Suara.com - Indonesian Young Scientist Forum (YSF) menyurati Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko pada Sabtu (14/3/2020).
Dalam surat itu, YSF memberikan rekomendasi kepada pemerintah untuk segera menetapkan status penguncian diri atau lockdown melihat angka pasien positif virus Corona (Covid19) yang terus meningkat per harinya.
Berry Juliandi, seorang neurosaintis dari Institut Pertanian Bogor (IPB) mengaku jika pihaknya yang memberikan surat rekomendasi itu ke pihak istana.
Ia mengatakan kalau surat tersebut sudah diterima Sekretariat KSP dan tengah diatur jadwal agar YSF bisa bertemu langsung dengan Moeldoko.
"Masih dibahas dan atur jadwal," kata Berry saat dihubungi Suara.com, Sabtu (14/3/2020).
YSF yang terdiri dari peneliti-peneliti Indonesia di dalam dan luar negeri menyampaikan keprihatinannya atas pandemi Covid-19 global termasuk yang terjadi Indonesia.
Pertimbangan YSF untuk memberikan rekomendasi ialah karena situasi penyebaran wabah Covid19 bukanlah situasi yang terkontrol di laboratorium. Kemudian banyak faktor-faktor terkait Covid19 yang tidak diketahui dengan akurat.
Juga Indonesia akan menghadapi bulan Ramadhan dan Hari Idul Fitri di mana akan ada perkumpulan massa besar-besaran. Justru hal tersebut berisiko besar untuk menyebarkan wabah Covid-19 ke area yang lebih luas.
Dengan demikian YSF menilai Pemerintah Indonesia harus mengambil skenario yang paling terburuk sampai paling baik agar segala sektor seperti perekonomian, pariwisata, pendidikan akan berjalan. Adapun tiga rekomendasi yang disampaikan kepada KSP.
Baca Juga: Kampung Halaman Presiden Jokowi Lockdown, Codot di Pasar Depok Dimusnahkan
"Melakukan tindakan maksimal untuk membatasi perkumpulan massa dan pergerakan massa (lockdown) di daerah-dareah rawan apabila kasus menjadi dua kali per-hari," kata Berry.
Kemudian, YSF juga merekomendasikan supaya ada koordinasi dari kementerian-kementerian agar ada penambahanan laboratorium rujukan selain Litbangkes Pusat agar mempercepat identifikasi virus Covid19.
Lalu, rekomendasi lainnya ialah melakukan pengawasan dan audit berkala kepada semua laboratorium rujukan berdasarkan Standar Operational Prosedur (SOP) dari WHO, memberikan fleksibilitas pada pemerintah daerah seperti memberdayakan dinas kesehatan lokal dan puskesmas setempat untuk proaktif menindaklanjuti data penelusuran kontak dengan mendatangi, memantau kondisi kesehatan, dan/atau mengambil spesimen (nasal swab) dari individu yang berisiko sehingga menghindari terjadinya pemusatan pasien atau kasus suspect di rumah sakit.
Berita Terkait
-
COVID-19 Menyebar, Berikut Daftar Kampus di Yogyakarta Melakukan Lockdown
-
Update Corona Covid-19: Lockdown Indonesia Trending, Infeksi Global 145.637
-
Event Bulutangkis Dihentikan Sementara, Indonesia Open Terkatung-katung
-
Tak Seperti Jokowi dan Jakarta, Solo KLB Corona Patut Diapresiasi
-
Solo Semi Lockdown, 97.000 Siswa SD-SMP Libur 2 Minggu
Terpopuler
- Bak Bumi dan Langit, Adu Isi Garasi Menkeu Baru Purbaya Yudhi vs Eks Sri Mulyani
- Apa Jabatan Nono Anwar Makarim? Ayah Nadiem Makarim yang Dikenal Anti Korupsi
- Mahfud MD Bongkar Sisi Lain Nadiem Makarim: Ngantor di Hotel Sulit Ditemui Pejabat Tinggi
- Kata-kata Elkan Baggott Jelang Timnas Indonesia vs Lebanon Usai Bantai Taiwan 6-0
- Mahfud MD Terkejut dengan Pencopotan BG dalam Reshuffle Kabinet Prabowo
Pilihan
-
Studi Banding Hemat Ala Konten Kreator: Wawancara DPR Jepang Bongkar Budaya Mundur Pejabat
-
Jurus Baru Menkeu Purbaya: Pindahkan Rp200 Triliun dari BI ke Bank, 'Paksa' Perbankan Genjot Kredit!
-
Sore: Istri dari Masa Depan Jadi Film Indonesia ke-27 yang Dikirim ke Oscar, Masuk Nominasi Gak Ya?
-
CELIOS Minta MUI Fatwakan Gaji Menteri Rangkap Jabatan: Halal, Haram, atau Syubhat?
-
Hipdut, Genre Baru yang Bikin Gen Z Ketagihan Dangdut
Terkini
-
Usai Dicopot Prabowo, Benarkah Sri Mulyani Adalah Menteri Keuangan Terlama?
-
Inikah Ucapan yang Bikin Keponakan Prabowo, Rahayu Saraswati Mundur dari Senayan?
-
Suciwati: Penangkapan Delpedro Bagian dari Pengalihan Isu dan Bukti Rezim Takut Kritik
-
Viral Pagar Beton di Cilincing Halangi Nelayan, Pemprov DKI: Itu Izin Pemerintah Pusat
-
Temuan Baru: Brimob Dalam Rantis Sengaja Lindas Affan Kurniawan
-
PAN Tolak PAM Jaya Jadi Perseroda: Khawatir IPO dan Komersialisasi Air Bersih
-
CEK FAKTA: Isu Pemerkosaan Mahasiswi Beralmamater Biru di Kwitang
-
Blusukan Gibran Picu Instruksi Tito, Jhon: Kenapa Malah Warga yang Diminta Jaga Keamanan?
-
DPR Sambut Baik Kementerian Haji dan Umrah, Sebut Lompatan Besar Reformasi Haji
-
CEK FAKTA: Viral Klaim Proyek Mall di Leuwiliang, Benarkah?