Suara.com - Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menanggapi soal adanya permintaan kepada pemerintah untuk menarik aparat TNI-Polri dari Papua. Menurutnya, tidak mungkin aparat TNI-Polri ditarik dari wilayah paling timur di Indonesia itu.
Mahfud menjelaskan, permintaan itu sempat muncul agar tidak ada kesan militeristik dalam penjagaan kondisi di Papua. Namun hal itu tidak mungkin dilakukan.
"Saya paling tidak setuju, kok, mempersoalkan kehadiran TNI-Polri di sebuah wilayah, tetap harus ada di situ," kata Mahfud pada pidatonya dalam acara Rapat Koordinasi Nasional Pengamanan Perbatasan Negara (Rakornas Pamtas) di Hotel Pullman Central Park, Jakarta Barat, Rabu (11/3/2020).
Kemudian Mahfud juga menyinggung istilah-istilah yang sering digunakan oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yakni TNI-Polri yang selalu membuat masalah maka harus ditarik keberadaannya di Papua. Apalagi TNI - Polri kerap disandingkan dengan pelanggaran HAM ketika menjaga keamanan di Papua.
Mahfud memandang kalau pemerintah menarik TNI-Polri dari Papua, justru malah memperburuk situasi, bahkan dalam hitungan satu hari saja.
"Bagaimana sebuah negara menarik TNI dan Polri dari situ, hancur. Ditarik sehari saja sudah hancur," kata Mahfud.
"Tinggal bagaimana itu lebih manusiawi, lebih kependekatan kesejahteraan," pungkasnya.
Tag
Berita Terkait
-
Atur Batas Negara, Pemerintah Gelontorkan Anggaran Rp 24,3 Triliun
-
PON XX Digelar di Papua, Mahfud Pastikan Tak Tambah Pasukan
-
Mahfud MD: Bangsa Indonesia Harus Terima Permintaan Maaf Raja Belanda
-
MA Vonis Lepas Karen Agustiawan, Mahfud MD: Inkrah, Harus Diikuti
-
Mahfud MD Gelar Rakor Menteri Bahas Keamanan Papua
Terpopuler
- Pasca Penonaktifan, 3.000 Warga Kota Yogyakarta Geruduk MPP untuk Reaktivasi PBI JK
- 5 Pemain Top Dunia yang Berpotensi Ikuti Jejak Layvin Kurzawa Main di Super League
- 7 HP Xiaomi RAM 8 GB Termurah di Februari 2026, Fitur Komplet Mulai Rp1 Jutaan
- 7 HP Murah Terbaru 2026 Buat Gaming: Skor AnTuTu Tinggi, Mulai Rp1 Jutaan!
- 10 HP OPPO RAM 8 GB dari yang Termurah hingga Flagship 2026
Pilihan
-
Kembali Diperiksa 2,5 Jam, Jokowi Dicecar 10 Pertanyaan Soal Kuliah dan Skripsi
-
Geger! Pemain Timnas Indonesia Dituding Lakukan Kekerasan, Korban Dibanting hingga Dicekik
-
Polisi Jamin Mahasiswi Penabrak Jambret di Jogja Bebas Pidana, Laporan Pelaku Tak Akan Diterima
-
Komisi III DPR Tolak Hukuman Mati Ayah di Pariaman yang Bunuh Pelaku Kekerasan Seksual Anaknya
-
Bocah-bocah di Sarang Polisi: Asal Tangkap Perkara Aksi Agustus
Terkini
-
Potret Masalah Pangan Jakarta Jelang Ramadan, Apa Saja?
-
Saksi Kasus Suap Ijon Bekasi, Istri H.M Kunang Dicecar KPK Soal Pertemuan dengan Pengusaha Sarjan
-
Jaga Stabilitas Harga Daging Jelang Ramadan di Jakarta, Dharma Jaya Impor Ratusan Sapi
-
Santunan Korban Bencana Sumatra Disalurkan, Mensos Sebut Hampir Seribu Ahli Waris Terbantu
-
PDIP Sebut 100 Persen Warga Indonesia Bisa Mendapatkan BPJS Gratis, Begini Kalkulasinya
-
Adu Mulut Menteri Keuangan dan Menteri KKP Bikin PDIP Geram: Jangan Rusak Kepercayaan Pasar!
-
Wamensos Agus Jabo Cek Pembangunan Sekolah Rakyat Permanen di Sragen
-
Sudah Jatuh Tertimpa Tangga: Korban Penganiayaan di Cengkareng Kini Dilaporkan Balik Pelaku
-
Pemerintah Kucurkan Dana Tunggu Hunian Rp600 Ribu Per Bulan, Pembangunan Huntap Capai 15.719 Unit
-
Sengketa Lahan Bendungan Jenelata di Gowa, BAM DPR Desak Penyelesaian yang Adil bagi Warga