman Central Park, Jakarta Barat, Rabu (11/3/2020).
Kemudian Mahfud juga menyinggung istilah-istilah yang sering digunakan oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yakni TNI-Polri yang selalu membuat masalah maka harus ditarik keberadaannya di Papua. Apalagi TNI - Polri kerap disandingkan dengan pelanggaran HAM ketika menjaga keamanan di Papua.
Mahfud memandang kalau pemerintah menarik TNI-Polri dari Papua, justru malah memperburuk situasi, bahkan dalam hitungan satu hari saja.
"Bagaimana sebuah negara menarik TNI dan Polri dari situ, hancur. Ditarik sehari saja sudah hancur," kata Mahfud.
"Tinggal bagaimana itu lebih manusiawi, lebih kependekatan kesejahteraan," pungkasnya.
Tag
Berita Terkait
-
Atur Batas Negara, Pemerintah Gelontorkan Anggaran Rp 24,3 Triliun
-
PON XX Digelar di Papua, Mahfud Pastikan Tak Tambah Pasukan
-
Mahfud MD: Bangsa Indonesia Harus Terima Permintaan Maaf Raja Belanda
-
MA Vonis Lepas Karen Agustiawan, Mahfud MD: Inkrah, Harus Diikuti
-
Mahfud MD Gelar Rakor Menteri Bahas Keamanan Papua
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
6 Stadion Paling Angker: Tempat Eksekusi, Sosok Neti hingga Suara Misterius
-
Shell, Vivo Hingga AKR Bungkam Usai 'Dipaksa' Beli BBM dari Pertamina
-
Drama Stok BBM SPBU Swasta Teratasi! Shell, Vivo & BP Sepakat 'Titip' Impor ke Pertamina
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
Terkini
-
Semua Agama Dapat Porsi, Menag Nazaruddin Umar: Libur Nasional 2026 Sudah Adil
-
Presiden Prabowo 'Ketok Palu!' IKN Resmi Jadi Ibu Kota Politik 2028 Lewat Perpres Baru
-
Penggugat Ijazah Gibran Bantah Bagian dari Musuh Keluarga Jokowi: Saya Tidak Sedang Mencari Musuh!
-
Rekam Jejak Wahyudin Anggota DPRD Gorontalo, Narkoba hingga Video Rampok Uang Negara
-
Bongkar Gurita Korupsi Pertamina, Kejagung Periksa Jaringan Lintas Lembaga
-
Guntur Romli Murka, Politikus PDIP 'Rampok Uang Negara' Terancam Sanksi Berat: Sudah Masuk Evaluasi!
-
Dasco: UU Anti-Flexing Bukan Sekadar Aturan, tapi Soal Kesadaran Moral Pejabat
-
Harta Kekayaan Minus Wahyudin Moridu di LHKPN, Anggota DPRD Ngaku Mau Rampok Uang Negara
-
Dapat Kesempatan Berpidato di Sidang Umum PBB, Presiden Prabowo Bakal Terbang ke New York?
-
SPBU Swasta Wajib Beli BBM ke Pertamina, DPR Sebut Logikanya 'Nasi Goreng'