Suara.com - Rais Syuriah PCNU Australia Nadirsyah Hosen atau Gus Nadir mempertanyakan kebijakan-kebijakan mudik di tengah pandemi virus corona (Covid-19). Menurutnya kebijakan mudik yang dikeluarkan pemerintah terasa saling bertentangan.
Misalnya, Presiden Joko Widodo telah menetapkan tahapan baru melawan covid-19 yaitu: pembatasan sosial berskala besar dengan kekarantinaan kesehatan.
Namun kini pemerintah memperbolehkan masyarakat untuk mudik atau pulang kampung.
Menanggapi hal itu, Gus Nadir membuat cuitan di akun Twitter pribadinya, @na_dirs pada Kamis (2/4/2020).
"Ada yang bisa jelasin lebih jauh. Ada pembatasan sosial berskala besar, tapi boleh mudik. Gimana? Emang mudik enggak rame-rame?" tulis Gus Nadir.
Poin kedua yang menjadi pertanyaan bagi Gus Nadir adalah bagi orang yang mudik setelah itu harus mengisolasi diri.
"Boleh mudik tapi isolasi mandiri 14 hari. Jadi enggak ketemu orang dong?" tanya Gus Nadir.
Presiden Jokowi, melalui jubirnya, menegaskan bahwa tidak ada larangan resmi bagi pemudik lebaran Idul Fitri 2020 M/1441 H.
"Namun, pemudik wajib isolasi mandiri selama 14 hari dan berstatus ODP sesuai protokol kesehatan WHO yang diawasi oleh pemda masing-masing," tulis Fadjroel Rachman, melalui akun Twitternya, Kamis (2/4/2020).
Baca Juga: Ketua MPR Minta Masyarakat Tidak Mudik dan Patuhi 5 Kedisiplinan Ini
Hal berikutnya yang menjadi pertanyaan bagi Gus Nadir adalah tokoh-tokoh diminta untuk memberikan imbauan tidak mudik.
"Boleh mudik, tapi para tokoh diminta sosialisasi agar warga engak mudik. Lho kok?" tanya Gus Nadir.
Salah satu tokoh yang baru-baru ini memberikan sosialisasi untuk tidak mudik adalah Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil.
Ridwan Kamil mengingatkan bahaya dampak mudik di tengah pandemi virus corona baru (Covid-19). Hal ini disampaikannya dalam unggahan di Twitter, pada Kamis (2/4/2020).
Dalam unggahan itu, Ridwan menunjukkan sebuah berita yang menjelaskan bahwa orang tua di Ciamis terinfeksi Covid-19 setelah dijenguk anaknya yang berasal dari Jakarta.
Kang Emil, sapaannya, juga mengingatkan agar orang-orang tidak mudik di tengah situasi bencana wabah seperti ini. Terutama, ia menekankan hal ini kepada para anak muda.
Berita Terkait
-
Kodomo Challenge, Ajak Anak Lakukan Tantangan Kebersihan Cegah Virus Corona
-
Maruf Tanya Salat Tarawih Jika Masih Corona, Anies: Tunggu Masukan Ulama
-
Dianggap Efektif Menangkal Penyebaran Corona, WHO Dukung Main Game
-
Geger! Wanita Kejang-kejang di PN Jaktim Tenyata Lagi Gugat Cerai Suami
-
Romantis! Kakek 92 Tahun Ini Bantu Cat Rambut Istrinya karena Salon Tutup
Terpopuler
- Gaji di Bawah Rp 8 Juta Kini Masuk Kategori Berpenghasilan Rendah
- 4 Genset Mini Portable Praktis dan Senyap, Solusi Saat Mati Listrik
- Mahasiswa UBK Tuntut Pengurus BEM Mundur usai Diduga Terima Suap dari Wapres Gibran
- Ikuti Jejak Hotel Sultan, Otto Hasibuan Diminta Ikhlas Lepas Lapangan Golf Ottolima ke Negara
- Isu Rapat Khusus Berisi Perintah Awasi Gibran, Gerindra Sebut Hanya Mengawasi Harga Sembako
Pilihan
-
Program Ayah Ambil Rapor Tuai Dilema, Anak Yatim hingga Buruh Harian Punya Cerita Berbeda
-
Jelang Lawan Mesir, Striker Iran Mehdi Taremi Ditahan Otoritas AS
-
Semua Pengurus BEM FH UBK Dipecat, Kasus Suap Rp 20 Juta dari Polisi
-
Satu Kapal Tanker Pertamina Lolos dari Selat Hormuz
-
Tahan Inggris, Pelatih Ghana Sindir VAR: Saya Tak Yakin Masih Berfungsi
Terkini
-
3 Manajer KDMP-KNMP Meninggal, Amnesty Desak Latsarmil Dihentikan
-
Gempa Besar Venezuela: Ribuan Orang Hilang Dampaknya Sampai Sejauh 1700 Km
-
Fadli Zon Dorong Cerita Rakyat Jadi Gerakan Nasional, Bukan Sekadar Warisan Budaya
-
KPK Cecar Eks Sekjen MPR Maruf Cahyono Soal Bukti-Bukti Gratifikasi Rp17 Miliar
-
Gus Ipul Ajak SP2MI Ambil Peran di Program Sekolah Rakyat
-
19 Ribu Anak Garut Putus Sekolah, Bupati 'Todong' ASN hingga Pengusaha Jadi Orang Tua Asuh!
-
Riset Ungkap Skema Hibah dan Pinjaman Lunak Paling Efektif Danai PLTS Komunitas
-
Hari Pelaut Sedunia, Pelindo Dukung Potensi Ekonomi di Selat Malaka
-
Prabowo Percepat Pengembangan Mobil Nasional hingga Farmasi, Kampus Diminta Kejar Kebutuhan SDM
-
Geledah Kantor BKP Sumsel, KPK Temukan Bukti Upaya Ubah Opini WTP Usai Bupati Muara Enim Kena OTT