Suara.com - Ketua Umum Partai Demokrat periode 2020-2025 terpilih Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyikapi wacana usulan kenaikan ambang batas parlemen atau parliamentary threshold dari empat persen menjadi tujuh persen.
AHY menyatakan ketidaksepakatannya, karena menurutnya usulan tersebut menurut AHY semata-mata untuk mengeliminasi partai-partai yang dinilai tidak bersahabat oleh pihak tertentu.
AHY mengemukakan bahwa semangat demokrasi itu sendiri ialah merepresentasikan suara rakyat Indonesia yang jumlahnya sekira 250 juta lebih dengan latar belakang yang beragam.
"Tentu mekanisme partai politik yang ada di negeri kita ini boleh-boleh saja kalau ada semangat untuk lebih sederhana supaya enggak terlalu ribet kebanyakan partai. Tapi yang tidak atau harus kita hindari adalah jika ada upaya sekedar mengeliminasi partai-partai yang dianggapnya tidak terlaku bersahabat dengan pihak-pihak tertentu, kita tidak ingin itu terjadi," kata AHY usai Kongres V Partai Demokrat di Jakarta Convention Center, Senayan, Jakarta, Minggu (15/3/2020).
Kendati begitu putra sulung Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY itu menegaskan bahwa Partai Demokrat akan terus berjuang untuk dapat melampaui parliamentary threshold berapapun. Dia pun mengajak kader partainya untuk sama-sama melampaui ambang batas tersebut nantinya.
"Bagi kami tujuannya adalah bukan sekadar melampaui PT (parliamentary threshold) tapi juga bagaimana kita juga bisa lebih memenangkan suara dan hati rakyat, termasuk untuk memperluas pengabdian kami di masyarakat," katanya.
Sebagaimana diketahui, Ketua Umum Partai Golkar Ailangga Hartarto sempat mengungkapkan adanya usulan dari Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh untuk menaikkan ambang batas parlemen atau parliamentary threshold dari 4 persen menjadi 7 persen.
Hal itu disampaikan Airlangga usai melangsungkan pertemuan antara Partai Golkar dan Partai Nasdem di DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta Barat.
"Terkait undang-undang politik, terkait dengan parliamentary threshold ada usulan dari Pak Surya bahwa parliamentary threshold 7 persen," ujar Airlangga di Kantor DPP Partai Golkar, Senin (9/3/2020).
Baca Juga: Keberatan Usulan Ambang Batas Parlemen Jadi 7 Persen, PKS Tawar 5 Persen
Airlangga mengatakan, Surya Paloh hanya sebatas mengusulkan kenaikkan ambang batas parlemen. Namun, untuk ambang batas presiden atau presidential threshold tetap 20 persen.
Kendati begitu, Airlangga mengatakan bahwa Partai Golkar sepakat dengan usulan Nasdem.
"Partai Golkar juga lihat ini suatu yang bagus dan Partai Golkar akan mendukung konsep tersebut dan juga terkait dengan presidential treshold yang tetap presidential threshold 20 persen dan ada tambahan usulan Pak Surya bahwa 7 persen ini berlaku secara nasional," kata Airlangga.
Berita Terkait
-
SBY Jabat Ketua Majelis Tinggi Demokrat, AHY: You'll Never Walk Alone
-
Terharu Terpilih Jadi Ketum Demokrat, AHY: Hati Saya Bergetar
-
Sah! AHY Resmi Jadi Ketum Demokrat Gantikan SBY
-
Berpidato di Kongres V Demokrat, SBY Teringat Mendiang Ibu Ani
-
Bukan Lagi Ketua Umum, SBY Isyaratkan akan Tetap di Partai Demokrat
Terpopuler
- 5 Pilihan Produk Viva untuk Menghilangkan Flek Hitam, Harga Rp20 Ribuan
- 7 Mobil Bekas di Bawah Rp50 Juta untuk Anak Muda, Desain Timeless Anti Mati Gaya
- 7 Rekomendasi Mobil Matic Bekas di Bawah 50 Juta, Irit dan Bandel untuk Harian
- 5 Mobil Mungil 70 Jutaan untuk Libur Akhir Tahun: Cocok untuk Milenial, Gen-Z dan Keluarga Kecil
- 7 Sunscreen Mengandung Niacinamide untuk Mengurangi Flek Hitam, Semua di Bawah Rp60 Ribu
Pilihan
-
Nasib Sial Mees Hilgers: Dihukum Tak Main, Kini Cedera Parah dan Absen Panjang
-
5 HP dengan Kamera Beresolusi Tinggi Paling Murah, Foto Jernih Minimal 50 MP
-
Terungkap! Ini Lokasi Pemakaman Raja Keraton Solo PB XIII Hangabehi
-
BREAKING NEWS! Raja Keraton Solo PB XIII Hangabehi Wafat
-
Harga Emas Turun Hari ini: Emas Galeri di Pegadaian Rp 2,3 Jutaan, Antam 'Kosong'
Terkini
-
Dihadang Sopir Angkot, Layanan Mikrotrans PulogadungKampung Rambutan Disetop Sementara
-
Amstrong sembiring: Jelang Akhir Tahun 2025 Negeri Ini Jadi Lautan Persoalan Hukum
-
Wacana Tarif Transjakarta Naik, DPRD Sebut Warga Jakarta Sudah Mampu Bayar Lebih dari Rp 3.500
-
Ritual Persembahan Berujung Petaka, 9 Umat Tewas Terinjak-injak di Kuil India
-
Gelar Pangeran Andrew Dicabut Gegara Pelecehan Seksual, Keluarga Giuffre Beri Respon Sinis
-
Pengamat: Jaksa Hanya Melaksanakan Penetapan Hakim di Kasus Nenny Karawang
-
Gagal Dimakzulkan, Bupati Pati Sudewo Ajak Lawan Politik Bersatu: Tidak Boleh Euforia
-
Kolaborasi Riset Sawit dan UMKM, Perkuat Inovasi Perkebunan Indonesia
-
Kahiyang Ayu Ajak Anak PAUD Amalkan Ikrar Anak Indonesia Hebat 2025
-
Sri Susuhunan Pakubuwono XIII: Profil, Silsilah, dan Karier Politik