Suara.com - Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menanggapi soal adanya permintaan kepada pemerintah untuk menarik aparat TNI-Polri dari Papua. Menurutnya, tidak mungkin aparat TNI-Polri ditarik dari wilayah paling timur di Indonesia itu.
Mahfud menjelaskan, permintaan itu sempat muncul agar tidak ada kesan militeristik dalam penjagaan kondisi di Papua. Namun hal itu tidak mungkin dilakukan.
"Saya paling tidak setuju, kok, mempersoalkan kehadiran TNI-Polri di sebuah wilayah, tetap harus ada di situ," kata Mahfud pada pidatonya dalam acara Rapat Koordinasi Nasional Pengamanan Perbatasan Negara (Rakornas Pamtas) di Hotel Pullman Central Park, Jakarta Barat, Rabu (11/3/2020).
Kemudian Mahfud juga menyinggung istilah-istilah yang sering digunakan oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yakni TNI-Polri yang selalu membuat masalah maka harus ditarik keberadaannya di Papua. Apalagi TNI - Polri kerap disandingkan dengan pelanggaran HAM ketika menjaga keamanan di Papua.
Mahfud memandang kalau pemerintah menarik TNI-Polri dari Papua, justru malah memperburuk situasi, bahkan dalam hitungan satu hari saja.
"Bagaimana sebuah negara menarik TNI dan Polri dari situ, hancur. Ditarik sehari saja sudah hancur," kata Mahfud.
"Tinggal bagaimana itu lebih manusiawi, lebih kependekatan kesejahteraan," pungkasnya.
Tag
Berita Terkait
-
Atur Batas Negara, Pemerintah Gelontorkan Anggaran Rp 24,3 Triliun
-
PON XX Digelar di Papua, Mahfud Pastikan Tak Tambah Pasukan
-
Mahfud MD: Bangsa Indonesia Harus Terima Permintaan Maaf Raja Belanda
-
MA Vonis Lepas Karen Agustiawan, Mahfud MD: Inkrah, Harus Diikuti
-
Mahfud MD Gelar Rakor Menteri Bahas Keamanan Papua
Terpopuler
- 31 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 18 Desember: Ada Gems dan Paket Penutup 112-115
- Kebutuhan Mendesak? Atasi Saja dengan BRI Multiguna, Proses Cepat dan Mudah
- 5 Skincare untuk Usia 60 Tahun ke Atas, Lembut dan Efektif Rawat Kulit Matang
- 5 Mobil Keluarga Bekas Senyaman Innova, Pas untuk Perjalanan Liburan Panjang
- Kuasa Hukum Eks Bupati Sleman: Dana Hibah Pariwisata Terserap, Bukan Uang Negara Hilang
Pilihan
-
UMP Sumsel 2026 Hampir Rp 4 Juta, Pasar Tenaga Kerja Masuk Fase Penyesuaian
-
Cerita Pahit John Herdman Pelatih Timnas Indonesia, Dikeroyok Selama 1 Jam hingga Nyaris Mati
-
4 HP Murah Rp 1 Jutaan Memori Besar untuk Penggunaan Jangka Panjang
-
Produsen Tanggapi Isu Kenaikan Harga Smartphone di 2026
-
Samsung PD Pasar Tablet 2026 Tetap Tumbuh, Harga Dipastikan Aman
Terkini
-
Anjing Pelacak K-9 Dikerahkan Cari Korban Tertimbun Longsor di Sibolga-Padangsidimpuan
-
Ibu-Ibu Korban Bencana Sumatra Masih Syok Tak Percaya Rumah Hilang, Apa Langkah Mendesak Pemerintah?
-
Eks Wakapolri Cium Aroma Kriminalisasi Roy Suryo Cs di Kasus Ijazah Jokowi: Tak Cukup Dilihat
-
Nasib 2 Anak Pengedar Narkoba di Jakbar: Ditangkap Polisi, 'Dilepas' Gara-gara Jaksa Libur
-
Mendiktisaintek: Riset Kampus Harus Bermanfaat Bagi Masyarakat, Tak Boleh Berhenti di Laboratorium
-
Dengarkan Keluhan Warga Soal Air Bersih di Wilayah Longsor, Bobby Nasution Akan Bangunkan Sumur Bor
-
Di Balik OTT Bupati Bekasi: Terkuak Peran Sentral Sang Ayah, HM Kunang Palak Proyek Atas Nama Anak
-
Warga Bener Meriah di Aceh Alami Trauma Hujan Pascabanjir Bandang
-
Mutasi Polri: Jenderal Polwan Jadi Wakapolda, 34 Srikandi Lain Pimpin Direktorat dan Polres
-
Tinjau Lokasi Bencana Aceh, Ketum PBNU Gus Yahya Puji Kinerja Pemerintah