Suara.com - Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil meminta izin kepada pemerintah pusat untuk melakukan tes virus corona Covid-19 mandiri di daerahnya.
Sebab, sampai sekarang tindakan pengetesan pasien terdampak virus corona berada di bawah wewenang pemerintah pusat.
Menurut Emil—sapaan Ridwan Kamil—mestinya pemerintah menerapkan prinsip desentralisasi dalam memerangi virus corona.
Hal itu disampaikan Emil ketika menjadi narasumber program Mata Najwa bertajuk "Gara-gara Corona" yang disiarkan Trans 7, Rabu (11/3/2020) malam.
"Izinkan kami yang di daerah ini untuk melakukan tes," ucap Emil.
Emil berjanji untuk tidak mengumumkan pasien positif virus corona, bila pemerintah pusat mengizinkannya untuk melakukan tes.
"Nanti kalau hasilnya positif, kami tidak akan mengumumkan. Kami akan berkoordinasi dengan pemerintah pusat sesuai protokol," imbuhnya.
Lebih lanjut, Emil mengatakan, kalau penanganan virus corona hanya terpusat di Jakarta, maka warga akan mengalami kesusahan. Untuk itu perlu diberlakukan desentralisasi.
"Bayangannya ini (semoga tidak terjadi), kalau virus corona menyebar ke seluruh Indonesia dan semunya terpusat di Jakarta, bagaimana perjalanan, antrean dan sebagainya. Perjalanan butuh waktu, sehingg untuk tes ini konsepnya harus desentralisasi," kata Emil memungkasi.
Baca Juga: Imbas Virus Corona, Driver Ojol di Depok Kini Sepi Orderan
Sebelumnya, Emil mengklaim pihaknya telah memprediksi virus corona akan memberikan dampak lebih buruk. Ia bahkan telah meminta pemerintah untuk waspada.
"Kami sebenarnya sudah menyebut 'siaga satu' dari awal Februari beberapa minggu sebelum Pak Jokowi mengumumkan kasus corona," terang Emil.
Tindakan ini dilakukan semata-mata untuk menunjukkan bahwa fasilitas medis sudah siap.
Pemerintah Provinsi Jawa Barat pun telah membentuk Pusat Informasi dan Komunikasi Covid-19, sebagai tempat penanggulangan wabah virus corona.
Terlebih, pasien terdampak virus corona kekinian terus bertambah.
"Yang kami hadai hari ini, kami sebenarnya punya kemampuan untuk melakukan tes," kata Emil.
Berita Terkait
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
6 Stadion Paling Angker: Tempat Eksekusi, Sosok Neti hingga Suara Misterius
-
Shell, Vivo Hingga AKR Bungkam Usai 'Dipaksa' Beli BBM dari Pertamina
-
Drama Stok BBM SPBU Swasta Teratasi! Shell, Vivo & BP Sepakat 'Titip' Impor ke Pertamina
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
Terkini
-
Tak Ada Tawar Menawar! Analis Sebut Reformasi Polri Mustahil Tanpa Ganti Kapolri
-
Menjelajahi Jantung Maluku: "Buru Expedition" Wanadri Ungkap Kekayaan Tersembunyi Pulau Buru
-
Polemik Ijazah Gibran Tak Substansial tapi Jadi Gaduh Politik
-
Klarifikasi Ijazah Gibran Penting agar Tidak Ulangi Kasus Jokowi
-
Menkeu Purbaya Ultimatum ke Pengelolaan Program Makan Gratis: Nggak Jalan, Kita Ambil Duitnya!
-
Eks Kapolri Tegaskan Polri di Bawah Presiden: Perspektif Historis dan Konstitusional
-
J Trust Bank Desak Crowde Lebih Kooperatif dan Selesaikan Kewajiban
-
KPK: Penyidikan Korupsi Haji Tidak Mengarah ke PBNU
-
Ancol Rencanakan Reklamasi 65 Hektare, Pastikan Tak Gunakan Dana APBD
-
Dirut PAM Jaya Jamin Investor Tak Bisa Paksa Naikkan Tarif Air Pasca-IPO