Suara.com - Rapat dalam membahas tentang kesiapan DKI hadapi corona, Gubernur Anies Baswedan menyatakan ada perbedaan data antara yang diterima masyarakat dan yang dimiliki aparat. Ungkapan itu terekam dalam video proses rapat yang diunggah di chanel youtube Pemprov DKI.
"Kita di Jakarta tempat yang paling tinggi ekposurnya, data yang sampai ke publik dengan data yang dimiliki aparat bidang kesehatan selisihnya besar," kata Anies.
Ia menambahkan, "itu sebabnya DKI menurut saya perlu ada langkah-langkah ekstra."
Anies juga menyampaikan, bahwa Jakarta perlu mencontoh Singapura di mana pengendalian corona harus diutamakan ketimbang soal stabilitas politik dan ekonomi.
"Singapura karena penanganannya benar, maka alhamdulillah hari ini mereka selesai si belum tapi relatif mendekati," kata dia
"Jadi keselamatan warga di atas stabilitas politik dan biaya ekonomi," tambahnya.
Oleh karena itu, ia meminta pihak pariwisata dan perizinan transportasi perlu pemantauan yang lebih serius.
"Saya minta pariwisata dan perizinan transportasi untuk nanti pikirkan secara serius pembatasan, pemantauan, pembatalan, dan panduan untuk publik," ujar Anies lagi.
Keresahan Ekonomi Indonesia Akibat Corona
Baca Juga: Ini Detik-detik Kesadisan Kaspo Habisi Nyawa Pamannya yang Sudah Tersungkur
Saat WHO secara terang-terangan meningkatkan kewaspadaan terhadap virus corona, pemerintah Indonesia terus asyik menyiapkan beragam kebijakan untuk mengantisipasi agar perekonomian tidak terdampak. Lalu, kesehatan warga bagaimana?
Hal tersebut terlihat pada cuitan akun resmi sekretariat kabinet, yang menyatakan: "#KawanKabinet, selamat berakhir pekan. Sambil menikmati pagimu, mari simak apa saja arahan Presiden @jokowi saat memimpin Ratas Terbatas terkait Dampak Virus Covid-19 terhadap Perekonomian Indonesia."
Pada cuitan yang diunggah pada Sabtu (29/2/2020) tersebut, akun resmi @setkabgoid juga membagikan apa saja yang menjad fokus dalam rapat tersebut.
"Siapkan seluruh instrumen, baik moneter maupun fiskal, untuk digunakan dalam rangka memperkuat daya tahan dan daya saing ekonomi negeri kita."
Rapat yang dilakukan di Kantor Presiden pada Selasa (25/20/2020) ini juga ingin memaksmalkan konferensi dalam negeri dan meningkatkan promosi wisata.
"Maksimalkan kegiatan konferensi dalam negeri, Mice (meeting incentive, convention, and echibition), serta tingkatkan promosi untuk menyasar ceruk pasar wisman yang mencari alternatif destinasi wisata karena batal mengunjungi RRT, Korea, dan Jepang."
Berita Terkait
Terpopuler
- Selamat Tinggal Jay Idzes? Sassuolo Boyong Amunisi Pertahanan Baru dari Juventus Jelang Deadline
- 26 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 31 Januari 2026: Buru Gullit 117 OVR dan Voucher Draft Gratis
- 5 Mobil Toyota Dikenal Paling Jarang Rewel, Ideal untuk Mobil Pertama
- 5 HP Murah Alternatif Redmi Note 15 5G, Spek Tinggi buat Multitasking
- 6 Moisturizer Pencerah Wajah Kusam di Indomaret, Harga di Bawah Rp50 Ribu
Pilihan
-
Perilaku Audiens Berubah, Media Diminta Beradaptasi dengan AI dan Medsos
-
Pintu Langit Dibuka Malam Ini, Jangan Lewatkan 5 Amalan Kunci di Malam Nisfu Syaban
-
Siapa Jeffrey Hendrik yang Ditunjuk Jadi Pjs Dirut BEI?
-
Harga Pertamax Turun Drastis per 1 Februari 2026, Tapi Hanya 6 Daerah Ini
-
Tragis! Bocah 6 Tahun Tewas Jadi Korban Perampokan di Boyolali, Ibunya dalam Kondisi Kritis
Terkini
-
Arkadia Digital Media akan Gelar Seminar Nasional Profesionalisme Penegakan Hukum dan Iklim Usaha
-
Gaza Diserang, Prabowo Komunikasi ke Board of Peace
-
Sempat Picu Korban Jiwa, Polisi Catat 1.000 Titik Jalan Rusak di Jakarta Mulai Diperbaiki
-
Jelang Hadapi Saksi, Nadiem Makarim Mengaku Masih Harus Jalani Tindakan Medis
-
Propam Pastikan Bhabinkamtibmas Tak Aniaya Pedagang Es Gabus, Aiptu Ikhwan Tetap Jalani Pembinaan
-
Singgung Alasan Medis Nadiem Makarim, Pengacara Minta Penahanan Dibantarkan
-
Israel Kembali Serang Gaza, Komisi I DPR Minta RI Lebih Aktif Tekan Institusi Internasional
-
Febri Diansyah: Dialog Publik soal Fakta Sidang Bukan Obstruction of Justice
-
Ekonom UGM: Iuran Dewan Perdamaian Bebani APBN, Rakyat Bersiap Hadapi Kenaikan Pajak
-
Pengamat: Pernyataan Menhan Soal Direksi Himbara Di Luar Kapasitas