Dari total 6000 orang yang telah dilacak hingga saat ini, pemerintah mengerahkan bantuan dari rekaman CCTV, penyelidikan polisi, dan tentu saja para detektif yang seringkali memulai tahap penyelidikan dengan sebuah telepon sederhana.
Pengakuan dari salah seorang pasien COVID-19, Melissa (bukan nama sebenarnya), ia ditelepon oleh nomor asing dan mengatakan bahwa dirinya beresiko tinggi tertular virus.
"Mereka bertanya 'Apakah Anda naik taksi pukul 18.47 pada hari Rabu?' Pertanyaan itu sangat tepat. Saya sempat merasa sedikit panik, tidak bisa berpikir jernih," ujarnya seperti dikutip dari BBC News Singapura -- jaringan Suara.com.
Namun, ia akhirnya ingat detail perjalanannya. Keesokan harinya, tiga orang dalam balutan jaket dan masker bedah tiba di depan pintu kamarnya.
"Mereka memberi saya perintah karantina, yang mengatakan bahwa saya tidak bisa pergi ke luar rumah. Jika Anda melanggar, Anda akan didenda dan dipenjara. Ini adalah dokumen hukum," demikian ujarnya.
Polisi dan detektif yang dikerahkan oleh pemerintah Singapura bekerja melacak kasus virus corona melalui cara, pertama, memulai pelacakan saat ditemukan kasus positif virus corona.
Kedua, detektif melakukan wawancara guna menggali informasi tentang siapa saja yang pernah kontak dengan pasien.
Ketiga, memverifikasi informasi dengan cara menghubungi orang-orang yang kontak dengan pasien, memeriksa kwitansi, dan bila perlu melibatkan polisi.
Keempat, mendata orang-orang yang diduga kuat beresiko terinfeksi. Kelima, melakukan karantina selama 14 hari bagi yang diduga kuat terinfeksi.
Baca Juga: Presiden Jokowi dan Ibu Negara Iriana Negatif Virus Corona Covid-19
Keenam, memantau orang-orang yang diduga terinfeksi namun resiko tertular masih rendah. Dilakukan lewat telepon.
Dengan cara ini, Singapura berhasil menekan angka kematian pasien positif corona. Namun, keberhasilan tersebut tak hanya karena kerja pemerintah melainkan karena warga Singapura yang sejak dahulu sudah dikenal sangat patuh dengan peraturan pemerintah.
Berita Terkait
-
Katanya Ekonomi Tumbuh 5,12 Persen, Kok BI Pakai Skema saat Covid-19 demi Biayai Program Pemerintah?
-
Profil Carina Joe, Pahlawan Vaksin Covid-19 Raih Bintang Jasa Utama dari Presiden Prabowo
-
Alasan Covid Dimentahkan, Pengacara Roy Suryo Sebut Jawaban Kejagung soal Eksekusi Silfester Absurd
-
'Gangguan Jiwa' COVID-19: Riset Ungkap Tekanan Mental Akibat Kesepian saat Pandemi
-
Tersangka Korupsi Masker Covid-19, Eks Wabup Sumbawa Bakal Ditahan Polisi Hari Ini?
Terpopuler
- Bak Bumi dan Langit, Adu Isi Garasi Menkeu Baru Purbaya Yudhi vs Eks Sri Mulyani
- Apa Jabatan Nono Anwar Makarim? Ayah Nadiem Makarim yang Dikenal Anti Korupsi
- Mahfud MD Bongkar Sisi Lain Nadiem Makarim: Ngantor di Hotel Sulit Ditemui Pejabat Tinggi
- Kata-kata Elkan Baggott Jelang Timnas Indonesia vs Lebanon Usai Bantai Taiwan 6-0
- Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Dicopot
Pilihan
-
Studi Banding Hemat Ala Konten Kreator: Wawancara DPR Jepang Bongkar Budaya Mundur Pejabat
-
Jurus Baru Menkeu Purbaya: Pindahkan Rp200 Triliun dari BI ke Bank, 'Paksa' Perbankan Genjot Kredit!
-
Sore: Istri dari Masa Depan Jadi Film Indonesia ke-27 yang Dikirim ke Oscar, Masuk Nominasi Gak Ya?
-
CELIOS Minta MUI Fatwakan Gaji Menteri Rangkap Jabatan: Halal, Haram, atau Syubhat?
-
Hipdut, Genre Baru yang Bikin Gen Z Ketagihan Dangdut
Terkini
-
Suciwati: Penangkapan Delpedro Bagian dari Pengalihan Isu dan Bukti Rezim Takut Kritik
-
Viral Pagar Beton di Cilincing Halangi Nelayan, Pemprov DKI: Itu Izin Pemerintah Pusat
-
Temuan Baru: Brimob Dalam Rantis Sengaja Lindas Affan Kurniawan
-
PAN Tolak PAM Jaya Jadi Perseroda: Khawatir IPO dan Komersialisasi Air Bersih
-
CEK FAKTA: Isu Pemerkosaan Mahasiswi Beralmamater Biru di Kwitang
-
Blusukan Gibran Picu Instruksi Tito, Jhon: Kenapa Malah Warga yang Diminta Jaga Keamanan?
-
DPR Sambut Baik Kementerian Haji dan Umrah, Sebut Lompatan Besar Reformasi Haji
-
CEK FAKTA: Viral Klaim Proyek Mall di Leuwiliang, Benarkah?
-
Aktivis '98: Penangkapan Delpedro adalah 'Teror Negara', Bukan Kami yang Teroris
-
Menteri PKP Ara Minta Pramono Sediakan Rumah Tapak di Jakarta Pakai Aset Pemerintah