Suara.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mengaku tengah menunggu keputusan Pemerintah Pusat untuk melakukan local lockdown atau karantina wilayah. Jika kebijakan ini diambil, Pemprov pastikan angkutan umum masih tetap beroperasi.
Hal ini dinyatakan oleh Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo. Syafrin mengatakan yang tidak diperbolehkan adalah kegiatan keluar dan masuk kota Jakarta.
"Karena namanya karantina wilayah itu kan orang di Jakarta enggak boleh keluar, dari luar enggak boleh masuk ke Jakarta," ujar Syafrin saat dihubungi, Minggu (30/3/2020).
Syafrin menyatakan pihaknya sudah membuat berbagai opsi dengan mengkaji berbagai faktor dalam penerapan karantina wilayah. Termasuk juga dengan pelarangan penggunaan jalan tol.
"Itu termasuk yang kami kaji, jalan tol, arteri, semuanya kami lakukan kajian," kata dia.
Syafrin menegaskan, sampai sekarang belum ada penerapan penutupan jalan. Semuanya masih dalam rencana dan menunggu keputusan dari Pemerintah Pusat untuk melakukannya atau tidak.
Sebelumnya, rencana melakukan lockdown Jakarta belakangan mencuat sejak kepolisian melakukan simulasi penutupan jalan. Namun nampaknya rencana ini tak lama lagi akan dilaksanakan.
Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta Syafrin Liputo mengatakan pihaknya menunggu keputusan dari Pemerintah Pusat. Pasalnya kewenangan untuk melakukan karantina wilayah bukan datang dari Pemerintah Daerah.
"Sekarang kita menunggu penetapan dari pusat terkait karantina wilayah karena untuk karantina wilayah itu kewenangan pusat," ujar Syafrin saat dihubungi, Minggu.
Baca Juga: Presiden Tegur Tiga Kepala Daerah Karena Lockdown, Erick Thohir: Hoaks!
Tag
Berita Terkait
-
Tawuran di Palmerah Saat Pandemi Corona, 7 Pemuda Ditangkap Polisi
-
Di Sidoarjo, 2 Jenazah Pasien Corona Dikubur Satu Lubang
-
Setelah Makkah, Riyadh dan Madinah, Arab Saudi Karantina Jeddah
-
Fadli Zon Usul Segera Lockdown: Telat Tak Apa Tapi Ada Kemajuan Berpikir
-
Ditolak RS saat Demam Tinggi, TKI Asal Aceh Akhirnya Diisolasi di Rumah
Terpopuler
- 5 Mobil Bekas yang Anti-Rugi: Pemakaian Jangka Panjang Tetap Aman Sentosa
- 3 Mobil Bekas 60 Jutaan Kapasitas Penumpang di Atas Innova, Keluarga Pasti Suka!
- 5 Mobil Listrik 8 Seater Pesaing BYD M6, Kabin Lega Cocok untuk Keluarga
- Cek Fakta: Viral Ferdy Sambo Ditemukan Meninggal di Penjara, Benarkah?
- Target Harga Saham CDIA Jelang Pergantian Tahun
Pilihan
-
Catatan Akhir Tahun: Emas Jadi Primadona 2025
-
Dasco Tegaskan Satgas DPR RI Akan Berkantor di Aceh untuk Percepat Pemulihan Pascabencana
-
6 Rekomendasi HP Murah Layar AMOLED Terbaik untuk Pengalaman Menonton yang Seru
-
Kaleidoskop Sumsel 2025: Menjemput Investasi Asing, Melawan Kepungan Asap dan Banjir
-
Mengungkap Gaji John Herdman dari PSSI, Setara Harga Rumah Pinggiran Tangsel?
Terkini
-
Banjir Ancam Produksi Garam Aceh, Tambak di Delapan Kabupaten Rusak
-
Simalakama Gaji UMR: Jaring Pengaman Lajang yang Dipaksa Menghidupi Keluarga
-
Manajer Kampanye Iklim Greenpeace Indonesia Diteror Bangkai Ayam: Upaya Pembungkaman Kritik
-
Sepanjang 2025, Kemenag Teguhkan Pendidikan Agama sebagai Investasi Peradaban Bangsa
-
BNPT Sebut ada 112 Anak dan Remaja Terpapar Paham Radikal Lewat Sosial Media
-
Lawan Aksi Pencurian Besi, Pramono Anung Resmikan Dua JPO 'Anti Maling' di Jakarta
-
85 Persen Sekolah Terdampak Banjir di Sumatra Sudah Bisa Digunakan, Sisanya Masih Dibersihkan
-
BNPT Sebut Ada 27 Perencanaan Aksi Teror yang Dicegah Selama 3 Tahun Terakhir
-
Diteken Sebelum Lengser, Pimpinan KPK Era Nawawi Pomolango yang Beri SP3 Kasus Izin Nikel di Sultra
-
Refleksi 2025: Akademisi UII Nilai Pemerintahan Prabowo-Gibran Sarat Masalah HAM dan Militerisasi