Suara.com - Ketua Umum Partai Demokrat periode 2020-2025 terpilih Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyikapi wacana usulan kenaikan ambang batas parlemen atau parliamentary threshold dari empat persen menjadi tujuh persen.
AHY menyatakan ketidaksepakatannya, karena menurutnya usulan tersebut menurut AHY semata-mata untuk mengeliminasi partai-partai yang dinilai tidak bersahabat oleh pihak tertentu.
AHY mengemukakan bahwa semangat demokrasi itu sendiri ialah merepresentasikan suara rakyat Indonesia yang jumlahnya sekira 250 juta lebih dengan latar belakang yang beragam.
"Tentu mekanisme partai politik yang ada di negeri kita ini boleh-boleh saja kalau ada semangat untuk lebih sederhana supaya enggak terlalu ribet kebanyakan partai. Tapi yang tidak atau harus kita hindari adalah jika ada upaya sekedar mengeliminasi partai-partai yang dianggapnya tidak terlaku bersahabat dengan pihak-pihak tertentu, kita tidak ingin itu terjadi," kata AHY usai Kongres V Partai Demokrat di Jakarta Convention Center, Senayan, Jakarta, Minggu (15/3/2020).
Kendati begitu putra sulung Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY itu menegaskan bahwa Partai Demokrat akan terus berjuang untuk dapat melampaui parliamentary threshold berapapun. Dia pun mengajak kader partainya untuk sama-sama melampaui ambang batas tersebut nantinya.
"Bagi kami tujuannya adalah bukan sekadar melampaui PT (parliamentary threshold) tapi juga bagaimana kita juga bisa lebih memenangkan suara dan hati rakyat, termasuk untuk memperluas pengabdian kami di masyarakat," katanya.
Sebagaimana diketahui, Ketua Umum Partai Golkar Ailangga Hartarto sempat mengungkapkan adanya usulan dari Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh untuk menaikkan ambang batas parlemen atau parliamentary threshold dari 4 persen menjadi 7 persen.
Hal itu disampaikan Airlangga usai melangsungkan pertemuan antara Partai Golkar dan Partai Nasdem di DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta Barat.
"Terkait undang-undang politik, terkait dengan parliamentary threshold ada usulan dari Pak Surya bahwa parliamentary threshold 7 persen," ujar Airlangga di Kantor DPP Partai Golkar, Senin (9/3/2020).
Baca Juga: Keberatan Usulan Ambang Batas Parlemen Jadi 7 Persen, PKS Tawar 5 Persen
Airlangga mengatakan, Surya Paloh hanya sebatas mengusulkan kenaikkan ambang batas parlemen. Namun, untuk ambang batas presiden atau presidential threshold tetap 20 persen.
Kendati begitu, Airlangga mengatakan bahwa Partai Golkar sepakat dengan usulan Nasdem.
"Partai Golkar juga lihat ini suatu yang bagus dan Partai Golkar akan mendukung konsep tersebut dan juga terkait dengan presidential treshold yang tetap presidential threshold 20 persen dan ada tambahan usulan Pak Surya bahwa 7 persen ini berlaku secara nasional," kata Airlangga.
Berita Terkait
-
SBY Jabat Ketua Majelis Tinggi Demokrat, AHY: You'll Never Walk Alone
-
Terharu Terpilih Jadi Ketum Demokrat, AHY: Hati Saya Bergetar
-
Sah! AHY Resmi Jadi Ketum Demokrat Gantikan SBY
-
Berpidato di Kongres V Demokrat, SBY Teringat Mendiang Ibu Ani
-
Bukan Lagi Ketua Umum, SBY Isyaratkan akan Tetap di Partai Demokrat
Terpopuler
- Media Belanda Heran Mauro Zijlstra Masuk Skuad Utama Timnas Indonesia: Padahal Cadangan di Volendam
- KPU Tak Bisa Buka Ijazah Capres-Cawapres ke Publik, DPR Pertanyakan: Orang Lamar Kerja Saja Pakai CV
- Harta Kekayaan Wali Kota Prabumulih, Disorot usai Viral Pencopotan Kepala Sekolah
- Anak Wali Kota Prabumulih Bawa Mobil ke Sekolah, Padahal di LHKPN Hanya Ada Truk dan Buldoser
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
Pilihan
-
Heboh! Rekening Nasabah Bobol Rp70 Miliar di BCA, OJK dan SRO Turun Tangan, Perketat Aturan!
-
Emiten Sejahtera Bintang Abadi Textile Pailit, Sahamnya Dimiliki BUMN
-
Jaminan Laga Seru! Ini Link Live Streaming Bayern Munchen vs Chelsea
-
Kendal Tornado FC vs Persela Lamongan, Manajemen Jual 3.000 Tiket
-
6 Rekomendasi HP Murah Rp 3 Jutaan dengan Kamera Terbaik September 2025
Terkini
-
Orang yang Memecatnya Kini Diangkat Menko Polkam, Bukti Prabowo Tak Dendam ke Djamari Chaniago?
-
Dampingi Wapres Gibran ke Papua, Wamendagri Ribka Akan Segera Tindak Lanjuti Hasil Kunjungan
-
Menteri HAM Sebut Mudah Temukan 3 Mahasiswa Hilang dengan CCTV, DPR: Kalau Gampang Laksanakan Dong!
-
Update Orang Hilang Peristiwa Agustus: Satu Telah Ditemukan, Dua Belum Kembali!
-
Sebut Geng Solo Virus di Kabinet, Soenarko : Keluarkan Menteri Diduga Korupsi dan Orang Jokowi
-
Mendesak Reformasi Polri, Peluang Anak Buah Prabowo Naik Pangkat Terbuka? Ini Kata Pengamat!
-
DPRD DKI Ungkap Parkir Ilegal Bisa Rugikan PAD Rp 700 Miliar per Tahun, 50 Operator Diduga Nakal
-
Parung Panjang Memanas! Warga Adang Truk, Dishub Dituding Lakukan Pembiaran
-
Hitung Mundur Dimulai? Analis Sebut Kapolri Diganti Usai Hari TNI, Ini Sinyalnya
-
DPRD 'Geruduk' Parkir Ilegal di Jaktim, Dua Lokasi Disegel Paksa, Potensi Pajak Miliaran Bocor